DIPA 2017 Rp 19.28 T – Ambon Ekspres
Pilihan Redaktur

DIPA 2017 Rp 19.28 T

Ambon,AE.–– Gubernur Maluku Said Assagaff meminta, kepada seluruh SKPD, termasuk Bupati dan Walikota se-Maluku, yang telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017, untuk segera melakukan tender, atau setidaknya melakukan pra-tender. Dan itu akan dilaksanakan paling lambat Januari nanti.

Dalam APBN tahun 2017, Provinsi Maluku mendapat alokasi Belanja Negara sebesar Rp 19.28 Triliun, yang dialokasikan melalui belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 6.97 Triliun, dan sebesar Rp 12.31 Triliun dialokasikan melalui transfer ke daerah dan dana desa.

Secara rinci DIPA yang diserahkan untuk satuan kerja Kementerian Negara maupun Lembaga yang ada di Maluku berjumlah 437 buah, dengan nilai sebesar Rp 6.97 Triliun yang terbagi atas DIPA Kantor Pusat sebesar Rp 2.69 Triliun dan DIPA untuk kantor vertical.

“Dikatakan, satuan kerja dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan urusan bersama senilai Rp 4.28 Triliun. Untuk dana transfer, DIPA Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2017, ditetapkan sebesar Rp 12.31 Triliun, yang terdiri atas dana perimbangan Rp 11.06 Triliun, Dana Insentif Daerah (DID) Rp 295.02 Miliar dan Dana Desa Rp 961.6 Miliar.

Pada tahun 2017, kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan belanja harus lebih ditingkatkan, sehingga perlu komitmen dalam melanjutkan kebijakan efisiensi pada belanja operasional dan belanja non prioritas.

Sebagian besar belanja di APBN tahun 2017, lanjut mantan Sekda Maluku ini, dibiayai dari perpajakan, sehingga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Semua Kementerian maupun Lembaga, kata mantan kepala Badan perencanaan pembangunan daerah ini harus memulai pra lelang proyek-proyek dan kegiatan tahun 2017 lebih awal di triwulan IV 2016, agar kegiatan pembangunan dapat diyakini sudah mulai efektif berjalan pada Januari 2017.

Sementara Kepala Kantor Wilayah Direktorar Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku, Usdek Rahyono menambahkan, alokasi belanja Kementerian ataupun lembaga, lebih difokuskan untuk mendanai program prioritas pembangunan terutama infrastruktur dan konektifitas, peningkatan kualitas dan efektifitas program perlindungan sosial, serta memperkuat pertahanan dan keamanan untuk mendukung stabilitas yang ada.

“Perlindungan sosial itu seperti KIS, KIP dan PKH. Kemudian juga dalam prioritas itu, adalah pemenuhan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN, yang harus dikelola secara efisien dan efektif dengan target yang tepat,”katanya. (AHA)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!