Pempus Akan Turun ke Romang – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Pempus Akan Turun ke Romang

Rapat Keputusan Gubernur Ditunda

AMBON,AE.—Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan melakukan pengecekan dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan di pulau Romang, Maluku Barat Daya akhir Januari. KLHK juga akan mengkaji dokumen Amdal dan izin yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku kepada PT.Gemala Borneo Utama (GBU).

Kepastian ini disepakati dalam pertemuan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Rasio  Ridho Sani dan Rosa Vivien Ratnawati, Senin (9/1) di Jakarta.

Siaran Pers yang diterima Ambon Ekspres menerangkan, pertemuan dilakukan secara khusus untuk mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera turun ke Pulau Romang mengambil tindakan penghentian praktik pertambangan yang dilakukan oleh  PT Gemala Borneo Utama (GBU), memastikan pemulihan lingkungan  dan perlindungan hak–hak masyarakat.

Dalam pertemuan yang dipimpin Hariz Azhar, KontraS memaparkan temuan–temuan hasil investigasi KontraS di Pulau Romang mengenai adanya dugaan pelanggaran HAM yang terjadi akibat praktik pertambangan yang dilakukan oleh PT GBU.

Dugaan pelanggaran HAM tersebut diantaranya berupa dampak buruk terhadap lingkungan hidup dan terancamnya kehidupan serta hak–hak (masyarakat adat) di Pulau Romang.

KontraS menemukan sejumlah fakta dan informasi bahwa operasi tambang PT GBU diduga telah mengakibatkan sejumlah masalah. Diantaranya, hilangnya tanaman Agar-agar di laut, rusaknya tanaman Pala dan Cengkeh akibat uap panas yang dihasilkan di areal penambangan, berkurangnya hasil Madu Hutan di sekitar lokasi penambangan akibat bunyi-bunyian yang dihasilkan dari alat-alat penambangan.

Kemudian di Desa Hila yang merupakan lokasi pertambangan, debit air menjadi berkurang dan menjadi berwarna keruh, muncul gas yang mengeluarkan bau tidak sedap pada salah satu lubang mata bor yang ada di lokasi pengeboran di Desa Hila. Selain itu, tidak adanya perlindungan terhadap hutan sebagaimana kewajiban perusahaan dalam peraturan pemerintah.

PT GBU juga diduga telah melakukan pelanggaran aturan prosedural. Berdasarkan Kepmen Kehutanan nomor SK.25/MENHUT-II/2012 tentang IPPKH untuk kegiatan eksplorasi emas atas nama PT GBU terdapat aturan dalam melakukan pengeboran, seperti jarak antar titik bor 40 m, diameter lubang bor, 2,5–5 cm, kedalaman lubang bor 150 m, dan rencana titik bor 60 buah.

“Tetapi, di lapangan, kami menemukan aturan tersebut tidak dipatuhi oleh perusahaan. Ada beberapa titik bor satu dengan yang lain hanya berjarak kurang dari 10 meter. Bahkan, menurut penuturan warga, jumlah titik bor kini sudah melebihi 60 buah,”ungkap salah satu anggota KontraS.

KontraS juga menemukan adanya pengabaian aturan hukum adat dalam penggunaan tanah yang dilakukan secara sepihak oleh Kepala Desa Hila dengan mengizinkan PT GBU mengakses, eksplorasi dan mengambil keuntungan tambang emas di Pulau Romang. Tindakan ini tidak mengikuti aturan hukum adat yang berlaku dan diakui oleh masyarakat Pulau Romang.

Terlebih terdapat penipuan dari janji yang pernah disampaikan oleh PT GBU berdasarkan perjanjian yang disampaikan ke sejumlah tokoh adat Pulau Romang pada 2008. Berdasarkan hal–hal tersebut KontraS mendesak KLHK untuk melakukan sejumlah respon.

Diantaranya, memberikan sanksi berupa pencabutan izin pinjam pakai kawasan hutan yang telah terbukti melanggar beberapa aturan seperti yang ditulis di atas, melakukan evaluasi terhadap pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, penerima dispensasi pinjam pakai kawasan hutan, dan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan, serta mempublikasikannya kepada masyarakat; kemudian, Melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Kemudian, melakukan perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.

Namun, semua data dan fakta serta dugaan itu dibantah oleh PT.GBU. Sesuai data yang dimiliki, PT.GBU telah melakukan program pemberdayaan masyarakat berupa pembentukkan kelompok usaha bersama simpan pinjam. Kemudian program pembelian ikan para nelayan setempat, penanaman pohon cengkeh.

Di bidang pendidikan, PT.GBU sudah menyelenggara kompetisi karya tulis ilmiah bagi siswa sekolah. Sedangkan beasiswa terhadap puluhan mahasiswa, kata dia, masih dalam penggodokan.

PT.GBU juga telah melakukan sosialiasi pertambangan kepada sekitar 30 mahasiswa asal desa Hila, Solat dan Orleti tahun 2015. Terkait tudingan kerusakan lingkungan, juga dibantah melalui penelitian sebelumnya oleh tim independen Unpatti. Tim itu tidak menemukan adanya kerusakan di Romang.

Kemudian kompensasi akses sebesar Rp25.000.000 setiap 3 bulan serta Rp.1.000.000 per mesin bor (rig), juga telah dibayar sesuai kesepakatan.

Turun ke Romang
Sementara itu, KLHK akan turun lapangan mendatangi Pulau Romang pada akhir Januari ini. Dalam kegiatan tersebut, akan dilakukan pengecekan terhadap kerusakan dan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh praktik pertambangan, termasuk memastikan izin tersebut.

“Segera kita akan ke sana. Ini masukan buat kami, kami akan lihat di lapangan apa yang sebenarnya terjadi dan akan melakukan tindakan,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani seperti dikutip dari media online, infonawacita.com, Selasa (10/1).

KLHK juga akan mengumpulkan data dan dokumen terkait kegiatan pertambangan, guna memastikan aduan kerusakan lingkungan.“Kita coba kumpulkan dokumen-dokumen itu untuk memastikan, apa ini ada terjadi, benar atau salah, amdalnya bagaimana,” kata Rasio.

Langkah selanjutnya mendatangi langsung lokasi kerusakan lingkungan sekaligus berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup daerah setempat.

Tunda Rapat
Ketua Tim penelitian dan analisi dari Universitas Pattimura (Unpatti) yang ditugas khusus untuk tambang Pulau Romang, Profesor Agus Kastanya mengaku, telah mendapatkan informasi mengenai rencana KLHK ke Romang. Menurut dia, lebih banyak pihak yang mengkaji permasalahan ini, akan mendapatkan hasil yang baik. “Saya kira lebih baik banyak pihak yang mengkajinya, supaya lebih baik,”kata Kastanya via sms, tadi malam.

Sementara itu, timnya masih menunggu hasil analisi sampel tanah di Makassar yang direncanakan selesai pada Jumat pecan ini. Sehingga, rapat terakhir dengan gubernur Maluku, Said Assagaff untuk pengambilan keputusan yang direncanakan pada, Kamis (13/1) akan ditunda.

“Kemarin (Senin), dapat telepon dari Makasar, kemungkinan hasil analisisnya selesai hari Jumat. Jadi tanggal 13 belum bisa selesai dan akan ditunda. Lebih baik kita tunggu hasil analisis tanahnya supaya kajiannya lengkap. Tidak diduga-duga,”pungkas Kastanya.(TAB)

Most Popular

To Top