Martha Akui Terima Rp4,3 M – Ambon Ekspres
Pilihan Redaktur

Martha Akui Terima Rp4,3 M

AMBON,AE––Kepala Dinas ESDM Maluku, Martha Nanlohy akhirnya buka mulut soal setoran dana miliran rupiah oleh PT.BPS ke rekening pribadinya. Dana itu disetorkan terkait proyek pengangkatan sedimen di Sungai Anahoni, Kabupaten Buru.

Pengakuan Martha itu terungkap saat menjalani pemeriksaan lanjutan oleh tim penyelidik Kejati Maluku, Jumat pagi. Hanya saja, Martha mengakui jika dana yang disetorkan sebesar Rp.4,3 Miliar.

Selain itu,dia juga menerima uang tunai senilai Rp.100 juta. Dihadapan penyelidik pula, Nanlohy mengakui jika dana Miliran rupiah itu dipakai untuk beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan PT.BPS.

“Ibu Martha ditanya seputar masalah anggaran yang masuk ke rekening dan pengangkatan sedimen. Uang yang masuk itu Rp.4,3 M untuk membiayai aparat untuk mengosongkan lokasi dan proses pengangkatan sedimen, “ungkap sumber koran ini dilingkup Kejati Maluku.

kata sumber, Martha juga mengakui terkait kegiatan pengangkatan Sedimen oleh PT.BPS, juga sudah perpanjang kontraknya menjadi satu tahun. Berkaitan dengan hasil pekerjaan PT.BPS, menurut Martha sudah 7 juta meter kubik limbah yang di angkat dari sungai Anahony yang lokasinya seluas 2 hektar dan hampir bersih.

“PT BPS kerja tidak dilakukan lelang pekerjaan karena menurut Martha tidak ada aturan untuk pekerjaan mengangkat sedimen, “beber sumber. Dalam perjanjian kerja antara PT.BPS dengan Dinas ESDM Maluku, tercantum bahwa mineral yang terkandung dalam sedimen, menjadi hak pengelolaan. Sehingga dalam hal ini PT.BPS selaku pengelola berhak mengelola mineral yang ada.

Itu yang Kadis akui dihadapan tim penyelidik. Selain itu Kadis juga serahkan beberapa dokumen, termasuk laporan pertanggungjawaban uang Rp.4,3 Miliar itu.

Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette mengatakan, yang diungkapkan Nanlohy masih berupa keterangan yang nantinya akan dievaluasi. Proses lebih lanjut, Kejati juga akan memeriksa beberapa pihak.

Selain Nanlohy, lanjut Sapulette, tim penyelidik juga telah meminta keterangan dari Dirut PT.CCP, Ibnu Wibowo. Wibowo, lanjutnya, diperiksa terkait proses Normalisasi sungai Anahoni yang dikerjakan oleh perusahaan tersebut dibawah Dinas PU Maluku.

“Jadi kalau Nanlohy diperiksa terkait PT.BPS, ini giliran pihak CCP yang diperiksa, karena perusahaan itu juga terlibat dalam pekerjaan di Gunung Botak, tetapi melalui Dinas PU, “jelasnya.

Diungkapkan, pemeriksaan terhadap Wibowo terungkap jika PT.CCP telah melaksanakan tugasnya melebihi kontrak kerja. Hanya saja, hasil pekerjaan perusahaan tersebut telah melewati batas waktu yang tertuang dalam kontrak.

“Memang menurut Dirut CCP mereka kerja sudah melebihi kontrak. Tetapi kan dalam kontrak pekerjaan hanya 21 hari, sedangkan mereka kerja lewat dari 21 hari. Sehingga pembayaran hanya sesuai waktu kontrak dengan hasil volume pekerjaan saat itu, “pungkasnya. (AFI)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!