Kolatfeka Bantah Berkomentar – Ambon Ekspres
Amboina

Kolatfeka Bantah Berkomentar

Ambon, AE.–– Ketua Lembaga Kalesang Lingkungan Maluku, Costansius Kolatfeka membantah memberikan komentar terkait dugaan ketidakberesan tender proyek di Balai Wilayah Sungai Maluku dan Maluku Utara. Dia menegaskan, kasus tersebut bukan ranah mereka untuk dikomentari.

Dalam hak jawabnya yang disampaikan kepada Ambon Ekspres, Minggu 22 Januari, Constansius Kolatfeka dan sekretarisnya Johanes Rawulunubun menuding Lembaga, menegaskan telah dimanfaatkan untuk kepentingan pemberitaan secara pribadi atas nama Ketua Lembaga Kalesang Lingkungan Maluku.

Dia mengatakan, isi berita yang menyebutkan bahwa mereka setuju jika para kontraktor yang merasa dikorbankan karena permainan kongkalikong dalam tender proyek anggaran tahun 2017 itu mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kementrian PUPR dan dirjen teknis, adalah bentuk pengancaman terhadap Balai Wilayah Sungai Maluku. Padahal dirinya tidak mengeluarkan pernyataan tersebut.

Dia juga membantah, telah mengeluarkan pernyataan terkait dengan sikap Kepala Balai Sungai yang memberi toleran kepada pengusaha asal Makassar. “Ini cara yang tidak elegan. ini telah mencemarkan nama baik Lembaga Kalesang Lingkungan Maluku secara institusi dan Costansius Kolatfeka secara pribadi,” kata dia.

Sementara itu, Ronny Elia Sianressy, SH, penasehat hukum dari PT Handayani Gema Citra, perusahaan yang juga mengajukan keberatan dalam kasus tender proyek Balai sungai, mengatakan, lelang yang terjadi di Balai Wilayah Sungai Maluku sangat merugikan kontraktor lokal di daerah ini.

”Iya apa yang dikatakan sumber itu benar. Memang ada banyak terjadi kecurangan jadi kalau dikata ada kongkalikong itu bisa saja,” pungkasnya

Menurutnya, bukan rahasia lagi kalau selalu saja ada permainan walaupun sedikit dalam proses pelelangan dan itu terjadi hampir pada semua tempat di Indonesia. Hanya saja, apa yang terjadi di Balai Wilayah Sungai Maluku ini sungguh menyinggung rasa keadilan apalagi terkait eksistensi perusahaan lokal.

Dia mencontohkan, dugaan permainan dimana telah diatur nominalisasi penawaran pagu dari perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip diprioritaskan untuk dimenangkan.

”Untuk proyek Sabo Dam Kawa misalnya, yang menjadi pemenang adalah PT Aura Sinar Baru dengan nilai penawaran Rp27 milyar lebih. Lalu pemenang kedua adalah PT Tiara Multi Teknik dengan nilai penawaran Rp26 milyar lebih. Lucunya nilai lebih dari Rp27 milyar dan Rp26 milyar dari kedua perusahaan ini angka-angkanya sama semua,” pungkasnya.

Hal yang sama lanjut dia, terjadi pada lelang proyak yang lain, dimana ketika PT. Teknik Group menjadi pemenang pertama dan kemudian PT Tiara Multi Teknik menjadi pemenang kedua.

Pengacara ini juga mengatakan apa yang dikatakan sumber bahwa ada indikasi bahwa perusahaan-perusahaan itu akan mensubkan pekerjaan sehingga kualitas pekerjaan bakal diragukan, juga ada benarnya.

”Bayangkan perusahaan itu selain dari Makassar, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Pasundan. Pertanyaannya bagimana nanti mereka memobilisasi alat ke lokasi di Maluku.

Tentunya jika mereka memobilisasi alat maka biaya yang digunakan besar dan akan terjadi pencurian dari item-item pekerjaan yang lain untuk menutupinya. Jadi mereka itu biasanya menang lelang saja, sementara yang kerja adalah pengusaha lokal. Ini juga merugikan karena mereka ambil feenya saja dan akhirnya mempengaruhi kualitas pekerjaan,” tandas dia.

Pokoknya, lanjut dia, ada banyak hal yang terjadi dalam proses lelang itu yang olehnya bisa diambil langkah hukum, karena sebenarnya penyalahgunaan kewenangan atau Bestending Delik, dan itu adalah langkah awal dari perbuatan melawan hukum menuju tindak pidana korupsi.

Sianressy juga berharap agar Gubernur Maluku, Wakil Gubernur Maluku serta pimpinan DPRD Maluku ikut menyikapi hal ini karena ekonomi daerah bisa digairahkan ketka perusahaan lokal itu bisa diperhatikan.

”Yang pasti kalau perusahaan lokal yang menjadi pemenang tender maka otomatis uangnya beredar di daerah dan akan menggairahkan ekonomi daerah. Jadi kami juga minta perhatian Pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD Maluku terkait hal ini,” kata Sianressy.

Kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku, Sianressy berharap agar bisa adil. ”Yang tadi saya bilang. Hampir semua lelang itu ada permainan, tapi yang fair lah, masak kontraktor lokal didiskreditkan seperti ini. Ini bagian dari bentuk menuntut keadilan dan pasti semuanya mendukung itu,” tambahnya lagi.(YAN)

Most Popular

To Top