Kongkalikong di Proyek Balai Jalan – Ambon Ekspres
Amboina

Kongkalikong di Proyek Balai Jalan

AMBON, AE.–– Para pejabat di Balai Jalan dan Jembatan Wilayah Maluku-Maluku Utara belum juga kapok. Atur-atur proyek masih saja dilakukan. Penangkapan Komisi Pemberantasan Korupsi juga tak membuat mereka jerah, termasuk penahanan terhadap Kepala Balai IX Maluku dan Maluku Utara, Amran Mustary.

Penangkapan Mustary karena menerima suap yang berawal dari permainan kotor di Balai Jalan IX itu. Permainan kotor ini masih terkait atur-atur proyek. Kini hal serupa juga dilakukan di Balai Jalan IX, saat lembaga itu dipimpin Shafwan, HR.

Dugaan rekayasa tender muncul dalam lelang sejumlah paket jalan dan jembatan di Balai Jalan, yang sejak 9 Januari 2017 lalu, nekat dibatalkan dan dilakukan lelang ulang. Padahal saat itu proses lelang sudah sampai di tahap pembukaan penawaran dan menanti evaluasi penentuan pemenang saja.

Data yang berhasil dihimpun koran ini, diketahui sejumlah paket lelang jalan yang dibatalkan diantaranya Preservasi Rekonstruksi Jalan Adaut-Kandar, dengan nilai paket Rp. 40, 4 Miliar, kemudian Presevasi Rekonstruksi Jalan Tiakur-Weet nilai paket Rp.48,2 Miliar, dan Presevasi Rekonstruksi Jalan Tepa-Masbuat-Letwurung dengan nilai paket Rp.40,7 Miliar, serta pembangunan Jembatan Wai Fua.

Anehnya empat paket ini dalam berita acara pembukaan penawaran tertanggal 20 Desember 2016 lalu, telah disebutkan semua kelengkapan dokumen perusahaan untuk mengikuti proyek tersebut terpenuhi. Namun setelah dilakukan pembukaan penawaran diketahui perusahaan yang dijagokan oleh pejabat tinggi di Balai IX, tidak termasuk dalam kelompok lima penawar terendah.

Diduga ini menjadi pemicu Kepala Balai memerintahkan Pokja (Panitia Lelang) membatalkan proses lelang pada tanggal 9 Januari 2017. Pembatalan tersebut, diduga dengan alasan semua perusahaan yang mengikuti lelang di empat paket tersebut, tidak menjelaskan atau menggambarkan urutan bahkan tahapan pekerjaan secara detail, yang disebut sebagai metode Pelaksanaan.

Padahal, dari dokumen yang dikantongi koran ini, dalam berita acara pembukaan penawaran tertanggal 20 Desember 2016 disebutkan semua kelengkapan dokumen perusahaan untuk mengikuti proyek tersebut terpenuhi, bahkan Metode Pelaksanaan dari semua perusahaan peserta lelang ditandai dengan huruf A yang artinya Ada.

Dari data koran ini sebagai contoh, khusus untuk tender yang dibatalkan pada paket Jalan Adaut-Kandar, dengan nilai Rp. 40, 4 Miliar diikuti oleh 5 perusahaan, diantaranya PT. Lintas equator, PT. Cipta Sarana Marga Sejati, PT. Dian Mosesa Perkasa, PT Karya Ruata, dan PT. Meranti Jaya Permai.

Dan sesuai berita acara pembukaan penawaran tertanggal 20 Desember 2016, nomor :03/BA.BUKA/BL.XVI/POKJA-Wil III/2017, diketahui PT. Dian Mosesa Perkasa adalah penawar terendah dengan tawaran Rp. 32,1 Miliar, selanjutnya PT. Meranti Jaya Permai, dengan nilai penawaran Rp. 33,2 Miliar.

Diikuti PT. Cipta Sarana Marga Sejati dengan penawaran Rp. 33,900 Miliar, selanjutnya PT. Lintas Equator Rp. 33,918 Miliar, dan PT. Karya Ruata dengan nilai penawaran Rp. 34 Miliar.

Cilakanya lagi dalam berita acara yang secara resmi ditandatangani Pokja dan Satker disebutkan semua perusahaan Metode Pelaksanaannya diberi angka A alias ada. Namun tetap saja dibatalkan tendernya. Kondisi ini terjadi di empat paket pekerjaan lainnya.

Salah satu pejabat di Balai Jalan IX Maluku dan Maluku Utara menyebutkan, proses pembatalan tender kali ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. “Jika rekanan jeli, dan ada OKP atau LSM yang melaporkan ini, maka pasti pidananya terbukti, panitia hingga kepala Balai bisa dipenjara,” sebutnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPW Indonesia Investigasi Korupsi (IIK) Maluku, Faisal Yahya Marasabessy, mengatakan pihaknya akan menyikapi persoalan itu secara serius.

“Kita yang pertama sesali, kemudian aparat penegak hukum juga kita desak untuk segara melihat persoalan ini. Jangan lagi dibiarkan, ketidak beresan di Balai itu, segara kita sudahi,”kata dia, kepada koran ini tadi malam.

Mestinya kata dia, kepala Balai saat ini harus berkaca dari kejadian yang menimpah Amran Mustary, sehingga tidak lagi kejadian serupa menimpah lembaga tersebut.

“Apapun persoalannya, kita tetap sikapi dan tidak lagi membiarkan ketidakberesan itu, terjadi di Balai. Harusnya peristiwa OTT KPK menjadi catatan untuk lebih berhati-hati bukan malah membuka sayap dalam artian melakukan tindakan seperti itu,”timpal Marasabessy.

Terpisah Koordinator Indonesia Democraty Reform Institute (INDEI) Maluku Wahada Monny, menegaskan, selaku masyarakat sipil, tetap mendorong upaya pemberantasan korupsi di Maluku, terlebih kasus-kasus dilingkungan Balai Jalan itu.

“Kepala Balai, harusnya lebih profesional, akuntabel dan terbuka dalam hal rekrutmen atau seleksi perusahaan-perusahaan yang dianggap layak dan memenuhi syarat dalam mengambil maupun mengerjakan proyek di Balai itu,”kata dia terpisah.

Kepala Balai lanjut dia, tidak semestinya, mengandalkan perusahaan yang selama ini dianggap sebagai rekanan mereka. Karena itu akan menimbulkan kecurigaan publik terhadap kinerja kepala Balai itu. Dia mendorong aparat penegak hukum untuk melihat indikasi-indikasi kearah itu.

“Proses penegakan hukum harus segara dilakukan, mengingat optimisme publik terhadap penegakan hukum di Maluku terutama pemberantasan korupsi sangat kecil. Sudah banyak kasus terjadi di balai. Belum diusut secara tuntas secara hukum. Refomasi lembaga penegak hukum kurang menggigit untuk pemberantasan korupsi di negeri ini,”pungkasnya.(AHA/ERM)

Most Popular

To Top