Polisi Diam Ancaman pun Datang – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Polisi Diam Ancaman pun Datang

AMBON,AE.–– Polisi hingga kini belum memberikan keterangan maupun alasan resmi terkait penarikan personil mereka dari kawasan Gunung Botak, yang selama ini diamankan pasca perintah Presiden RI Joko WIdodo, untuk menutupi seluruh aktivitas penambangan.

“Kini Gunung Botak tanpa pengamanan, peredaran zat kimia berbahaya seperti mercuri dan sianida di Pulau Buru, terutama Gunung Botak, dipastikan kembali bebas seperti beberapa tahun lalu.

Tidak saja zat kimia, tindakan kriminalitas juga mulai menghantui warga termasuk penambang illegal yang mulai memadati pasca penarikan personil aparat keamanan itu. Pemerintah Provinsi Maluku, juga tidak akan tinggal diam menyikapi hal itu.

Kepala Bidang Humas Polda Maluku, AKBP Abner Richard Tatuh yang dikonfirmasi dan dimintai keterangan terkait penarikan personil dari kawasan Gunung Botak itu, hingga kini lebih memilih hemat berbicara.

“Tunggu saja pak Kapolda, baru kita bisa berikan keterangan secara resmi, karena memang sampai saat ini juga saya belum mengetahui alasan lebih jelas,”kata Mantan Kapolres Maluku Tenggara Barat ini singkat.

Sebelumnya, Kepala Bagian Operasional Polres Pulau Buru, Komisaris Polisi Irvan Reza yang dikonfirmasi koran ini mengatakan, penarikan personil dari lokasi tambang Gunung Botak itu untuk pemantapan personil dalam rangka melaksanakan pengamanan pilkada Febuari mendatang.

“Ada penarikan seluruh personil dari Gunung Botak, pertimbangannya dalam rangka konsolidasi personil guna pengecekan kesiapan, personil dalam pelaksanaan pengamanan Pilkada,”jelas Reza, kepada koran ini, belum lama.

Hari ini direncanakan tokoh adat Pulau Buru datang ke Ambon untuk menyerahkan surat klarifikasi terkait sejumlah orang yang mengatasnamakan tokoh adat. Klarifikasi ini disampaikan setelah adanya laporan ke Kapolda dan Kapolri. Laporan ini menjadi alasan penarikan pasukan Polisi dari Gunung Botak.

Surat yang ditujukan kepada Kapolda Maluku ditandatangani oleh Kepala Persekutuan hukum adat dataran tinggi (Kasodin) , Ali Wael, dan Kepala Persekutuan hukum adat dataran renda (Hinolong) , Manaliling. Mereka mengatasnamakan masyarakat adat di Kayeli.

Dalam surat tersebut, mereka membantah pernah melayangkan surat kepada Kapolda dan Kapolri. Mereka menyebutnya surat kaleng. “Itu hanya surat kaleng. Kami juga sudah mengklarifikasi hal ini ke tim Polda Maluku di Buru,” tulis mereka dalam rilis yang diterima Ambon Ekspres.

Atas surat ini para tokoh adat meminta polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan, mencari siapa yang mengotaki pembuatan surat kaleng termasuk mengatasnamakan tokoh adat. Mereka juga meminta polisi kembali mengamankan Gunung Botak.

Gunung Botak kini dibuka total. Penambang illegal masuk. Pemerintah tak bisa lagi membendung masuknya penambang. Belum lagi berjejer pembeli emas secara illegal baik di Kota Namlea, maupun disekitar areal penambangan emas Gunung Botak. Para pedagangan ini kebanyakan pendatang asal Sulawesi Selatan.

Tak hanya itu sekarang tong, tromol, dan rendaman yang dulu ditutup setelah Gunung Botak ditutup, kini beraktivitas lagi. Semua aktivitas pengolahan emas berlangsung hampir di semua Unit di Pulau Buru.

“Untuk rendaman, juga mulai beroperasi di Jalur B, Dusun Wansait, Kecamatan Waelata. Jalur ini dekat dengan Gunung Botak, bahkan ada jalan yang biasa dipakai penambang baik saat Gunung Botak ditutup, dan setelah penarikan pasukan dari tambang.

Sementara itu, pemerintah Provinsi Maluku, sendiri mengaku tidak akan tinggal diam menyikapi persoalan Gunung Botak saat ini. Pemerintah provinsi tetap akan duduk bersama antara seluruh pihak guna membicarakan persoalan tersebut.

“Prinsipnya pemerintah Provinsi tidak akan tinggal diam, kami tetap akan mencari jalan keluar guna membicarakan persoalan penarikan personil yang sudah barang tentu akan berdampak pada situasional di Gunung Botak itu,”kata Kepala Bagian Humas Setda Maluku, Bobby Kin Palapia, kepada koran ini kemarin.

Tidak hanya persoalan penarikan personil aparat keamanan dari kawasan Gunung Botak, melainkan juga terkait masuknya penambang illegal maupun zat-zat berbahaya di kabupaten tersebut, yang dapat mengancam lingkungan maupun kehidupan masyarakat di Pulau Buru itu.

“Semua hal yang menyangkut Gunung Botak, memang tengah kita pikirkan untuk mencari jalan keluarnya seperti apa? Yang pastinya pemprov tetap akan mengupayakan hal itu. Karena itu sudah perintah dari pak Presiden, dan sekarang pak Gub (gubernur red), juga sementara berada diluar daerah,”papar juru bicara Pemerintah Provinsi ini.(AHA)

Most Popular

To Top