Pemprov Tak Berikan Bantuan Hukum – Ambon Ekspres
Amboina

Pemprov Tak Berikan Bantuan Hukum

AMBON,AE.–– Pemerintah Provinsi Maluku tidak akan memberikan bantuan hukum kepada tersangka Korupsi anggaran study kelayakan pembangunan bandara Arara, Kecamatan Wahai, Kabupaten Maluku Tengah, Benny Gasperz. Kadis Perhubungan Maluku ini ditahan, Selasa (27/12) .

Kepala Bagian Humas Setda Provinsi Maluku, Bobby Kin Palapia mengatakan, pemerintah provinsi akan menghargai segala proses hukum yang menimpa Kadis. “Terkait dengan penahanan Kadis Perhubungan, atas kasus dugaan korupsi anggaran study kelayakan bandara Arara, prinsipnya penegakan hukum, ya penegakan hukum yang memang harus ditegakan. Pemerintah Provinsi tidak akan memberikan bantuan hukum kepada pak Kadis, rasanya tidak mungkin diberikan,”kata dia, kepada koran ini diruang kerjanya, Kamis kemarin.

Menurut Bobby, pemerintah provinsi tetap menghargai segala proses hukum, tanpa mengintervensi maupun pemberian bantuan hukum kepada tersangka. “Tidak ada pemberian bantuan hukum kepada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana korupsi. Ataupun tindak pidana yang lain. Jelas kita lawan korupsi, mana mungkin hal itu (bantuan hukum red), kami lakukan,”jelasnya.

BACA JUGA:  Nama Caretaker Walikota di Meja Mendagri

Status tersangka yang dimiliki Gasperz itu tidak akan mengganggu aktivitas maupun jalannya birokrasi di Dinas Perhubungan itu.”Ini (tersangka) masih dalam azas praduga tak bersalah, seseorang itu belum dikatakan bersalah, bila belum ada putusan hukum yang berkekuatan tetap dari pengadilan, sehingga proses itu silakan berjalan. Dan tidak pula mengganggu aktivitas apapun dari intansi itu,”tegasnya.

Disinggung soal, adakah upaya pergantian Gasperz dari jabatannya setelah dia ditahan pada Rutan klas II Ambon, Palapia mengatakan itu kewenangan gubernur. Namun untuk sementara, jabatan yang kosong, diambil alih oleh sekertaris Dinas maupun pejabat dilingkup Dinas Perhubungan yang memiliki kewenangan.

Terpisah salah satu praktisi Hukum, Hamzah Wakano menilai, penetapan dan penahanan terhadap kadis Perhubungan telah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. hanya saja soal pergantian Gasperz dari jabatannya merupakan kewenangan dari gubernur , wakil gubernur maupun Sekretaris Daerah, selaku pimpinan tertinggi dalam lingkup biroirasi, pemerintah Provinsi Maluku.

“Kalau soal pergantian dari jabatannya itu tergantung pimpinan, dari yang bersangkutan dalam artian, ini kewenangan pak gubernur. Namun kita juga harus menghargai azas praduga tidak bersalah. Karena tersangka maupun terdakwa itu belum tentu bersalah. Nah kita harus hargai ini,”kata Wakano terpisah.(AHA)

Click to comment

Most Popular

To Top