Tak Ada Rebutan Kasus Balai – Ambon Ekspres
Amboina

Tak Ada Rebutan Kasus Balai

AMBON,AE.––Kasus dugaan jual beli lahan dengan nilai Jual Objek Pajak tanah seluas 4000 meter persegi, di Balai Jalan dan Jembatan Nasional Wilayah Maluku-Maluku Utara, yang sebelumnya ditangani oleh tim penyidik bersama Kejaksaan Negeri Ambon dan Kejati Maluku, akhirnya diserahkan dari kejari Ambon kepada Kejati Maluku, untuk ditangani lebih lanjut.

Kasi Penyidikan, Ledrik Takandengan menjelaskan, tidak ada istilah rebutan kasus di lembaga penegakan hukum itu. Baginya kasus tersebut, kini sudah menjadi tanggungjawab Kejati Maluku, untuk ditangani dan diusut secara tuntas.

“Jadi bukan rebutan, seluruh berkas dan dokumen-dokumen yang ada di Kejari Ambon, setelah dinaikan ke penyidikan akan diserahkan kepada kita (Kejati), untuk ditangani dan diproses secara lanjut,”jelas dia, kepada koran ini diruang kerjanya, Kamis sore kemarin.

Menurut dia, setelah perkara kasus tersebut dilakukan ekspos, maka kasus itu, kini tangani oleh pihak Kejati Maluku. Proses penyidikan juga mulai diintensifkan dalam bulan ini.

BACA JUGA:  Ramli Tanpa Lawan Kuat

“Seluruh dokument dan berkas perkara mulai dari pelaporan awal hingga penyelidikan yang ada di Kejari akan diserahkan kepada kita. Dan kita mulai intens melakukan penyidikan. Saat ini personil kita sudah mulai lengkap, maka segera dilakukan,”kata dia.

Baginya, tidak ada masalah antara pihak Kejaksaan Negeri Ambon dan Kejaksaan Tinggi Maluku, atas kasus tersebut. Takaendengan kembali menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan, siapa saja pihak yang dipanggil termasuk pejabat pada BPJN tersebut.

“Kan personil kita baru lengkap, termasuk kasus ini (BPJN), akan kita minta bantuan dari Kecabjari Wahai untuk membantu kita dalam melakukan pemeriksaan. Siapa yang akan kita periksa, nanti baru kita sampaikan,”tegasnya.
Ledrik menegaskan, pastinya siapapun yang terlibat dan berkaitan dengan proyek ini akan diperiksa.

Bahkan saat disinggung soal hasil penyidikan yang dikantongi, dirinya belum bersedia mengomentarinya lebih jauh, lantaran masih menjadi rahasia penyidikan. “Nanti dilihat saja, karena masih dalam rahasia penyidikan,” timpalnya.
Sementara itu, Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Maluku, Samy Sapulette menambahkan, antara Kejari Ambon dan Kejati Maluku saling mendukung dan memperkuat dalam upaya penuntasan kasus Balai Jalan itu.

BACA JUGA:  Perginya Kemudaan dan Kesederhaan Putra Namalean

“Justru kita (Kejati dan Kejari) ini, saling mendukung dan memperkuat karena ini tim gabungan dengan tujuan menuntaskan kasus ini. Jadi tidak ada itu saling rebut,”tegas juru bicara Kejati Maluku ini.

Sebelumnya, kasus tanah dengan nilai Jual Objek Pajak tanah seluas 4000 meter persegi hanya Rp 300 ribu per meter. Ingin ambil untung dari transaksi ini, Hendro Lengkong dan beberapa oknum pejabat di Balai Jalan dan Jembatan Nasional Wilayah Maluku-Maluku Utara menaikan NJOP menjadi Rp600 ribu per meter. Keuntungan yang didapat Rp1,2 miliar.

Keuntungan bagi Hendro Cs kerugian bagi negara. Taksirannya juga mencapai Rp1,2 miliar jika dihitung perbedaan harga antara nilai NJOP dengan harga yang dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015. Namun jaksa mencatat usulan anggaran pembelian tanah tersebut sebesar Rp3 miliar.

Jaksa mencium ada dugaan mark up dalam kasus ini. Awalnya diselidiki Kejaksaan Negeri Ambon, kini dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Maluku. Hendro adalah orang yang dituding paling bertanggungjawab dalam kasus mark up ini.
Selain itu, ada pejabat di BPJN Maluku-Malut yang diduga terlibat. Namun sampai kemarin, jaksa belum mau membuka siapa orangnya.

BACA JUGA:  Mako yang Seram, Ciku Kecil yang Menakutkan

Lahan seluas 4000 meter persegi ada di Desa Tawiri. Tanah itu akan digunakan BPJN untuk kepentingan menampung alat-alat berat milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Lahan itu awalnya milik Atamimi Alkatiri. (AHA)

Click to comment

Most Popular

To Top