Ada Pelanggaran HAM di Romang – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Ada Pelanggaran HAM di Romang

AMBON,AE.—Setelah melakukan investigasi di pulau Romang, Maluku Barat Daya (MBD), Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menyimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan dan perburukan kondisi masyarakat adat di pulau itu. Olehnya itu, KontraS meminta Gubernur Maluku mencabut izin operasi PT Gemala Borneo Utama (GBU).

KontraS telah menyurati Gubernur Maluku, Said Assagaff dengan nomor surat 492/SK-KontraS/XII/2016 perihal desakan penanggulangan pelanggaran HAM di Pulau Romang. Surat yang ditanda tangani Koordinator, Hariz Azhar tanggal 16 Desember 2016, diperoleh Ambon Ekspres dari aktivis dan tokoh masyarakat penolak tambang Romang. Isi surat itu juga sudah di upload ke website resmi KontraS.

Selama berada di Romang, KontraS menemukan sejumlah fakta pelanggaran dan dampak dari operasi tambang oleh PT.GBU. Diantaranya, kehadiran PT.GBU di Romang memicu konflik antar warga yang mendukung dan bertentangan dengan tambang. Kemudian, terdapat pengabaian aturan hukum dalam penggunaan tanah yang dilakukan secara sepihak oleh kepala desa Hila dengan mengijinkan PT.GBU mengakses, mengeksplorasi dan mengambil keuntungan tambang emas di pulau Romang.

Selain itu, ditemukan sejumlah dampak lingkungan akibat operasi tambang, yaitu tanaman Agar-Agar (rumput laut) yang kini sudah menghilang sejak prakting tambang berlangsung, rusaknya tanaman Pala dan Cengkeh akibat uap panas yang dihasilkan di areal tambang, berkurangnya hasil Madu di hutan di sekitar lokasi penambangan dan debit air di Desa Hila berkurang dan berwarna keruh, munculnya gas yang mengeluarkan bau tidak sedap pada salah satu lubang mata bos yang ada di lokasi pengeboran di desa Hila.

Selanjutnya, PT.GBU tidak melaksanakan amanat Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.25/MNHUT-II/2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan eksplorasi, dimana jarak antar titik bor 40 meter, diameter lubang bor 2,5-5 cm, kedalaman lubang bor 150 m, dan rencana titik bor 50 buah. Tetapi, dilapangan ada beberapa titik satu dengan yang lain hanya berjarak sekira 10 m.

BACA JUGA:  Pertemuan Galunggung, PPP pun Pecah

Di sisi lain, tidak ada informasi dan transparansi terhadap masyarakat atas kerja produksi PT.GBU, praktik perlindungan sepihak dari Brimob Polri bagi PT.GBU dengan dukungan program Corporate Social Responsibility (CSR) dan kriminalisasi terhadap aktivis.

KontraS juga menyimpulkan kondisi hak asasi manusia di pulau itu masih jauh dari layak. Ada situasi yang buruk, diantaranya hak atas air bersih, hak jaminan atas kelompok masyarakat adat dan minoritas, akses keadilan hak atas rasa aman, minimnya akses kebebasan bergerak untuk bepergian dan berpindah-pindah, hak atas kesehatan yang layak dan pendidikan lanjut yang lebih tinggi.

Berdasarkan fakta tersebut dan merujuk pada Undang-Undang nomor nomor 21 tahun 2004 tentang perubahan UU nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dan Pesisir, pemanfaatan wilayah pesisir, Peraturan KP nomor 23 tahun 2016 tentang pemanfaatan wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil, Permen KP nomor 24 tahun 2016, Permen KP nomor 17 Tahun 2008 tentang kawasan konservasi di wilayah pesisir, KontraS meminta gubenur mencabur izin operasi PT. GBU.

“Mencabut operasi PT. GBU jika terbukti melakukan banyak pelanggaran, baik dari sisi hukum, sosial maupun sosial kemasyarakatan,”bunyi poin pertama rekomendasi tersebut.

Gubernur juga diminta menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3), melakukan rehabilitasi ekosistem yang telah rusak atau terdampak dari dugaan pencemaran penambangan emas di pulau Romang, meminta Polda untuk menarik pasukan Brimob di pulau Romang dan melakukan proses hukum atas berbagai tindakan kekerasan, pelanggaran hukum dan intimidasi terhadap masyarakat pulau Romang, menyediakan bantuan hukum bagi warga dan menyusun peraturam gubernur atau bersama DPRD Maluku menyusun peraturan daerah yang melindungi masyarakat hukum adat, terutama dari ancaman pelanggaran HAM.

BACA JUGA:  Busana Pengantin Super Mewah Bertabur Emas dan Berlian

Sengaja Melanggar
Koordinator advokasi hukum masyarakat penolak tambang Romang, Johanes L Hahury menuding PT.GBU sengaja melanggar sejumlah aturan berkaitan dengan eskplorasi tambang dan perlindungan sumberdaya alam. Diantaranya, UU nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 3 ayat (1) UU tersebut, lanjut Johanes, disebutkan, Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya. Sementara luas pulau Romang tidak mencapai 2 km2.

“Kalau berangkat dari defenisi pulau-pulau kecil menurut UU ini, maka jelas penambangan di Romang itu sudah menyalahi aturan. Dan, sebetulnya hal ini sudah sejak awal PT.GBU menyadari bahwa terjadi pelanggaran undang-undang,”kata Johanes, Selasa (27/12).

Selain itu, UU 1/2014 juga memberikan penekanan, bahwa dalam mengelola tambang di sebuah pulau, apalagi dihuni oleh komunitas masyarakat hukum adat, maka perusahaan harus memberikan tempat yang layak dengan mempertimbangkan seluruh aspek, norma serta pranata adat.

Di sisi lain, kata dia, 90 persen dari total penduduk masyarakat adat Romang telah menolak operasi tambang. Kemudian, ada upaya genosida dan tanda-tandanya mulai muncul dengan adanya konlfik antar warga di sana.
“Dengan demikian masyarakat akan tersingkirkan. Kalau masyarakat tersingkirkan, berarti sudah masuk kualifikasi tindakan genosida,”katanya.

Dikatakan, berdasarkan temuan dan rekomendasi KontraS serta temuan tim Koalisi Save Romang serta lembaga lainnya, seharusnya operasi tambang Romang sudah dihentikan.

“Nah, saya kira berdasarkan kejadian-kejadian dan data-data ini, tidak ada lagi alasan untuk PT.GBU harus bertahan. Dia (PT. GBU) harus angkat kaki,”tegasnya.

Ketua Lembaga Kalesang Lingkungan Maluku, Constansius Kolatfeka menambahkan, penolakan terhadap operasi tambang di Pulau Romang sudah sejak 2013 saat sidang komisi AMDAL berlangsung. Pasalnya, dari sisi aturan, Romang tidak layak dijadikan lokasi aktivitas penambangan.

Selain itu, prediksi dampak buruk yang saat ini sudah terjadi. Seperti kerusakan lingkungan, lebah madu yang sudah bermigrasi dari hutan sekitar lokasi tambang ke pulau Kisar serta rusaknya Pala dan Cengkeh.
“Kita sudah surati Bepedalda kala itu. Tapi tidak diindahkan hingga saat ini,”ungkap Kolatfeka.

BACA JUGA:  Diperiksa 3 Kali Digarap 3 Jam

Dia mengapresiasi tim dari Universitas Pattimura (Unpatti) yang melakukan assessment di Hila, Jerusu dan Solat untuk melihat dampak aktivitas tambang. Namun, dia berharap agar tim yang diketuai Profesor Agus Kastanya itu membuat rekomendasi yang memihak rakyat.

“Tim ini harus mempertimbang semua aspirasi rakyat yang telah disampaikan. Karena perjuangan masyarakat untuk menolak, sudah sangat luar biasa,”pungkasnya.

Namun, semua data dan fakta serta dugaan itu dibantah oleh PT.GBU. Sesuai data yang dimiliki, PT.GBU telah melakukan program pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan micro financial dengan pembentukkan kelompok usaha bersama simpan pinjam. Kemudian program pembelian ikan para nelayan setempat, penanaman pohon cengkeh.

Di bidang pendidikan, PT.GBU sudah menyelenggara kompetisi karya tulis ilmiah bagi siswa sekolah. Sedangkan beasiswa terhadap puluhan mahasiswa, kata dia, masih dalam penggodokan.

PT.GBU juga telah melakukan sosialiasi pertambangan kepada sekitar 30 mahasiswa asal desa Hila, Solat dan Orleti tahun 2015. Terkait tudingan kerusakan lingkungan, juga dibantah melalui penelitian sebelumnya oleh tim independen Unpatti. Tim itu tidak menemukan adanya kerusakan di Romang.

Sementara itu, Tim Analisa dampak lingkungan pemanfaatan dan pengelolaan mineral di pulau Romang mengaku, sebagian besar warga menolak. Namun, tim belum membuat kesimpulan, karena masih menganalisa data dan sampel.

“Gambaran umumnya memang ada kelompok-kelompok. Ada yang menolak, ada yang mendukung. Menolak itu memang sebagian besar (warga). Sedangkan yang mendukung itu mungkin kebanyakan orang-orang yang terlibat langsung (dengan perusahaan). Itu yang saya kira gambaran umum sementara,”kata ketua tim Profesor Agus Kastanya kepada Ambon Ekspres di ruang kerjanya, Kamis (22/12).(TAB)

Most Popular

To Top