Pasar Merkuri-Sianida Ramai Lagi – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Pasar Merkuri-Sianida Ramai Lagi

Ambon, AE.––Paska penarikan pasukan keamanan dari Gunung Botak, kini berdampak pada bertambah lagi pasokan merkuri dan cianida di Pulau Buru. Pedagang yang dulu tiarap, kini menjajakan lagi barang haram itu. Sementara pembeli emas secara illegal juga memenuhi pasar.

Informasi yang diperoleh Ambon Ekspres, pasokan besar-besaran cianida dan merkuri ke Pulau Buru, diduga sudah direncanakan lebih awal. Ini bersamaan dengan masuknya penambang ke areal penambangan Gunung Botak secara illegal. “Kebutuhan cianida dan merkuri pasti banyak, karena penambang sudah masuk lagi,” kata Ketua LSM Parlemen Jalanan, Uchok Soamole kepada Ambon Ekspres, kemarin.

Menurut dia, sebelum aparat keamanan meninggalkan Gunung Botak, merkuri dan cianida masih tetap dijual bebas, karena para penambang illegal terus beroperasi siang dan malam. Ambon Ekspres juga pernah menyambangi beberapa lokasi pengolahan dan pemisahan material tanah dari emas di sekitar Gunung Botak.

Sebelum dilaksanakannya perintah Presiden untuk menutup Gunung Botak, banyak dugaan oknum aparat keamanan membekengi masuknya sianida dan merkuri ke Pulau Buru. Para pemasok besar kala itu, seperti Jefri. Dari Jefri, ada sejumlah penadah yang menjual merkuri dan sianida ke penambang.

Kini Gunung Botak dibuka total. Penambang illegal masuk. Pemerintah tak bisa lagi membendung masuknya penambang. Belum lagi berjejer pembeli emas secara illegal baik di Kota Namlea, maupun disekitar areal penambangan emas Gunung Botak. Para pedagangan ini kebanyakan pendatang asal Sulawesi Selatan.

Menurut Uchok, sekarang tong, tromol, dan rendaman yang dulu ditutup setelah Gunung Botak ditutup, kini beraktivitas lagi. Semua aktivitas pengolahan emas berlangsung hampir di semua Unit di Pulau Buru. “Kalau tong, tromol, dan rendaman bekerja, kan butuh cianida dan merkuri dalam jumlah banyak,” kata dia.

Untuk rendaman, kini beroperasi di Jalur B, Dusun Wansait, Kecamatan Waelata. Jalur ini dekat dengan Gunung Botak, bahkan ada jalan yang biasa dipakai penambang baik saat Gunung Botak ditutup, dan setelah penarikan pasukan dari tambang.

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Maluku dalam rilisnya sebelum Gunung Botak ditutup menyebutkan, penggunaan merkuri dalam aktivitas penambangan emas ilegal sudah mencapai ambang batas.

Penggunaan merkuri oleh para penambang untuk mengurai material emas, berdasarkan hasil penelitian Bapedalda Maluku, berdampak timbulnya pencemaran lingkungan sekitar, bahkan melewati ambang batas toleransi.

“Kami telah melakukan penelitian dan pengkajian di mana ditemukan tingkat pencemaran mercuri sudah sangat tinggi, bahkan telah melewati ambang batas,” kata Kepala Bapedalda Maluku Vera Tomasoa, saat itu.

Bahkan, kata Vera, tingkat pencemaran merkuri terhadap lingkungan sekitar telah mendekati sedimen air tanah, dan jika hal itu terjadi maka akan berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat.

Data yang dihimpun dari berbagai sumber dan catatan Ambon Ekspres, penambangan emas illegal di Gunung Botak kecamatan Waeapo dan kawasan Gogorea, sebelum Gunung Botak ditutup, diperkirakan 30.000 petambang telah berada disana.

Mereka bukan orang Maluku. Tapi, berasal dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Jawa Barat. Kemudian, pada 2012, emas juga ditemukan di daerah Wansait, Kecamatan Waeapo. Sejak itu muncul penambangan emas secara tradisional di Pulau Buru.

Upaya penutupan tetap dilakukan. Alhasil, areal penambangan berhasil ditutup awal Desember 2012. Pasalnya, penggunaan zat berbahaya Merkuri dan Sianida sudah mencemari lingkungan berdasarkan penelitian dari Universitas Pattimura. Bukan itu, banyak korban jiwa sudah ditemukan dari aktivitas illegal ini.

Tapi, penutupan itu tidak membuat efek jerah. Awal Januari 2013, para penambang kembali lagi ke daerah penghasil minyak kayu putih itu setelah mendapatkan izin dari masyarakat adat yang merupakan pemilik lahan.
Di tahun 2014, pelarangan penambangan kembali dilakukan. Aparat keamanan dan pemerintah turun tangan. Hanya saja, pelarangan aktivitas penambangan ilegal diabaikan dan penggalian terus berlanjut.

Permasalahan ini membuat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo angkat bicara. Dalam kegiatan kunjungan kerja dan panen raya padi di Buru 7 Mei 2015, Jokowi dengan tegas meminta Kapolda Maluku bersama jajaran dan pemerintah menutup Gunung Botak.

Jokowi juga mengatakan, lokasi tambang tersebut tidak berizin dan masih berstatus illegal. “Saya minta kepada Kapolda Maluku beserta jajarannya segera mengambil langkah tegas untuk menutup lokasi tambang Gunung Botak, yang sudah beraktivitas selama kurang lebih 3 tahun itu,” tegas Jokowi kala itu.

Namun hingga satu tahun berselang, instruksi Presiden Jokowi agar tambang illegal Gunung Botak, Kabupaten Buru ditutup, diabaikan aparat penegak hukum. Baru pada September 2015, pemerintah daerah provinsi Maluku, pemda Buru bersama aparat keamanan mengupayakan penutupan Gunung Botak. 14 November, pengosongan mulai dilakukan yang diawali dengan sosialisasi selama beberapa hari sebelumnya.

Selama tiga hari bekerja keras, aparat keamanan dari kepolisian, TNI Polisi Pamong Praja serta aktivis berhasil mengosongkan Gunung Botak dari petambang. Rumah-rumah dan camp petambang dibongkar dan dibakar paksa.
Soal bahaya lingkungan, peneliti lingkungan asal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Pattimura Ambon, Yusthinus T Male telah memulai penelitian pada 2012, setahun setelah aktivitas penambangan masif.

Seperti ditulis Kompas, penelitian diawali pada sedimen sungai. Yus dan tim peneliti menemukan kadar merkuri di sana sudah sangat tinggi, mencapai 9 miligram (mg) per 1 kilogram (kg) lumpur. Padahal, ambang batas merkuri pada sedimen tidak boleh lebih dari 1 mg per 1 kg lumpur. Sampel dari sedimen di tujuh lokasi.

Penelitian dilanjutkan tahun 2014 dengan fokus pada bahan makanan yang meliputi udang, ikan, kerang-kerangan, dan kepiting yang diambil dari Teluk Kayeli, muara sungai yang sudah tercemar. Konsentrasi merkuri pada 30 persen sampel itu pun sudah melampaui batas atas standar nasional yang hanya 0,5 mg per 1 kg sampel.

Temuan pada udang lebih dari tiga kali lipat dibandingkan standar, ikan tujuh kali, kerang enam kali, dan kepiting dua kali. Sebelumnya kepada Ambon Ekspres, Yus juga mengatakan, salah satu hal penting yang harus dilakukan pemerintah dalam setiap menerima investor adalah pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut dari langkah-langkah tersebut.(ERM)

Most Popular

To Top