Wuryanto: Bangun Ekonomi Maluku yang Inklusif – Ambon Ekspres
Ragam

Wuryanto: Bangun Ekonomi Maluku yang Inklusif

Ambon,AE.–– Pertumbuhan ekonomi, sebagaimana diukur melalui perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), merupakan indikator makro ekonomi yang paling sering dibicarakan. Demikian disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku, Wuryanto, saat ditemui Ambon Ekspres, kemarin. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari meningkatnya penciptaan lapangan kerja baru, serta meningkatnya produktivitas masyarakat. Hal inilah yang kemudian dapat mendorong meningkatnya pendapatan masyarakat, membantu mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan taraf hidup.

“Namun demikian, dampak positif pada masyarakat hanya akan bisa dirasakan bila pertumbuhan ekonomi tersebut bersifat inklusif, yakni pertumbuhan yang menciptakan kesempatan bagi semua elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan menikmati hasilnya. Kebalikannya adalah pertumbuhan ekonomi yang eksklusif, yaitu manfaat terbesarnya hanya dirasakan oleh sebagian kecil lapisan masyarakat, “paparnya.

Berkaca pada kinerja selama tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Maluku tercatat cukup tinggi. Secara kumulatif, hingga triwulan III-2016 Maluku mampu tumbuh 5,95% (yoy), masih lebih baik dibanding pertumbuhan nasional, yaitu 5,04% (yoy). Hingga akhir 2016, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Maluku mampu tumbuh 5,8 – 6,2% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yang diperkirakan sebesar 5,0% (yoy). Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Maluku masih belum inklusif.

BACA JUGA:  Klose Gantung Sepatu

Hal ini tercermin dari tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi pada bulan Maret 2016, yaitu 327.720 orang atau 19,18% dari total penduduk, yang menempati peringkat keempat tertinggi secara nasional.

“Jika dilihat lebih dalam, sebanyak 275.640 orang atau 84,11 persen dari seluruh penduduk miskin tersebut berada di pedesaan, yang menunjukkan kesenjangan ekonomi yang tinggi antara pedesaan dan perkotaan. Persentase penduduk miskin di perkotaan hanya mencapai 7,55 persen sementara penduduk sementara penduduk miskin di pedesaan mencapai 26,8 persen,” ucapnya.

Dari sisi ketenagakerjaan, kata Wuryanto, kesempatan kerja masih terbatas. Walaupun tingkat pengangguran tercatat menurun dari 9,93 persen pada Agustus 2015 menjadi 7,05 persen pada Agustus 2016, perlu dicermati bahwa hal tersebut berasal dari pertumbuhan setengah penganggur. Dari 35.273 orang serapan tenaga kerja baru di Maluku, sebanyak 20.951 orang atau 58,65 persen merupakan setengah penganggur.

Data BPS pada Agustus 2015 juga menunjukkan bahwa 84,61 persen dari seluruh penganggur berpendidikan menengah ke atas (SMA/SMK/PT), yang mengindikasikan terbatasnya lapangan kerja bagi masyarakat terdidik.
“Dari data tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Maluku harus menyasar pada pertumbuhan yang inklusif, sehingga memiliki dampak pada kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

BACA JUGA:  5 Anggota DPRD Maluku Diganti

Melihat perkembangan ekonomi global, nasional, dan regional, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Maluku tahun 2017 akan menguat pada kisaran 6,0 – 6,4% (yoy). Tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi ini akan didorong oleh menguatnya kinerja usaha perikanan, terutama perikanan budidaya.

Selain itu, ketersediaan energi yang membaik seiring rencana beroperasinya kapal pembangkit listrik 60 MW pada akhir triwulan I-2017 akan memperkuat prospek bisnis.

Di sisi lain, kapasitas fiskal relatif masih terbatas, diindikasikan oleh pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Maluku yang turun 6 persen dibandingkan tahun 2016, terutama disebabkan penurunan alokasi belanja kementerian/ lembaga ke daerah yang turun 16 persen.

Dengan kondisi makro ekonomi yang membaik, seyogyanya tahun 2017 dapat dijadikan momen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku. “Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus bisa diterjemahkan pada meningkatnya taraf hidup masyarakat, kesempatan kerja, serta pengentasan kemiskinan. Pertumbuhan harus bersifat inklusif, melibatkan masyarakat Maluku sebagai subjek, bukan sebagai objek ataupun penonton,” tutupnya. (IWU)

Click to comment

Most Popular

To Top