Perintah Presiden pun Diabaikan – Ambon Ekspres
Ragam

Perintah Presiden pun Diabaikan

AMBON, AE.–– Polisi punya alasan tersendiri terkait penarikan personil dari dikawasan Gunung Botak. Gunung Botak kini tanpa pengamanan aparat keamanan. Penarikan pasukan atas perintah Kapolda Maluku. Padahal Presiden Joko Widodo dua tahun lalu telah memerintahkan penutupan Gunung Botak secara total.

Sejak dua hari lalu para penambang illegal kini sudah memasuki areal tambang. Masyarakat khawatir kondisi tiga tahun lalu terulang lagi. Dimana banyak orang tewas, konflik, tanpa penyelesaian hukum secara tuntas. “Yang kita takutkan terjadi lagi konflik,” kata Ketua LSM Parlemen Jalanan, Uchok Soamole, kepada Ambon Ekspres.

Kepala operasional Polda Maluku, Kombes Nyoman membenarkan adanya penarikan pasukan dari Gunung Botak. Kata dia, penarikan itu atas perintah Kapolda Maluku, Brigjen Ilham Silahudin. “Penarikan atas perintah pasukan,” kata dia.

Soal kapan akan dikembalikan lagi, kata Nyoman belum diketahui, karena apa yang dilakukan atas perintah Kapolda. “Kami belum tahu. Pokoknya kami jalankan perintah saja,” kata nyoman, ketika dihubungi Ambon Ekspres, kemarin.

Informasi Ambon Ekspres, penarikan pasukan terkait dengan laporan yang mengatasnamakan masyarakat adat. Karena itu, kemarin, tim dari Polda Maluku telah turun ke Pulau Buru, untuk menemui sejumlah pihak, seperti tokoh adat, termasuk memeriksa Kapolres Pulau Ambon dan PP Lease.

Dalam pertemuan tim Polda Maluku dengan sejumlah tokoh adat di Pulau Buru, tokoh adat membantah telah membuat laporan ke Kapolda maupun Kapolri terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Kapolres AKBP, Leo Surya Simatupang. Kapolres dituduh menghina masyarakat adat.

“Kami tidak pernah membuat laporan. Dan Kapolres tidak pernah menghina kami. Itu bohong. Kami mendukung apa yang dilakukan pemerintah. Kami mendukung penuh program normalisasi sungai hingga tuntas,” kata Muhammad Nurlatu, Kapala Soa Urusi waitemun yang mewakili 41 kepala soa di Pulau Buru dalam pertemuan dengan tim Polda Maluku.

Juru bicara 41 kepala soa itu ada empat orang termasuk Muhammad Nurlatu, adalah Angos Wael, Kepala Soa Jipuji Wahidi Dataran Tinggi, Linus Nurlatu, Kepala Soa Watampuli Dataran Tinggi, Rudi Soulisa Kepala Soa Huamual.

Kapolres Pulau Buru, AKBP Leo Surya Simatupang, melalui Kepala Bagian Operasional Polres Pulau Buru, Komisaris Polisi Irvan Reza yang dikonfirmasi koran ini mengatakan, penarikan personil dari lokasi tambang Gunung Botak itu untuk pemantapan personil dalam rangka melaksanakan pengamanan pilkada Febuari mendatang.

“Ada penarikan seluruh personil dari Gunung Botak, pertimbangannya dalam rangka konsolidasi personil guna pengecekan kesiapan, personil dalam pelaksanaan pengamanan Pilkada,”jelas Reza, kepada koran ini, Minggu siang kemarin.

Mantan Kapolsek Kawasan Pelabuhan Yos Soedarso Ambon ini mengaku, penarikan itu untuk seluruh personil yang selama ini melaksanakan pengamanan di lokasi tambang tersebut. “Tidak ada lagi personil kami (Polisi red), disana (Gunung Botak), kosong, ”katanya.

Disinggung soal penarikan, personil itu karena ada faktor lain, selain dari pengecekan personil dalam rangka pengamanan itu, pria yang pernah bertugas di Polres Ambon ini, menegaskan tidak ada unsur maupun faktor lain, selain dalam rangka pengamanan pilkada itu.

“Kami rasa (faktor lain), tidak ada itu. Kalau untuk rekan-rekan TNI, kami tidak tahu secara jelas, karena ada atasan mereka, ”terangnya.

Terpisah Kepala Penerangan Kodam XVI/Pattimura Kolonel Arh Hasyim Lalhakim menambahkan, tidak ada lagi personil gabungan untuk mengamankan lokasi tambang itu. “Sudah ditarik (personil TNI red). Sudah tidak ada lagi personil gabungan disana (Gunung Botak), termasuk anggota TNI, ”kata Kapendam.

Sementara itu, pemerintah Provinsi sendiri, hingga saat ini belum bersedia mengomentari terkait penarikan personil keamanan dari kawasan Gunung Botak itu.

“Kami masih terus berkoordinasi dengan pihak ESDM, terkait langkah maupun kebijakan pengamanan setelah pihak keamanan menarik seluruh personil dari lokasi tambang itu,”kata Kepala Bagian Humas Setda Maluku, Bobby Kin Palapia, kepada koran ini tadi malam.

Menurut Palapia, Gunung Botak merupakan tanggungjawab pemerintah provinsi Maluku, dalam hal ini, Dinas ESDM Maluku. “Saya masih terus berkoordinasi dengan pihak ESDM, tetapi sampai saat ini belum ada jawaban resmi. Dengan demikian maka besok (Senin hari ini, red), baru kami bisa berikan penjelasan secara detail. Jadi mohon di maklumi,”kunci juru bicara Pemerintah Provinsi Maluku itu.

Presiden RI Joko Widodo, telah memerintah Pemerintah provinsi Maluku, untuk menutup seluruh aktivitas lokasi tambang emas Gunung Botak itu, setelah terjadi beberapa kali bentrokan antar sesama penambang, yang berakibat banyaknya nyawa manusia terbunuh.

Kini setelah perintah penutupan lokasi tambang oleh Presiden itu, hampir sudah tidak terjadi lagi instabilitas keamanan maupun tindakan kriminal lainnya, dilokasi tambang tersebut.

Setelah aparat keamanan menarik seluruh personil yang selama ini melaksanakan pengamanan di lokasi tambang tersebut Jumat kemarin, ditakutkan bentrokan antar sesama penambang illegal dan warga maupun tindakan kriminal lainnya, akan kembali terjadi dilokasi Gunung Botak tersebut. (AHA)

Most Popular

To Top