2 Mega Proyek Terhadang Lahan – Ambon Ekspres
Amboina

2 Mega Proyek Terhadang Lahan

AMBON, AE.–– Lahan selalu menjadi faktor primer masalah pembangunan fisik, baik jalan, maupun bangunan. Pemerintah selalu terkendala ketika berhadapan dengan besaran harga yang dipatok pemilik lahan. Akhirnya, jembatan layang (Fly Over) Jenderal Sudirman, dan pembangunan Rumah Sakit wailela terhambat.

Pemerintah sejak awal telah merancang pembangunan fly over dari turunan Batumerah, Jenderal Sudirman sampai di Jalan Rijali, Depan Pabrik Roti Sarindah. Mega proyek ini dibangun untuk mengurai kemacetan di sepanjang Jalan Tulukabessy menuju Jalan Jenderal Sudirman. Sampai kemarin kemacetan di wilayah itu hampir tak ada solusinya.

Rencana pembangunan ditargetkan pada Desember 2016 tahun lalu. Uji coba lahan untuk tiang pancang juga sudah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum. Pembiayaan juga sudah ditaksir pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara senilai Rp 400 miliar.

“Dana pembangunan jalan itu kalau tidak salah sudah ada. Dan memang siap dikerjakan, hanya sampai saat ini memang terkendala karena masalah lahan,” kata salah satu staf di Dinas PU Provinsi Maluku, yang menolak namanya dikorankan karena masalah kewenangan.

Menurut dia, pembebasan lahan itu merupakan kewenangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon. “Coba cek ke Dinas PU kota soal pembebasan lahan itu,”tutur sumber.

Terpisah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon, Robby Sapulette belum mengetahui detail tahapan pembangunan jembatan layang itu sendiri.”Soal Fly Over itu saya belum tahu tahapannya sudah sampai dimana, coba nanti cek di Balai Jalan terkait dengan pembebasan lahannya itu. karena saya sendiri juga tidak tahu menahu soal pembebasan lahan untuk fly over itu,”kata dia ketika dihubungi koran ini sore kemarin.

Menurut Sapulette, Pemerintah Kota hanya membantu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, dan Balai Jalan terkait pembangunan jembatan layang. “Memang pemkot juga memberikan perhatian, namun kita harus tunggu informasi dari dinas terkait dulu (PU provinsi red), untuk bagaimana mengatur dan memproses ganti rugi serta pengaturan pekerjaannya itu, baru pemkot akan bergerak. Terkait pembebasan lahan itu, kami belum dapat sinyal dari Balai Jalan,”jelas dia.

RUMAH SAKIT
Terpisah Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Sekda Maluku, Angky Renjaan yang juga selaku ketua tim pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) mengatakan, pihaknya telah siap melaksanakan pembangunan RSUP, bila pihaknya telah menyelesaikan persoalan pembebasan lahan dengan warga pemilik lahan.

“Kita siap bangun Rumah Sakit itu, kapan saja, bila persoalan pembebasan lahan ini telah selesai. Kendala pembangunan RSUP itu hanya di lahan,”kata dia terpisah.

Menurut dia, pembangunan RSUP itu membutuhkan lahan sekitar 8 hektar dan itu telah ditemukan di kawasan Wailela, hanya saja sampai saat ini masih terus dipolimik. Pemilik lahan meminta bayaran yang besar dan tidak sesuai dengan NJOP.

“Mereka (masyarakat) maunya dibayar per meter itu Rp 600 hingga Rp 1 Juta, padahal sesuai NJOP maupun kajian dari Pertanahan sendiri itu antara Rp 350 ribu hingga Rp 450 ribu meter persegi. Dan itulah biaya yang telah kita siapkan,”jelas dia.

Hingga kini Pemerintah Provinsi Maluku masih terus melakukan pendekatan dengan masyarakat terkait masalah lahan. “Tanah yang dipakai untuk pembangunan KFC saja hanya Rp 450 ribu dan Rp 500 ribu meter persegi dan itu lahannya didepan jalan. Sementara lahan untuk pembangunan RSUP ini jauh dari jalan utama kok mintanya sampai segitu. Ini yang masih terus kami upayakan dengan masyarakat,” tutur dia.

Pemerintah Pusat, lanjut Renjaan telah menyiapkan anggaran pembangunan RSUP itu ratusan milyar rupiah. “Kalau tidak salah anggaran yang telah disiapkan bersumber dari APBN sekitar Rp 750 milyar lebih. Masyrakat rugi kalau tidak mengijinkan pembangunan RSUP ini,”terangnya.

Untuk itu dia, optimis pemerintah provinsi akan menyelesaikan persoalan pembebasan lahan untuk pembangunan RSUP dengan masyarakat. “Harapanya kita akan selesaikan diawal tahun ini. Tetapi kalau tidak juga ada langkah-langkah yang kami ambil, karena ini untuk kepentingan masyarakat sendiri,”kuncinya. (AHA/MG3)

Most Popular

To Top