Hendro Lengkong Digarap Jaksa – Ambon Ekspres
Amboina

Hendro Lengkong Digarap Jaksa

AMBON,AE–– Tim Penyidik gabungan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dan Kejaksaan Negeri Ambon, akhirnya melakukan pemeriksaan terhadap Hendro Lengkong di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Senin (16/1).

Pemeriksaan Hendro terkait dugaan Korupsi Anggaran pembelian lahan seluas 4000 meter persegi, dengan anggaran sebesar 300 Milyar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015 oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah IX Maluku dan Maluku Utara.

Informasi yang diperoleh koran ini menyebutkan, Hendro datang ke kantor Kejati Maluku, sekira pukul 13.00 dan langsung menuju ruangan pemeriksa II, pidana Khusus (Pidsus), Kejati Maluku. Pemeriksaan berakhir sekira pukul 15.30 WIT, sore kemarin. “Kehadiran dia untuk diperiksa sebagai saksi berdasarkan panggilan Tim Penyidik.

Datang sekitar pukul 13.00 WIT, dan langsung menunju ruang pemeriksa II Pidsus Kejati Maluku untuk di periksa dari Jaksa Penyidik, Ikrham Ohoiulun hingga pukul 15.30 WIT, dengan di cecar 15 pertanyaan,” kata sumber koran ini, kemarin.

Kepala Seksi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette mengatakan, pemeriksaan terhadap Hendro Lengkong dalam kapasitas sebagai saksi bertujuan untuk mencari dua unsur alat bukti kuat yang mengarah pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak terkait.

“Ya, hari ini (Kemarin-red), Tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap HL. pemeriksaan bertujuan untuk kepentingan penyidik dalam mencari dua unsur alat bukti yang mengarah pada perbutan melawan hukum yang kemudian akan menentukan siapa yang bakal kuat akan di jadikan sebagai tersangka,”jelas Samy kepada wartawan diruang kerjanya, Senin sore kemarin.

Menurut Juru bicara Kejati Maluku ini, pemeriksaan terhadap pemilik lahan tentunya berkaitan dengan proses terjadinya jual beli antara pihaknya selaku pemilik lahan dengan BPJN Wilaya Maluku dan Malut selaku pembeli.

“Tentunya seputar proses jual beli antara pihaknya dan BPJN selaku pembeli. selanjutnya akan dikawal, karena prosesnya masih dalam tahap penyidikan,” papar dia.

Usai Pemeriksaan, Hendro menjelaskan, pada November 2015 lalu pihaknya membeli tanah dari Keluarga Atamimi seluas 4485 meter persegi dengan nilai permeter 300 ribu dengan total 1,6 miliar. Menjelang dua minggu pasca pembelian, pihaknya dihubungi salah satu pejabat di BPJN Wilaya Maluku dan Malut pada Desember 2015 untuk membeli tanah yang sebelumnya di beli dari Keluarga Atamimi.

Dia mengaku, tidak mengetahui proses penjualan tanah berukuran 4.485 meter persegi itu, kepada pihak BPJN. “Saya tahu ketika tanah saya di beli oleh BPJN itu saat di depan Notaris. yang jelas, saya tidak tahu menahu tentang proses pencairan. Ini kan tanah saya, mau di jual berapapun itu hak saya,” tandasnya.

Untuk diketahui, kasus tanah dengan nilai Jual Objek Pajak tanah seluas 4000 meter persegi hanya Rp 300 ribu per meter. Ingin ambil untung dari transaksi ini, Hendro Lengkong dan beberapa oknum pejabat di Balai Jalan dan Jembatan Nasional Wilayah Maluku-Maluku Utara menaikan NJOP menjadi Rp600 ribu per meter. Keuntungan yang didapat Rp1,2 miliar.

“Keuntungan bagi Hendro Cs kerugian bagi negara. Taksirannya juga mencapai Rp1,2 miliar jika dihitung perbedaan harga antara nilai NJOP dengan harga yang dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015. Namun jaksa mencatat usulan anggaran pembelian tanah tersebut sebesar Rp3 miliar.

Jaksa mencium ada dugaan mark up dalam kasus ini. Awalnya diselidiki Kejaksaan Negeri Ambon, kini dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Maluku. Hendro adalah orang yang dituding paling bertanggungjawab dalam kasus mark up ini.
“Selain itu, ada pejabat di BPJN Maluku-Malut yang diduga terlibat. Namun sampai kemarin, jaksa belum mau membuka siapa orangnya.

“Lahan seluas 4000 meter persegi ada di Desa Tawiri. Tanah itu akan digunakan BPJN untuk kepentingan menampung alat-alat berat milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Lahan itu awalnya milik Atamimi Alkatiri. (AHA)

Most Popular

To Top