Permintaan Warga Romang Untuk Kapolri – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Permintaan Warga Romang Untuk Kapolri

AMBON,AE.—Warga Pulau Romang, Maluku Barat Daya yang menolak pertambangan menduga, ada bekingan aparat kepolisian dalam operasi pertambangan di pulau itu oleh PT.Gemala Borneo Utama (GBU). Olehnya itu, mereka membuat sejumlah permintaan untuk Kepala Kepolisian Repulik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi M Tito Karnavian yang direncanakan datang di Ambon, hari ini.

Koordinator advokasi hukum masyarakat penolak tambang Romang, Johanes L Hahury kepada wartawan di Ambon, Jumat (6/1) mengungkapkan, eksploitasi tambang di Pulau Romang telah menyebabkan banyak tindakan kriminal. Bahkan diduga melibatkan aparat kepolisian. Namun, tak satupun diselesaikan.

“Ini kesempatan yang baik. Ini yang sebetulnya diharapkan oleh kita sebagai advokat masyarakat adat yang menjadi korban dari serangkaian tindakan kriminalisasi, kasus pembunuhan yang sampai sata ini tidak pernah diselesaikan, yakni George Pokey,” kata pengacara warga adat yang biasa disapa Buce itu.

George merupakan warga Romang yang menolak keberadaan PT.GBU untuk menambang emas. Penolakan ini berujung pada kematian George pada 2012. Kasus ini sudah pernah dilaporkan. Tapi hingga kemarin, pelaku dan pihak-pihak diduga terlibat belum diproses.

Sesuai hasil temuan tim Koalisi Save Romang maupuh hasil investigasi Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), pihak keamanan melakukan tindakan intimidatif seperti ancaman, pemukulan hingga dugaan pembunuhan pada warga yang menolak tambang.

Keberadan aparat kepolisian di Romang untuk menjaga stabilitas saat terjadi pro dan kontra. Hingga saat ini, masih terdapat 11 aparat yang bertugas mengamankan jalannya eksploitasi, yakni 9 anggota Brimob, 2 anggota Polsek Romang dan Babinsa.

Alih-alih menjaga keamanan, kata Buce, aparat kepolisian lebih banyak memihak perusahaan. Indikasinya cukup kuat. Bahkan, pada September lalu, dia sudah melaporkan hal ini ke Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Romang.

“Bukan merupakan polisi negara. Tapi polisi PT.GBU. Itu terindikasi sangat kuat. Sekitar bulan September 2016, saya sudah sampaikan warning yang tegas kepada Kapolres MTB untuk tidak memberikan Kepolisian Republik Indonesia untuk menjadi polisi PT.GBU,”ungkapnya.

Selain tindakan intimidatif, ia mengatakan, aparat juga diduga terlibat dalam indikasi pelangaran dan kejahatan HAM. Olehnya itu, dia berharap Kapolri merespon permintaan warga tersebut. “Kapolri harus merespon baik kasus-kasus yang terjadi di Maluku. Ini penting sekali. Ini punya kaitan konkrit dengan sejumlah dugaan pelanggaran HAM,”pintanya.

Kapolri juga diminta mengevaluasi Polda khususnya terkait dugaan keterlibatan pasukannya di Romang. “Mudah-mudahan pak Kapolri merespons masalah Romang ini dengan tepat. Secara internal harus melakukan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan Polda. Ini harus diresponi oleh Kapolri secara serius,”katanya.

Anggota Koalisi Save Romang Island, Ishack Knyarilay menambahkan, ada pula kasus pemukulan anak dibawah umur. Kasus ini sudah dilaporkan juga oleh Save Romang Island Komnas HAM Perwakilan Maluku dan Polda Maluku. Namun, tidak ada tindaklanjut.
“Sebenarnya kasus ini sudah ada di depan mata Polda Maluku. Tetapi Polda kaget setelah KontraS melakukan investigasi di Romang dan kemudian mempublikannya,”kata Ishack.

Tidak Ada Alasan
Permasalahan di Pulau Romang sejak kehadiran PT.GBU sangat kompleks. Mulai dari keretakan tatanan adat akibat pro dan kontra pemilik lahan, kerusakan lingkungan yang disebabkan penggalian lubang tambang, kesempitan ekonomi karena sejumlah tanaman warga di areal tambang yang dimusnahkan, dugaan pelanggaran HAM serta ancaman konflik dan genosida.

Kemudian hasil temuan tim lingkungan Universitas Pattimura (Unpatti) yang menyatakan bahwa, sebagian besar warga di desa di Romang, yakni Hila, Jerusu dan Solat menolak tambang. Ditambah dengan data Koalisi Save Romang menyebutkan bahwa sebanyak 2.300 orang dari total 2.560 warga Romang yang masuk DPR PIlkada 2015 yang juga menolak.

Sehingga menurut Buce, tidak ada alasan lagi bagi gubernur Maluku Said Assagaff untuk tidak mencabut izin PT.GBU. “Sehingga, tidak ada lagi alasan untuk pemerintah daerah mempertahankan PT.GBU di Romang,”tandasnya.

Ketua Koalisi Save Romang, Callin Leppuy mengatakan, langkah gubernur untuk menurunkan tim ke Romang, adalah langkah yang tepat. Karena gubernur juga membutuhkana alasan untuk membuat keputusan.

Akan tetapi dia mewanti-wanti, bahwa pihaknya juga melakukan penelitian dan memiliki data. Olehnya itu, ia berharap tim dan gubernur tidak membuat keputusan diluar fakta di lapangan terekam dalam hasil penelitian itu.

“Kalau tim ini pada saatnya nanti memberikan rekomendasi bahwa izin PT. GBU dicabut, maka itu merupakan sebuah keputusan ilmihah yang bersumber dari fakta-fakta sosial, ekonomi dan lingkungan hidup dan sebagainya di lapangan,”katanya.

Apapun rekomendasi tim Unpatti dan keputusan gubernur harus diterima semua pihak. “Mari kita semua menghargai keputusan gubernur ini. Karena langkah ini tidak sepihak. Tapi dengan metodologi yang terukur. Kalau ada yang membantah keputusan itu, harus dengan hasil penelitian yang terukur pula,”pintanya.

KontraS secara resmi telah menyurati gubernur agar untuk mencabut izin PT.GBU, 4 Januari 2017. Pasalnya, sesuai surat tersebut, menurut KontraS, semenjak kehadiran PT GBU di Pulau Romang telah menyebabkan sejumlah peristiwa dan kerugian yang dialami oleh masyarakat, seperti kriminalisasi, berkurangnya pendapatan warga, hingga rusaknya lingkungan.

Namun, ketika dikonfirmasi sebelumnya, PT.GBU membantah adanya kerusakan lingkungan dan program CSR yang tidak jalan. Sesuai data yang dimiliki, PT.GBU telah melakukan program pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan micro financial dengan pembentukkan kelompok usaha bersama simpan pinjam. Kemudian program pembelian ikan para nelayan setempat, penanaman pohon cengkeh.

Di bidang pendidikan, PT.GBU sudah menyelenggara kompetisi karya tulis ilmiah bagi siswa sekolah. Sedangkan beasiswa terhadap puluhan mahasiswa, kata dia, masih dalam penggodokan.

PT.GBU juga telah melakukan sosialiasi pertambangan kepada sekitar 30 mahasiswa asal desa Hila, Solat dan Orleti tahun 2015. Terkait tudingan kerusakan lingkungan, juga dibantah melalui penelitian sebelumnya oleh tim independen Unpatti. Tim itu tidak menemukan adanya kerusakan di Romang.(TAB)

Most Popular

To Top