Richard Cs Ajukan Pembatalan Toisuta – Ambon Ekspres
Politik

Richard Cs Ajukan Pembatalan Toisuta

Terkait Jabatan Wakil Ketua DPRD Ambon

AMBON, AE.–– Polemik penunjukan posisi wakil ketua DPRD Ambon oleh DPP Golkar, kembali memanas. Meskipun DPP menunjuk Ely Toisuta lewat SK nomor 906, Richard Louhenapessy dan Markus Pattiapon dikabarkan telah mengajukan surat pembatalan ke DPP. Namun, sejumlah pengurus lainnya meminta agar SK DPP yang telah diterima, segera diplenokan.

Kursi Wakil Ketua DPRD Ambon, hingga kini belum terisi. Sejumlah anggota DPRD asal partai Golkar, masih terus melakukan manuver politik untuk mendapatkan posisi tersebut. Tiga nama pun sempat diusulkan ke DPP lewat DPD II kota Ambon dan DPD I Golkar Maluku. Diantaranya, Ketua Fraksi Golkar kota Ambon Max Pattiapon, Sekretaris Fraksi Golkar kota Ambon Zeth Pormes dan Bendahara Fraksi Golkar kota Ambon, Elly Toisuta.

Kemudian Srikandi Elly Toisutta, yang ditunjuk sebagai wakil ketua DPRD Ambon menggantikan Almarhum Hi. Husen Toisuta yang telah wafat pada Juli 2016 lalu. Lewat SK DPP nomor 906 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP Golkar Setia Novanto dan Sekjen DPP Golkar Idrus Marham.

Bahkan Ketua DPD II Golkar Kota Ambon, Richard Louhenapessy, ketika ditemui di Maluku City Mall (MCM) dalam kampanye politik jelang Natal 2016 kemarin, juga membenarkan hal tersebut. Bahwa bahwa dirinya telah menerina untuk nantinya diserahkan kepada DPD II agar dapat dilakukan pleno.

Tak sampai disitu saja, Richard Louhenapessy dan Sekretaris DPD II Max Siahay serta Max Pattiapon selaku ketua pengurus harian, dikabarkan sementara membuat surat penolakan kepada DPP Golkar. Untuk membatalkan SK DPP yang telah menyebar luas melalui akun Whatssap milik sejumlah pengurus DPD Golkar.

“Menurut informasi, ada upaya untuk membatalkan SK DPP. Ada sejumlah petinggi pengurus DPD II Golkar yang ingin menyurati DPP untuk membatalkan SK tersebut. Entah sudah dilakukan ataukan belum,” tandas sumber Ambon Ekspres, Jumat (6/01) pekan kemarin.

Ketua AMPG Golkar kota Ambon, Hengki Hiskia, ketika dikonfirmasi terkait usulan pembatalan SK DPP mengaku, bahwa dirinya juga mendapat informasi terkait dugaan pengusulan pembatalan SK DPP yang dilakukan Richard Cs ke DPP Golkar.

Menurutnya, copyan SK DPP tentang penunjukan Elly Toisuta juga sementara ada ditangannya. Dan dalam surat tersebut terpampang tandatangan Ketua umum dan Sekjen DPP Golkar. Akan tetapi, SK tersebut harus diplenokan di DPD II. Sehingga belum dapat dikatakan bahwa SK tersebut adalah SK asli atau sah.

“Saya mendapat informasi seperti itu, bahwa ketua DPD dan Sekretaris serta Pak Max Pattiapon sementara membuat surat untuk menyurati DPP untuk membatalkan SK tersebut. Dan untuk SK DPP itu benar ada. Dan saya sendiri juga punya bukti itu. Tetapi belum bisa dibilang ok, karena harus dibawa untuk dilakukan pleno dan dibahas, apakah benar ataukah tidak,” tandas Hengki ketika dikonfirmasi Ambon Ekspres, kemarin.

Dirinya menilai bahwa DPD Golkar merupakan sebuah organisasi politik. Dan jika Richard Cs melakukan pembatalan dengan menyurati DPP, maka surat tersebut adalah bodong alias ilegal. Sehingga yang perlu dilakukan adalah SK DPP yang telah dikeluarkan atau ditandatangani DPP, harus segera diplenokan Untuk mengetahui apakah SK tersebut adalah sah ataukah tidak.

“Secara organissi harus dibawa ke pleno. Entah hasil rapat itu menolak atau menerima SK itu. Seandainya surat itu ada dan diterbitkan oleh ketua umum dan Sekjen DPP membawa nama DPD II berarti tidak sah. Kalau memang mau bahas SK DPP maka harus pleno. Masa buat surat tanpa pleno,” herannya.

Menurutnya, memang secara kriteria untuk posisi wakil ketua DPRD Ambon, Max Pattiapon yang paling berhak atas posisi tersebut. Karena dari salah satu kriteria mengatakan, posisi wakil ketua DPRD haruslah lebih dari 1 periode dan merupakan pengurus harian. Sementara Elly Toisuta dan Zeth Pormes tidak memenuhi kriteria yang telah dibentuk lewat pleno usai pileg 2014 lalu.

Namun kata dia, berbagai lobi-lobi politik telah dilakukan lewat DPD I maupun DPD II hingga DPP Golkar. Dan hal itu merupakan hal yang wajar dilakukan selaku kader politik.

“Berdasarkan keriteria, ketiganya layak. Tapi dari beberapa kriteria, memang harus lebih dari 1 periode dan ketua harian partai. Dan saya rasa memang jatuh pada Max Pattiapon, karena sudah dua periode. Tapi jabatan ini harus pandai melobi. Dan kemampuan itu ada pada ibu Elly Toisuta,” papar dia.

Hengki menilai, jika sementara ini telah dilakukan penolakan oleh petinggi-petinggi DPD II, maka itu merupakan sekelompok kecil dan pastinya akan ditolak para pengurus DPD II. Karena hal tersebut belum dilakukan pleno.

Sehingga dirinya berharap, agar ketua DPD II Richard Louhenapessy segera melakukan pleno untuk membahas SK DPP yang menunjuk Elly Toisuta sebagai wakil ketua DPRD Ambon. Sehingga dari pleno tersebut akan melahirkan sebuah keputusan secara organisasi.

“Kalau surat masuk ke DPP dan keberatan dari kita selaku pengurus partai, saya rasa bisa gagal. Karena itu bukan surat murni. Hanya dibentuk sekelompok kecil. Kalau mau, kita harus pleno di DPD kemudian baru dibawa ke DPP. Dan itu dikembalikan ke ketua DPD II untuk segera mempercepat pleno SK DPP. Agar mesin partai siapkan diri untuk pilkada. Dan kita selaku kader partai inginkan untuk dipercepat pleno,” pintanya.

Ketiga Anggota DPRD, Max Pattiapon, Elly Toisuta dan Zeth Pormes, belum mau untuk berkomentar seputar persoalan SK DPP untuk posisi wakil ketua DPRD Ambon. Bahkan Sekretaris DPD Golkar kota Ambon, Max Siahay juga enggan memberikan komentar, hingga berita ini naik cetak. (ISL)

Most Popular

To Top