Fakta Baru di Kasus Lahan Balai – Ambon Ekspres
Pilihan Redaktur

Fakta Baru di Kasus Lahan Balai

AMBON, AE.— Nilai Jual Objek Pajak tanah seluas 4000 meter persegi hanya Rp 300 ribu per meter. Ingin ambil untung dari transaksi ini, Hendro Lengkong dan beberapa oknum pejabat di Balai Jalan dan Jembatan Nasional Wilayah Maluku-Maluku Utara menaikan NJOP menjadi Rp600 ribu per meter. Keuntungan yang didapat Rp1,2 miliar.

Keuntungan bagi Hendro Cs kerugian bagi negara. Taksirannya juga mencapai Rp1,2 miliar jika dihitung perbedaan harga antara nilai NJOP dengan harga yang dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015. Namun jaksa mencatat usulan anggaran pembelian tanah tersebut sebesar Rp3 miliar.

Jaksa mencium ada dugaan mark up dalam kasus ini. Awalnya diselidiki Kejaksaan Negeri Ambon, kini dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Maluku. Hendro adalah orang yang dituding paling bertanggungjawab dalam kasus mark up ini. Selain itu, ada pejabat di BPJN Maluku-Malut yang diduga terlibat. Namun sampai kemarin, jaksa belum mau membuka siapa orangnya.

BACA JUGA:  Lapak Pedagang Dibongkar Polisi

Lahan seluas 4000 meter persegi ada di Desa Tawiri. Tanah itu akan digunakan BPJN untuk kepentingan menampung alat-alat berat milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Lahan itu awalnya milik Atamimi Alkatiri.

“Hendro Lengkong yang menjadi makelar tanah. Dia yang beli tanah itu katanya dari pemilik Attamimi Alkatiri, “ ungkap sumber Koran ini. Tanah tersebut dibeli dengan harga Rp.300ribu per meter persegi. Tetapi, dibuat penggelembungan dalam NJOP hingga mencapai Rp.600 ribu. Selang beberapa hari, barulah tanah itu dialihkan kepada BPJN dan dibayar Rp.3 Miliar.

Informasi berbeda diterima Ambon Ekspres dari Sekretaris Negeri Tawiri, Dery Helaha. Menurut Helaha, tanah yang dibeli oleh BPJN terletak di Dusun Waewasa atau biasa dikenal oleh masyarakat negeri Dusun Tambak.

Helaha tidak begitu mengetahui soal adanya pembelian lahan tersebut oleh pihak BPJN. Namun, tanah itu merupakan tanah negeri Tawiri. Setahu dia, Attamimi Alkatiri tidak mempunyai tanah dilokasi objek kasus. Sebab, tanah dilokasi itu memiliki sertifikat yang dibuat tahun 2016 atas nama Ferty Alfons.

BACA JUGA:  Kasus Pertalite Tanpa Tersangka

“Saya jabat sekertaris sejak 2004 sampai sekarang. Setahu saya Ferty Alfons yang memiliki sertifikat lahan tersebut dan dibuat tahun 2016, “ tuturnya.

Ketika Saniri Negeri Tawiri menanyakan kepada kaur umum yang mengurus lahan tersebut, dia mengaku tidak tahu. Tetapi yang lebih mengetahui soal jual-beli tanah itu Raja Negeri Tawiri.

Attamimi Alkatiri yang diinformasikan pemilik lahan juga tidak berada di Negeri Tawiri. Tetapi kediamannya di dalam kota Ambon. Sedangkan Raja Negeri Tawiri, juga tidak berada ditempat. (AFI)

Click to comment

Most Popular

To Top