Polisi Usut Asal Surat Kaleng – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Polisi Usut Asal Surat Kaleng

AMBON,AE.–– Para tokoh adat didukung Himpunan Mahasiswa Islam Pulau Buru, kemarin, datangi Polda Maluku. Mereka menyampaikan surat klarifikasi kepada Kapolda Maluku terkait pengatasnamaan para tokoh adat. Surat diterima Irwasda Polda, dan akan ditindaklanjuti.

Kedatangan para tokoh adat ke Polda, setelah dikeluarkannya surat yang mengatasnamakan para tokoh adat Kayeli. Semua tokoh adat mengaku tak pernah mengeluarkan surat tersebut. Mereka menyebut itu surat kaleng, dan meminta polisi mengusut tuntas siapa yang mengirimkan surat tersebut.

Surat yang mengatasnamakan tokoh adat itu, kata mereka, menjadi penyebab penarikan pasukan, dan dicopotnya Wakapolres Pulau Buru. Dalam surat itu juga, Kapolres Pulau Buru dituduh menghina masyarakat adat Kayeli.
Tokoh masyarakat adat dan pemuda Buru, mendatangi Mapolda Maluku, sekira pukul 11.00, Jumat kemarin.

Dan baru menemui Kapolda Maluku yang diwakilkan oleh Irwasda Polda Maluku, sekira pukul 12.15 WIT. Pertemuan antara Irwasda Kombes Polisi Sarono, dengan para tokoh adat tersebut, berlangsung sekitar 15 menit di ruang kerja Irwasda.

BACA JUGA:  Rekan Yanes, Tak Penuhi Panggilan Polisi

Pertemuan itu juga sekaligus menyerahkan surat klarifikasi baik dari tokoh Adat, HMI Cabang Buru, serta pengurus Parlemen Jalanan Kabupaten Buru.”Kami hadir kesini (Polda) untuk mengklarifikasi surat masuk ke Polda, yang mengatasnamakan tokoh masyarakat adat, lewat pertemuan 7 Desember lalu, di kediaman Muhammad Nurlatu, Waitemun, kemudian beliau membantah sekaligus mengklarifikasi surat yang berisikan masyarakat adat dan institusi Polres Buru,” kata Ali Hentihu, salah satu tokoh masyarakat, di Mapolda Maluku, Jumat kemarin.

Menurut dia, klarifikasi itu disampaikan, karena masyarakat adat merasa terganggung dan tidak terima atas perbuatan oknum-oknum yang punya kepentingan di Gunung Botak itu.

“Kami juga atas nama Parlement Jalanan dan HMI Cabang Namlea, merasa terganggung akibat dari surat kaleng yang isinya provokator dan fitnah itu. Dan itu sengaja dilakukan oleh oknum-oknum yang diduga punya kepentingan di Gunung Botak dan ingin mengorbankan masyarakat adat,”jelasnya.

Sementara itu, dalam surat yang ditandatangani oleh Kepala Persekutuan Hukum Adat Dartatan Tinggi (Kasodin) dan Kepala persekutuan hukum adat daratan rendah (Hinolong), meminta kepada Kapolda Maluku dan jajarannya untuk segera mengusut tuntas oknum, yang telah membawa nama dan mencemarkan nama baik masyarakat adat tersebut.

BACA JUGA:  Yayasan Pelangi Sosialisasi Bahaya Malaria di Lingkungan Sekolah

“Kami minta Polda Maluku, untuk segera melakukan penyelidikan dan segera memproses secara hukumn atas persoalan ini, karena kami orang adat tidak mau diadu domba antar sesama maupun pemerintah. Dan kami tahu surat kaleng itu berisi provokasi dan fitnah,”kata Ali Wael dan Manaling Besan dalam surat klarifikasi yang diterima Irwasda Polda Maluku itu.

Menanggapi klarifikasi yang disampaikan oleh Masyarakat Adat, HMI cabang Namlea, maupun Parlemen Jalanan itu, Irwasda Kombes Polisi Sarono melalui Kepala Bidang Humas Polda Maluku, AKBP Abner Richard Tatuh mengatakan, pihaknya tetap akan mengusut tuntas apa yang disampaikan masyarakat itu.

“Kami sangat berterima kasih karena sudah mengklarifikasi hal itu, meski penarikan personil itu tidak ada kaitannya dengan hal ini. Namun kami tetap akan mengusut secara tuntas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat ini,”kata Tatuh, diruang kerjanya.

Juru bicara Polda ini juga meminta, kepada masyarakat adat maupun OKP dan LSM tersebut, agar membantu pihak kepolisian dalam mengusut dan mengungkap oknum yang telah mengatasnamakan masyarakat adat itu.

BACA JUGA:  Polisi Mentok Lagi

“HMI, Parlemen Jalanan sama masyarakat adat juga bantu kami untuk usut tuntas pelaku pembuat surat kaleng ini. Tetapi kami tegaskan penarikan tidak terkait dengan surat kaleng, tetapi penarikan itu karena situasional dan pengamanan tetap kami laksanakan, termasuk peningkatan patroli itu,”terang mantan Kapolres Maluku Tenggara Barat ini.(AHA)

Click to comment

Most Popular

To Top