Gubernur: Romang ada Kemungkinan Ditutup – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Gubernur: Romang ada Kemungkinan Ditutup

AMBON,AE.––Gubernur Maluku Said Assagaff menegaskan, dirinya akan menutup seluruh aktivitas penambangan yang selama ini, terjadi dan dikelolah oleh PT Gamala Borneo Utama (GBU) di Pulau Romang Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Tindakan tegas itu, bakal dilakukan oleh Assagaff, berdasarkan pada hasil pemaparan dari Tim Kajian Universitas Pattimura (Unpatti) menunjukan ada pelanggaran yang terjadi di lokasi tambang tersebut. “Kemungkinan akan ditutup. Bukan ditutup ya, ingat, ada kemungkinan ditutup. Karena ada banyak pelanggaran disana,” kata Assagaff kepada wartawan di kantor Gubernur, Selasa (24/1) kemarin.

Menurut dia, sesuai presentasi dari Tim Kajian Unpatti itu. Tim telah menemukan kerusakan pada kondisi lingkungan, akibat aktivitas tambang emas itu. Gubernur sendiri, belum menjabarkan secara detail pelanggaran yang ditemukan oleh tim kajian itu.

Dihadapan tim kajian, dirinya mengaku, telah mengatakan, bahwa kemungkinan tambang ini akan ditutup. Kepastian penutupan tambang itu, masih menunggu rapat lanjutan bersama tim kajian lagi, untuk menentukan nasib dari aktivitas tambang tersebut. “Saya masih tunggu rapat satu kali lagi, lingkungan juga ternyata berubah, dan kasihan masyarakat. Jadi kemungkinan saya tutup. Tadi sudah saya bahas itu dengan pak Prof,” terangnya.

Sebelumnya Ketua Tim Kajian Unpatti, Agus Kastanya, mengatakan, berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh tim mendapati beberapa zat dan logam yang sudah melebih ambang batas.“Pada prinsipnya berdasarkan hasil analisis yang dilakukan mendapati beberapa zat dan logam dari tambang sudah melebihi ambang batas,” kata Kastanya kepada wartawan, belum lama ini.

Kastanya sendiri saat itu tak bisa menjelaskan, secara detail hasil kajian tim Unpatti dengan alasan belum menyampaikan kepada Pemprov Maluku.

Diakhir Desember lalu, Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), menyurati secara resmi gubernur Maluku, agar secepatnya melakukan pencabutan ijin operasi PT Gemala Borneo Utama (GBU). Karena telah ditemukan adanya indikasi dan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di pulau Romang, Maluku Barat Daya (MBD), akibat kerusakan lingkungan maupun perburukan kondisi masyarakat Adat di Pulau itu.

Meski saat itu, pihak Pemprov sendiri, membantah belum menerima secara resmi surat tersebut. Padahal surat tersebut sebagai peringatan untuk gubernur harus mengambil langkah tegas menyikapi persoalan di Romang itu.

KontraS sendiri, telah menyurati Gubernur Maluku, Said Assagaff dengan nomor surat 492/SK-KontraS/XII/2016 perihal desakan penanggulangan pelanggaran HAM di Pulau Romang. Surat yang ditanda tangani Koordinator, Hariz Azhar tanggal 16 Desember 2016, diperoleh Ambon Ekspres dari aktivis dan tokoh masyarakat penolak tambang Romang. Isi surat itu juga sudah di upload ke website resmi KontraS.

Selama berada di Romang, KontraS menemukan sejumlah fakta pelanggaran dan dampak dari operasi tambang oleh PT.GBU. Diantaranya, kehadiran PT.GBU di Romang memicu konflik antar warga yang mendukung dan bertentangan dengan tambang. Kemudian, terdapat pengabaian aturan hukum dalam penggunaan tanah yang dilakukan secara sepihak oleh kepala desa Hila dengan mengijinkan PT.GBU mengakses, mengeksplorasi dan mengambil keuntungan tambang emas di pulau Romang.

Selain itu, ditemukan sejumlah dampak lingkungan akibat operasi tambang, yaitu tanaman Agar-Agar (rumput laut) yang kini sudah menghilang sejak prakting tambang berlangsung, rusaknya tanaman Pala dan Cengkeh akibat uap panas yang dihasilkan di areal tambang, berkurangnya hasil Madu di hutan di sekitar lokasi penambangan dan debit air di Desa Hila berkurang dan berwarna keruh, munculnya gas yang mengeluarkan bau tidak sedap pada salah satu lubang mata bor yang ada di lokasi pengeboran di desa Hila.

Selanjutnya, PT.GBU tidak melaksanakan amanat Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.25/MNHUT-II/2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan eksplorasi, dimana jarak antar titik bor 40 meter, diameter lubang bor 2,5-5 cm, kedalaman lubang bor 150 m, dan rencana titik bor 50 buah. Tetapi, di lapangan ada beberapa titik satu dengan yang lain hanya berjarak sekira 10 m.

Di sisi lain, tidak ada informasi dan transparansi terhadap masyarakat atas kerja produksi PT.GBU, praktik perlindungan sepihak dari Brimob Polri bagi PT.GBU dengan dukungan program Corporate Social Responsibility (CSR) dan kriminalisasi terhadap aktivis.

KontraS juga menyimpulkan kondisi hak asasi manusia di pulau itu masih jauh dari layak. Ada situasi yang buruk, diantaranya hak atas air bersih, hak jaminan atas kelompok masyarakat adat dan minoritas, akses keadilan hak atas rasa aman, minimnya akses kebebasan bergerak untuk bepergian dan berpindah-pindah, hak atas kesehatan yang layak dan pendidikan lanjut yang lebih tinggi.

Berdasarkan fakta tersebut dan merujuk pada Undang-Undang nomor nomor 21 tahun 2004 tentang perubahan UU nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dan Pesisir, pemanfaatan wilayah pesisir, Peraturan KP nomor 23 tahun 2016 tentang pemanfaatan wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil, Permen KP nomor 24 tahun 2016, Permen KP nomor 17 Tahun 2008 tentang kawasan konservasi di wilayah pesisir, KontraS meminta gubenur mencabur izin operasi PT. GBU.(AHA)

Most Popular

To Top