ASPEKINDO Lapor Balai Jalan ke DPRD – Ambon Ekspres
Amboina

ASPEKINDO Lapor Balai Jalan ke DPRD

AMBON, AE.–– Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (ASPEKINDO) Maluku, akan melayangkan laporan ke DPRD Maluku terkait pembatalan lelang secara sepihak yang dilakukan Balai Jalan Maluku-Maluku Utara.

“Kami akan melaporkan kinerja Balai ke DPRD Provinsi Maluku, untuk harus dievaluasi. Karena jika hal ini terus dibiarkan, terjadi pembunuhan terhadap kontraktor lokal. Ini janga terus dibiarkan,” kata ketua Aspekindo Maluku, Jakob Waas kepada koran ini, ketika dimintai tanggapan soal adanya kongkalikong, dalam proses pelelangan proyek di Balai Jalan, Selasa (31/1) kemarin.

Menurut Waas, laporan ke DPRD akan dilakukan dalam waktu dekat agar panitia lelang dapat mempertanggungjawabkan terjadinya gagal lelang tersebut. Padahal sesuai administrasi semua ketentuan telah dipenuhi oleh para perusahaan yang mengikuti proses pelelangan dan bahkan dianggap lolos itu.

“Ada salah satu anggota kami yang juga itu, tetapi kemudian pernah menyampaikan jika mereka juga gagal lelang di Balai jalan ini. Laporan kami sampaikan biar bisa dipertanggungjawabkan secara profesional, jelas dan terbuka,”jelas dia.

DPRD, kata dia, harusnya juga dapat mengawasi kinerja dari pihak Balai, terutama saat proses pelelangan proyek. Karena bagi dia, selama ini proses pelelangan di lembaga itu, dianggap tidak profesional.

“Gagal lelang saat ini, bagai kami itu sangat lucu, apalagi ini berhubungan dengan paket-paket besar, dan kontraktor yang ikut lelang itu semuanya sudah profesional. Inilah yang akan kami minta DPRD melihatnya,”tuturnya.

Gagal lelang, lanjut pria yang berprofesi sebagai kontraktor itu, bisa terjadi bila itu berada di kabupaten-kabupaten baru, kemudian juga perusahaan-perusahaan kecil dan nilai proyeknya juga kecil.

“Kalau untuk di Balai Jalan dan Jembatan setahu saya semua kontraktor itu semuanya sudah profesional, apalagi ada kontraktor dari luar daerah juga yang ikut. Jadi kalau gagal lelang itu, dengan catatan bahwa kesalahan metode pelaksanaan yang salah kami anggap sangat naif,”terangnya.

Yang pastinya kata dia, bila hal itu terjadi pasti karena ada rekanan dari pihak Balai yang tidak menang, sehingga dilakukan gagal lelang, untuk kembali melakukan pelelangan ulang dengan catatan rekanan balai ini, harus ada yang lolos.

“Hal-hal ini bukan hal baru bagi kami kontraktor bila ada rekanan tidak lolos, kemudian proses batal tanpa ada alasan. Dan ini pernah terjadi diproses pelelangan biasa dan proyek kecil dan kontraktornya juga masih baru. Namun kalau terjadi di proyek besar, aneh bin ajaib bukan main,”timpalnya.

Soal metode pelaksanaan, kata dia merupakan makanan keseharian bagi kontraktor, sehingga bila indikasinya salah di metode maka itu sangat mustahil.”Metode itu sudah ada dalam otak, dan itu makanan hari-hari dalam artian kerja dari apa, pakai alat apa. Jadi tidak mungkin terjadi,”tegasnya.

ASPEKINDO juga tetap akan menempuh jalur hukum, bila ada indikasi ketidak beresan dalam proses pembatalan pelelengan di Balai itu, setelah pihaknya melaporkan secara resmi kepada DPRD Provinsi Maluku.

“Kemudian bila kita sudah laporkan kepada DPRD, tidak menutup kemungkinan, Kami juga laporkan kepada Kejaksaan dan Kepolisian untuk minta proses penegakan hukum dilakukan, sehingga hal-hal seperti ini tidak akan terulang kembali,”tandasnya.

Dugaan rekayasa tender muncul dalam lelang sejumlah paket jalan dan jembatan di Balai Jalan, yang sejak 9 Januari 2017 lalu, nekat dibatalkan dan dilakukan lelang ulang. Padahal saat itu proses lelang sudah sampai di tahap pembukaan penawaran dan menanti evaluasi penentuan pemenang saja.

Data yang berhasil dihimpun koran ini, diketahui sejumlah paket lelang jalan yang dibatalkan diantaranya Preservasi Rekonstruksi Jalan Adaut-Kandar, dengan nilai paket Rp. 40, 4 Miliar, kemudian Presevasi Rekonstruksi Jalan Tiakur-Weet nilai paket Rp.48,2 Miliar, dan Presevasi Rekonstruksi Jalan Tepa-Masbuat-Letwurung dengan nilai paket Rp.40,7 Miliar, serta pembangunan Jembatan Wai Fua.

Anehnya empat paket ini dalam berita acara pembukaan penawaran tertanggal 20 Desember 2016 lalu, telah disebutkan semua kelengkapan dokumen perusahaan untuk mengikuti proyek tersebut terpenuhi. Namun setelah dilakukan pembukaan penawaran diketahui perusahaan yang dijagokan oleh pejabat tinggi di Balai IX, tidak termasuk dalam kelompok lima penawar terendah.

Diduga ini menjadi pemicu Kepala Balai memerintahkan Pokja (Panitia Lelang) membatalkan proses lelang pada tanggal 9 Januari 2017. Pembatalan tersebut, diduga dengan alasan semua perusahaan yang mengikuti lelang di empat paket tersebut, tidak menjelaskan atau menggambarkan urutan bahkan tahapan pekerjaan secara detail, yang disebut sebagai metode Pelaksanaan.

Padahal, dari dokumen yang dikantongi koran ini, dalam berita acara pembukaan penawaran tertanggal 20 Desember 2016 disebutkan semua kelengkapan dokumen perusahaan untuk mengikuti proyek tersebut terpenuhi, bahkan Metode Pelaksanaan dari semua perusahaan peserta lelang ditandai dengan huruf A yang artinya Ada.

Dari data koran ini sebagai contoh, khusus untuk tender yang dibatalkan pada paket Jalan Adaut-Kandar, dengan nilai Rp. 40, 4 Miliar diikuti oleh 5 perusahaan, diantaranya PT. Lintas equator, PT. Cipta Sarana Marga Sejati, PT. Dian Mosesa Perkasa, PT Karya Ruata, dan PT. Meranti Jaya Permai.

Dan sesuai berita acara pembukaan penawaran tertanggal 20 Desember 2016, nomor :03/BA.BUKA/BL.XVI/POKJA-Wil III/2017, diketahui PT. Dian Mosesa Perkasa adalah penawar terendah dengan tawaran Rp. 32,1 Miliar, selanjutnya PT. Meranti Jaya Permai, dengan nilai penawaran Rp. 33,2 Miliar.

Diikuti PT. Cipta Sarana Marga Sejati dengan penawaran Rp. 33,900 Miliar, selanjutnya PT. Lintas Equator Rp. 33,918 Miliar, dan PT. Karya Ruata dengan nilai penawaran Rp. 34 Miliar.

Cilakanya lagi dalam berita acara yang secara resmi ditandatangani Pokja dan Satker disebutkan semua perusahaan Metode Pelaksanaannya diberi angka A alias ada. Namun tetap saja dibatalkan tendernya. Kondisi ini terjadi di empat paket pekerjaan lainnya.

Terpisah Koordinator Indonesia Democraty Reform Institute (INDEI) Maluku Wahada Monny, menegaskan, selaku masyarakat sipil, tetap mendorong upaya pemberantasan korupsi di Maluku, terlebih kasus-kasus dilingkungan Balai Jalan itu.

“Kepala Balai, harusnya lebih profesional, akuntabel dan terbuka dalam hal rekrutmen atau seleksi perusahaan-perusahaan yang dianggap layak dan memenuhi syarat dalam mengambil maupun mengerjakan proyek di Balai itu,”kata dia terpisah.

Kepala Balai lanjut dia, tidak semestinya, mengandalkan perusahaan yang selama ini dianggap sebagai rekanan mereka. Karena itu, akan menimbulkan kecurigaan publik terhadap kinerja kepala Balai. Dia mendorong aparat penegak hukum untuk melihat indikasi-indikasi kearah itu.

“Proses penegakan hukum harus segara dilakukan, mengingat optimisme publik terhadap penegakan hukum di Maluku terutama pemberantasan korupsi sangat kecil. Sudah banyak kasus terjadi di balai. Belum diusut secara tuntas secara hukum. Refomasi lembaga penegak hukum kurang menggigit untuk pemberantasan korupsi di negeri ini,”pungkasnya.(AHA)

Most Popular

To Top