Saksi Ahli Untuk Jerat Remond – Ambon Ekspres
Pilihan Redaktur

Saksi Ahli Untuk Jerat Remond

AMBON,AE––Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku sampai saat ini masih berupaya melengkapi berkas Samuel Paulus Puttileihalat alias Remond, tersangka dalam perkara penyerobotan hutan di Gunung Sahuwai, Kabupaten Seram Bgian Barat (SBB).

Kurang lebih sudah empat kali, berkas Remond bolak-balik PPNS Dishut dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Maluku. Selama empat kali itu pula, JPU selalu memberikan petunjuk yang baru bagi PPNS untuk dilengkapi. Kendati begitu, semua petunjuk yang diberikan, selalu dilengkapi oleh PPNS.

Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Maluku, Azam Bandjar menjelaskan, petunjuk yang diberikan JPU kepada PPNS yakni berupa keterangan tambahan dari saksi. Termasuk keterangan ahli yang diminta oleh JPU. “Sampai sekarang (kemarin, red) penyidik masih berupaya melengkapi petunjuk yang diberikan oleh JPU, “jelas Bandjar.

Terkait petunjuk untuk keterangan ahli, kata dia, penyidik telah melakukan penunjukan. Yang mana ahli yang diminta keterangannya itu yakni dibidang kehutanan. Olehnya itu diperkirakan permintaan keterangan ahli dijadwalkan berlangsung Kamis atau Jumat hari ini. “Untuk ahli itu kita sudah buat penunjukan, dan kemungkinan dimintai pendapatnya hari ini (kemarin) atau besok (hari ini), “terangnya.

BACA JUGA:  Nasdem Masih Rahasiakan Hasil Survei

Menurut Bandjar, keterangan ahli maupun keterangan saksi yang diminta oleh JPU dalam petunjuknya, bertujuan untuk memperkuat bukti-bukti atas perkara dengan tersangka Remond Puttileihalat. Olehnya itu, PPNS akan bekerja profesional untuk melengkapi seluruh petunjuk yang diminta oleh JPU.

“Demi kepentingan penuntasan perkara ini, maka penyidik akan berusaha maksimal untuk memenuhi semua petunjuk jaksa, “pungkasnya.

Direktur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku, Jan Sariwating berharap agar kasus yang menjerat Remond Puttileihalat secepatnya dapat dituntaskan. Pasalnya, berkas mantan Kadis PU SBB itu sudah berulang kali bolak-balik PPNS dan JPU. “Yang kita harapkan, kasus ini segera dilanjutkan ke Pengadilan sehingga dapat memberikan kepastian hukum, “terangnya.

Jika dibiarkan berlarut-larut, maka bisa saja dapat berakibat pada persepsi negatif dari masyarakat bagi aparatur penegak hukum yang mengusut kasus itu. Baik PPNS maupun Kejaksaan selaku JPU.”Jangan dibiarkan terlalu lama. Karena masyarakat butuh kepastian hukum, “pintanya.

Untuk diketahui, tahun 2013 lalu, Pemerintah Kabupaten SBB membangun ruas jalan dari Desa Ariate, Kecamatan Huamual ke Dusun Masika Jaya, Desa Waisala, Kecamatan Waisala, dengan anggaran proyek senilai Rp 17,5 miliar. Pencairan anggaran proyek tersebut dilakukan dua tahap. Tahap I senilai Rp 9 miliar, dan tahap II senilai Rp 8,5 miliar.

BACA JUGA:  YAKIN dan INA AMA Bersaing

Dalam pekerjaannya, pembangunan ruas jalan oleh PT Karya Ruata itu telah menerobos kurang lebih 3 kilometer ke dalam kawasan lindung dan hutan produksi di hutan Sahuwai tanpa ijin dari Menteri Kehutanan.
Penyerobotan kawasan hutan produksi hutan Sahuwai itu terungkap setelah dilakukan operasi gabungan sejumlah instansi terkait, dalam rangka pengamanan kawasan hutan Balai Konservasi Sumber daya Alam (BKSDA) Maluku di tahun 2013. (AFI)

Click to comment

Most Popular

To Top