Gubernur Tegas Soal Romang – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Gubernur Tegas Soal Romang

AMBON,AE.–– Gubernur Maluku, Said Assagaff hingga saat ini belum menerima laporan secara resmi dari tim analisa dampak lingkungan pemanfaatan dan pengelolaan mineral di pulau Romang itu, maupun surat dari KontraS. Namun dia akan bertindak tegas untuk menyelesaikan masalah Romang.

Bila hasil tim ahli dari Universitas Pattimura yang melakukan kajian di pulau Romang itu, menemukan adanya kerusakan lingkungan maupun mengancam keselamatan warga pulau Romang maupun warga MBD, dia bakal mencabut ijin operasional perusahaan tersebut.

“Jika nantinya hasil kerja dari tim ahli itu menjurus kepada terjadinya kerusakan lingkungan maupun dapat merugikan masyarakat. Maka kami segera mengambil tindakan tegas, sesuai dengan apa yang ditemukan oleh tim kajian itu,”kata gubernur Maluku, singkat.

Sementara terkait dengan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di pulau Romang, Maluku Barat Daya (MBD), akibat kerusakan lingkungan maupun perburukan kondisi masyarakat Adat di Pulau Itu, hingga membuat Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), menyurati secara resmi gubernur Maluku, agar secepatnya melakukan pencabutan ijin operasi PT Gemala Borneo Utama (GBU). Ternyata belum diterima secara resmi oleh pemerintah provinsi Maluku.

“Sudah kami kroscek ke pak sektertariat gubernur maupun ke bagian umum, ternyata yang yang diduga dikirim dari pertengahan bulan itu, sampai saat ini kami belum terutama. Sehingga dugaan pelanggaran HAM disana (Pulau Romang), sesuai dari KontraS, kami belum tahu secara jelas,”jelas Kepala Bagian Humas Setda Maluku, Bobby Kin Palapia, kepada koran ini di ruang kerjanya, Siang kemarin.

Menurut dia, pemerintah provinsi tetap mengambil langkah tegas terkait dengan informasi adanya dugaan pelanggaran HAM di pulau Romang itu. hanya saja informasi itu harus benar-benar faktual. “Kalau memang itu fakta, kami akan mengambil langkah-langkah, sesuai dengan prosedur yang berlaku dan memang itu murni keinginan masyarakat,”katanya.

BACA JUGA:  Edwin Huwae Jangan Ingkar Janji

Soal pencemaran lingkungan sendiri, Bobby mengaku, sudah ada paparan dari tim ahli itu, hanya saja pemerintah Provisi masih menunggu laporan secara resmi. “Kemarin memang ada paparan secara umum dari hasil kerja tim. Namun kita tunggu laporan secara jelas dan lengkap. Kalau memang indikasi dan temuannya seperti (pelanggaran HAM kerusakan lingkungan), pasti pak gub, mengambil langkah tegas termasuk cabut ijin operasi itu,”paparnya.

Namun dari laporan itu, tidak menemukan adanya kerusakan dan pelanggaran HAM, pemerintah provinsi tidak mengambil langkah. “Kalau hasil dari tim tidak ditemukan, maka kami anggap tidak ada masalah dan perusahaan tetap berjalan. ini untuk kepentingan masyarakat,”timpalnya.

KontraS sendiri, telah menyurati Gubernur Maluku, Said Assagaff dengan nomor surat 492/SK-KontraS/XII/2016 perihal desakan penanggulangan pelanggaran HAM di Pulau Romang. Surat yang ditanda tangani Koordinator, Hariz Azhar tanggal 16 Desember 2016, diperoleh Ambon Ekspres dari aktivis dan tokoh masyarakat penolak tambang Romang. Isi surat itu juga sudah di upload ke website resmi KontraS.

Selama berada di Romang, KontraS menemukan sejumlah fakta pelanggaran dan dampak dari operasi tambang oleh PT.GBU. Diantaranya, kehadiran PT.GBU di Romang memicu konflik antar warga yang mendukung dan bertentangan dengan tambang. Kemudian, terdapat pengabaian aturan hukum dalam penggunaan tanah yang dilakukan secara sepihak oleh kepala desa Hila dengan mengijinkan PT.GBU mengakses, mengeksplorasi dan mengambil keuntungan tambang emas di pulau Romang.

BACA JUGA:  Maluku DiJatahi Dana Desa 754M

Selain itu, ditemukan sejumlah dampak lingkungan akibat operasi tambang, yaitu tanaman Agar-Agar (rumput laut) yang kini sudah menghilang sejak prakting tambang berlangsung, rusaknya tanaman Pala dan Cengkeh akibat uap panas yang dihasilkan di areal tambang, berkurangnya hasil Madu di hutan di sekitar lokasi penambangan dan debit air di Desa Hila berkurang dan berwarna keruh, munculnya gas yang mengeluarkan bau tidak sedap pada salah satu lubang mata bor yang ada di lokasi pengeboran di desa Hila.

Selanjutnya, PT.GBU tidak melaksanakan amanat Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.25/MNHUT-II/2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan eksplorasi, dimana jarak antar titik bor 40 meter, diameter lubang bor 2,5-5 cm, kedalaman lubang bor 150 m, dan rencana titik bor 50 buah. Tetapi, di lapangan ada beberapa titik satu dengan yang lain hanya berjarak sekira 10 m.

Di sisi lain, tidak ada informasi dan transparansi terhadap masyarakat atas kerja produksi PT.GBU, praktik perlindungan sepihak dari Brimob Polri bagi PT.GBU dengan dukungan program Corporate Social Responsibility (CSR) dan kriminalisasi terhadap aktivis.

KontraS juga menyimpulkan kondisi hak asasi manusia di pulau itu masih jauh dari layak. Ada situasi yang buruk, diantaranya hak atas air bersih, hak jaminan atas kelompok masyarakat adat dan minoritas, akses keadilan hak atas rasa aman, minimnya akses kebebasan bergerak untuk bepergian dan berpindah-pindah, hak atas kesehatan yang layak dan pendidikan lanjut yang lebih tinggi.

Berdasarkan fakta tersebut dan merujuk pada Undang-Undang nomor nomor 21 tahun 2004 tentang perubahan UU nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dan Pesisir, pemanfaatan wilayah pesisir, Peraturan KP nomor 23 tahun 2016 tentang pemanfaatan wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil, Permen KP nomor 24 tahun 2016, Permen KP nomor 17 Tahun 2008 tentang kawasan konservasi di wilayah pesisir, KontraS meminta gubenur mencabur izin operasi PT. GBU.

BACA JUGA:  Mantan Gubernur Digarap Jaksa

Juru bicara Pemerintah Provinsi ini menambahkan, pihaknya akan mencari tahu informasi maupun isi surat yang dikirimkan dari KontraS itu, untuk dikaji lebih dalam lagi sehingga bisa dibuktikan. “Kita akan telusuri dan mencari tahu isi surat itu. Kalau benar maka pasti ada tindakan tegas. Sambil kita menunggu laporan resmi dari tim ahli itu,”kunci Bobby.

Sebelumnya, ketua Lembaga Kalesang lingkungan Maluku, Constansius Kolatfeka menambahkan, penolakan terhadap operasi tambang di Pulau Romang sudah sejak 2013 saat sidang komisi AMDAL berlangsung. Pasalnya, dari sisi aturan, Romang tidak layak dijadikan lokasi aktivitas penambangan.

Selain itu, prediksi dampak buruk yang saat ini sudah terjadi. Seperti kerusakan lingkungan, lebah madu yang sudah bermigrasi dari hutan sekitar lokasi tambang ke pulau Kisar serta rusaknya Pala dan Cengkeh. “Kita sudah surati Bepedalda kala itu. Tapi tidak diindahkan hingga saat ini,”ungkap Kolatfeka.

Dia mengapresiasi tim dari Universitas Pattimura (Unpatti) yang melakukan assessment di Hila, Jerusu dan Solat untuk melihat dampak aktivitas tambang. Namun, dia berharap agar tim yang diketuai Profesor Agus Kastanya itu membuat rekomendasi yang memihak rakyat.

“Tim ini harus mempertimbang semua aspirasi rakyat yang telah disampaikan. Karena perjuangan masyarakat untuk menolak, sudah sangat luar biasa,”pungkasnya.(AHA)

Click to comment

Most Popular

To Top