RL Diingatkan Soal Perimbangan – Ambon Ekspres
Pilihan Redaktur

RL Diingatkan Soal Perimbangan

Terkait Kursi Wakil Ketua DPRD Kota Ambon

AMBON,AE.—Ketua Fraksi Golkar Kota Ambon Markus Pattiapon membantah adanya surat Richard Louhenapessy yang membatalkan SK DPP nomor B-906/Golkar/XII/2016, perihal Persetujuan Pergantian wakil Ketua DPRD Kota Ambon. Richard pun diingatkan untuk menjaga perimbangan perebutan kursi Wakil Ketua.

SK DPP itu ditanda-tangani Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham, tertanggal 7 Desember 2016. “Jadi, itu bukan surat pembatalan langsung terhadap SK DPP. Tetapi itu merupakan surat klarifikasi. Soal isi suratnya itu saya tidak tahu. Tetapi menurut Pak Richard Louhenapessy sebagai ketua DPD II Golkar Kota Ambon, bahwa itu adalah surat klarifikasi,” jawab Pattiapon kepada Ambon Ekspres, ketika ditemui di Balai Rakyat DPRD Ambon, Senin (9/1).

Anggota Komisi III DPRD Ambon ini mengaku, bahwa sesuai kriteria dari hasil pleno 2014 lalu yang memenuhi segala kriteria untuk posisi Wakil Ketua DPRD Ambon hanyalah dirinya. Kriteria tersebut telah ditetapkan dalam pleno sesuai petunjuk pelaksana (Juklak) tentang tata cara pemilihan wakil ketua DPRD.

Sementara Sekretaris Fraksi DPRD Golkar kota Ambon Zeth Pormes maupun Bendahara Fraksi Golkar kota Ambon Elly Toisuta, belum mampu memenuhi kriteria tersebut. Karena baru pernah menjadi anggota DPRD, setelah terpilih pada pemilihan legislatif tahun 2014 lalu untuk periode 2014-2019.

BACA JUGA:  Duit Pelicin Masuk Tambang

“Kita sudah sampaikan ke DPP soal kriteria sesuai hasil pleno DPD. Itu DPD betul-betul mengkaji juklak dan mengatur terkait tata cara pemilihan. Dan itu diteliti dengan baik. Siapa yang layak dan tidak itu sudah diatur betul di DPD. Dan dari hasil keputusan DPD Golkar Kota Ambon itu, yang memenuhi syarat dari ketiga anggota yang masih aktif adalah saya,” papar Pattiapon dengan santai.

Akan tetapi, karena mekanisme dalam partai Golkar tidak dapat mengambil keputusan final di DPD, maka harus dilanjutkan ke DPD provinsi untuk diteruskan ke DPP. Sejumlah pengurus merasa keberatan karena pengusulan tersebut ditolak DPP.

DPP kemudian menunjuk Elly Toisuta sebagai wakil ketua DPRD lewat SK 906. Dari situlah sejumlah pengurus lewat Ketua DPD melakukan surat pengusulan ke DPP untuk meminta klarifikasi atau keputusan tersebut.

“Memang ada penyesalan dari banyak kader, kok bisa apa yang menjadi keputusan di tingkat DPD dengan proses begitu ketat, tapi sampai di DPP kemudian dibatalkan DPP. Dari kewenangan itu, DPD merasa agak tidak nyaman saja, kemudian ketua DPD menyurati DPP untuk memohon klarifikasi dengan sejumlah permasalahan yang diputuskan,” terangnya.

Pattiapon menambahkan, bahwa surat yang disampaikan ke DPP tidak perlu dilakukan pleno di DPD Golkar Kota Ambon. Karena surat tersebut hanyalah permohonan klarifikasi. Sehingga tidak perlu untuk dilakukan pleno di tingkat DPD II.

BACA JUGA:  YAKIN Menang Telak di Huamual

“Partai ini punya pimpinan. Jika ada hal tertentu yang dapat dibijaksanakan dengan tidak melibatkan pengurus partai. Dan juga ada hal lain yang dapat menjadi konsumsi semua pengurus partai. Dan yang akan dibawa ke pleno itu hasil klarifikasi maupun keputusan DPP. Nanti setelah rampung baru kita sampaikan,” pungkas Pattiapon.

Sementara itu, Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Provinsi Maluku dua periode, Rony Sianressy menjelaskan, keputusan DPP bersifat final dan mengikat. Ini sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

“Untuk itu, tidak ada alasan hukum apapun yang bisa dipakai untuk DPD II Golkar Kota Ambon tidak menindaklanjuti keputusan itu. Kalau suratnya sudah ada, maka disampaikan di dalam pleno saja,” kata Sianressy secara terpisah.

Salah satu wakil ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku itu mengatakan, DPD II tidak punya kompetensi untuk melakukan pengujian atas keputusan DPP. Apalagi sampai mengajukan pembatalan dan klarifikasi.

“Karena DPD II tidak punya kompetensi apapun, apalagi sampai mengusulkan penolakan. Karena itu tindakan indisipliner. Dan saya minta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk memberik sanksi terhadap kader yang membankang terhadap putusan partai,”paparnya.

BACA JUGA:  Vanath tak Kooperatif

Sesuai aturan perundangan-undangan, lanjut dia, seharusnya Margaret Siahay yang berhak menduduki kursi wakil ketua DPRD kota Ambon yang ditinggalkan Husen Toisutta akibat meninggal dunia. Margaret merupakan caleg dengan suara terbanyak kedua dari dapil yang sama dengan Husen.

Tetapi, dengan mempertimbangkan faktor keadilan politik, nama Elly diusulkan juga bersamaan dengan Max Pattiapon dan Zeth Pormes ke DPP. Sebab, tiga wakil ketua DPRD saat ini dari komunitas Kristen.

“Tetapi kita memberikan representasi itu kepada saudara-saudara muslim. Suka tidak suka, itu untuk menjaga keadilan. Maka diberikan kepada Elly Toisutta. Dan saya menilai bahwa keputusan DPP itu adalah keputusan yang sangat arif,”terangnya.

Keputusan DPP, kata dia, walaupun ada sedikit mekanisme dan aturan yang kita kenal dengan kebijakan demi kepentingan lebih besar harus dipahami dengan baik.

Olehnya itu, dia meminta Richard agar tidak mengambil kebijakan yang bisa menyebabkan disintegrasi kepentingan kader dan mengganggu konsolidasi Golkar untuk memenangkan Pilwakot yang tersisah satu bulan lagi.

“Saya minta ketua DPD II untuk mari kita menjaga suasana kebathinan pemilih dalam rangka untuk memperjuangkan kepentingan partai di kota. Karena tidak lama lagi loh, dilakukan pemungutan suara. Keputusan salah bisa berakibat terhadap kekecewaan kader dan bisa menimbulkan terjadi disintegrasi militansi perjuangan dibawah,”pungkasnya.(ISL/TAB)

Click to comment

Most Popular

To Top