Sangadji Terancam Dijemput Paksa – Ambon Ekspres
Amboina

Sangadji Terancam Dijemput Paksa

AMBON,AE.–– Mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi Maluku, Ibrahim Sangadji, yang kini menjabat Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Ekonomi dan Keuangan, kembali mangkir dari panggilan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Jaksa kemudian mengancam akan melakukan penjemputan secara paksa terhadap Sangadji.

Berdasarkan agenda pemeriksaan, Rabu kemarin Sangadji mestinya menjalani pemeriksaan terkait kasus proyek penguatan jaringan (WiFi) di Kantor Gubernur Maluku, dan proyek pembuatan Master Plan di Dinas Kominfo Maluku.

“Hari ini (kemarin, red) telah diagendakan pemeriksaan terhadap Ibrahim Sangadji. Namun hingga sore hari ini, yang bersangkutan tak kunjung hadir tanpa alasan yang jelas alias mangkir,” Kata Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulete, kepada wartawan, di ruang kerjanya, Rabu sore kemarin.

Menurut Samy, jika pria yang biasa di sapa Bang Baim itu, tiga kali mangkir dari panggilan Jaksa Penyidik, maka pihaknya akan mengambil langkah tegas, yakni menjemput secara paksa.

BACA JUGA:  Usung Richard, PDIP Taruhan Kepercayaan

“Kita lihat saja kedepan. Ini baru satu kali mangkir. kemudian dua kali mangkir lagi, dan Jika sudah tiga kali mangkir, maka akan kita jemput paksa, sebagaimana diatur dalam KUHP,” ancamnya.
Samy akui, agenda pemeriksaan terhadap Sangadji itu, untuk menemukan dua alat bukti yang cukup ditahap penyidikan.

“Keterangan saksi-saksi ini tentunya untuk mencari atau menemukan dua alat bukti yang kuat, selanjutnya mengungkap siapa yang paling bertanggung jawab atas dua proyek di Dinas Kominfo Maluku ini,” terangnya.

Dalam keterangan sebelumnya, kata Sapulette, saksi Ibrahim Sangadji sendiri mengaku, kepada Jaksa penyidik bahwa telah menggunakan anggaran dua proyek di tahun 2015, itu untuk menjamu atau memfasilitasi kedatangan menteri Kominfo RI beserta istrinya di kota Ambon pada 5 Juli 2015 lalu.

“Dari 33 pertanyaan yang diajukan Jaksa penyidik beberapa hari lalu, saksi (Ibrahim Sangadji red), telah mengakui jika dirinya telah menggunakan sebagian anggaran proyek penguatan jaringan (WiFi) dan sebagian anggaran proyek pembuatan Master Plan untuk menjamu kedatangan menteri Kominfo RI di Ambon,” jelas dia.

BACA JUGA:  Tanda Tangan Darah Buat Gubernur

Sapulette menambahkan, kerugian keuangan negara sementara dalam proyek tersebut ditaksir senilai Rp 168 juta. Kerugian itu diakibatkan pihak Dinas Kominfo Maluku belum membayar pihak ketiga, yakni CV Bintang Timur, selama tiga bulan terakhir di tahun 2015, dengan pembayaran per bulannya senilai Rp 56 ribu.

“Jadi, tunggakan pembayaran uang WiFi untuk tiga bulan terakhir di tahun 2015 senilai Rp 168 juta, telah dilunasi oleh CV Bintang Timur kepada pihak penyedia layanan, yakni PT Telkom. Namun, yang jadi masalah adalah pihak Dinas Kominfo Maluku belum menggantikan uang WiFi itu ke CV Bintang Timur.

Pihak Dinas Kominfo Maluku baru melunasinya setelah Direktur CV Bintang Timur Abdul Musani dimintai keterangan oleh Jaksa penyidik ditahap penyelidikan,” tuturnya.

Sementara untuk kerugian negara dari proyek pembuatan master plan di Dinas Kominfo Maluku tahun 2015, sekitar Rp 700 juta lebih.

Proyek ini, lanjut juru bicara Kejati Maluku itu, diketahui telah selesai dikerjakan 100 persen, sedangkan pihak ketiga yang mengerjakan belum menerima pembayarannya sebesar Rp 800 juta lebih.

BACA JUGA:  Mengamen untuk Bahagiakan Anak Yatim

“Tentunya kita akan bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada dan secara professional ditahap penyidikan ini, dengan memanggil sejumlah saksi-saksi terkait.

Siapapun yang diduga turut serta terlibat dalam dua proyek ini, akan kami mintai keterangan dan jika alat buktinya dianggap cukup maka tidak menutup kemungkinan bisa kita jadikan sebagai tersangka tanpa tebang pilih,”kunci Sapulette. (AHA)

Most Popular

To Top