724 ASN Pemprov Bolos – Ambon Ekspres
Amboina

724 ASN Pemprov Bolos

AMBON,AE.–– Digaji negara, difasilitasi negara, namun loyalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap kerja pelayanan publik masih jauh dari harapan. memilih berlibur disaat waktu kerja, selalu saja dilakukan mereka. Kemarin, ratusan ASN memilih tak berkantor setelah liburan Tahun Baru.

Hari pertama masuk kerja Tahun 2017, masih terlihat sejumlah perkantoran dilingkup pemerintah provinsi sepi. Kasat Polisi Pamong Praja Jusuf Puturulan, langsung melakukan inspeksi mendadak (Sidak) disejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), guna memantau kehadiran dari para abdi negara itu.

Sidak yang dilakukan oleh Kasat Polisi Pamong Praja dan pihak Badan Kepegawaian daerah (BKD)itu, ternyata menemukan masih banyaknya ASN yang lebih memilih libur ketimbang kerja. Tidak saja di lingkup pemerintah Provinsi Maluku, hal yang sama juga terlihat di Pemerintah Kota Ambon.

“Berdasarkan sidak yang dilakukan oleh dua tim tadi pagi, yakni tim Pak Kasat Pol PP dan tim dari BKD, didapati ada ada sekitar 15.66 persen ASN, hari ini tidak berkantor,” kata Kepala Bagian Humas Setda Maluku Bobby Palapia kepada wartawan di Kantor Gubernur, Selasa (3/1) siang kemarin.

BACA JUGA:  DPRD Ngotot Otak Korupsi BM Diungkap

Menurut Palapia, dari total ASN yang ada dilingkup pemerintah Provinsi Maluku, yang hari ini mulai bekerja sesuai dengan waktu liburan yakni sekitar 85.35 persen. Baginya ini, merupakan awal yang baik, karena jika dibandingkan dengan kehadiran PNS di awal tahun sebelumnya hanya di 75 persen.

“85.34 persen pegawai yang hadir dari total ASN 4.939 di lingkup pemerintah provinsi Maluku. Itu berarti ada 4.215 yang hadir. Sementara sekitar 724 orang yang tidak masuk kantor dihari pertama kerja ini,” jelas Bobby.
Juru bicara Pemerintah Provinsi Maluku ini mengaku, jika ketidakhadiran ratusan ASN dihari pertama kerja itu, karena ada yang didapati ijin dan ada pula tanpa pemberitahuan.

ASN yang tidak memberikan alasan untuk masuk dihari pertama kerja itu, akan diberi sanksi sesuai dengan aturan ASN, yakni dimulai dari teguran lisan, hingga tertulis. “Kalau tidak hadir dan tidak memberikan alasan, pastinya akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku,” tuturnya.

BACA JUGA:  PKS Jagokan Poly-Sam

Sidak lanjut dia, dilakukan diseluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi itu, dimulai Pukul 08.30, dan dibagi dalam dua kelompok sidak. Kelompok Kasat Polisi PP dan Kelompok kedua dipimpin oleh salah satu Kasubid di BKD Maluku Paulus Sahuburua.

“Sidak di mulai dari Sekretariat DPRD, Dinas Koperasi dan UMKM, Badan Perbatasan, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Badan Diklat, Dinas Pertanian, Bakorlu, Dinas ESDM dan Dinas Pariwisata,”tuturnya.

Sementara dilingkup pemerintah Kota Ambon sendiri, sidak dilakukan oleh Penjabat Walikota Ambon Frans Papilaya, usai pelaksanaan apel pagi. Dari Sidak dilingkup pemkot Ambon itu, diketahui sekitar 96 persen ASN yang hadir dan ada tiga sekian persen yang absen. Dari tiga persen itu, terdapat belasan ASN tanpa keterangan.

Terpisah ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Maluku, La Januri menyayangkan, ketidak hadiran ratusan ASN baik dilingkup Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah kota Ambon itu.

“Mestinya, mereka itu harus sadar, bahwa mereka itu pelayan bagi masyarakat. kemudian mereka dibayar oleh uang rakyat. Tetapi kemudian memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat sendiri,”kata dia terpisah.

BACA JUGA:  Walikota Tual Wafat

Januri berharap, agar Gubernur Maluku selaku perpanjangan tangan dari pemerintah pusat maupun penanggungjawab atas segala kebijakan pemerintah, bisa mengambil tindakan tegas terhadap para ASN yang dianggap malas ini. (AHA/MG3)

Click to comment

Most Popular

To Top