Jaksa SP3 Kasus Vanath? – Ambon Ekspres
Amboina

Jaksa SP3 Kasus Vanath?

Ambon, AE.––Kasus tersangka korupsi, Abdullah Vanath dibiarkan tanpa arah penyelesaikan. Hampir tiga tahun di polisi, kini jaksa ikut memperlambat kasus mantan Bupati Seram Bagian Timur itu. Padahal kasus ini limpahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada kabar, kasus sudah di SP3-kan.

Vanath terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU), mulai terungkap sekitar 2012 dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Diduga selama menjabat sebagai bupati sejak periode pertama 2005-2010, Vanath menikmati bunga deposito uang Pemerintah Kabupaten SBT tahun 2006–2008, dengan modus memindahkan deposito milik Pemkab SBT senilai Rp 2,5 milyar ke rekening pribadinya.

Dari situ polisi bekerja untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh Vanath. Proses penyelidikan mulai dilakukan sejak Direktur Reskrimsus Polda Maluku, yang saat itu dijabat oleh Kombes Polisi Sulistiono. Sulistiono yang kini menjabat sebagai Kasubdit III Dittipidum Bareskrim Polri ini, langsung berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik Direktorat Reskrimsus didasarkan pada pemeriksaan para saksi. Saksi yang diperiksa penyidik mulai dari staf di Pemerintahan Kabupaten SBT, DPRD Kabupaten SBT dan juga staf-staf serta mantan kepala Bank Mandiri Cabang Mardika.

Dari pemeriksaan terhadap sejumlah saksi itu, mulai terungkap jika mantan pegawai ini, sendiri mengaku dana Pemkab SBT sebesar Rp 2,5 miliar awalnya berupa giro dan dipindahkan menjadi deposito.

Dana tersebut hendak dijadikan jaminan agunan dalam pengambilan kredit sebesar Rp 2 miliar. Awalnya Vanath itu mengurus di Bank Maluku Cabang Bula, namun tidak diterima. Bank itu menolak agunan menggunakan dana Pemkab untuk mengambil kredit.

Gagal di Bank Maluku Cabang Bula, tersangka memerintahkan Kabag Keuangan Pemkab SBT saat itu mendatangi Bank Mandiri Cabang Mardika guna mengajukan kredit Rp 2 miliar. Sekaligus memindahkan deposito ke rekening pribadi yang bersangkutan.

Pada Tahun 2006 Pemkab SBT punya deposito Rp 20 miliar. Dari deposito itu Rp 2,5 miliar dipindahkan ke rekening pribadi tersangka. Selanjutnya sisa dana dipindahkan ke Bank Mandiri atas nama Pemkab SBT. Tak hanya itu, di tahun 2008, deposito sebesar Rp 21 miliar dimana bunga depositonya juga masuk ke rekening pribadinya.

Berkas perkara kasus mantan Calon gubernur itu, dinyatakan lengkap sekitar Juni 2016 lalu. Namun baru dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Maluku, pada akhir November 2016 lalu. Kini belum ada kejelasan atas status hukum yang menimpah suami Rohani Vanath itu.

Kasipenkum dan Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Samy Sapulette mengatakan, hingga saat ini pihak Kejati Maluku masih terus menunggu hasil pertimbangan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI soal penanganan perkara tersebut.

“Soal perkara Vanath, sesuai dengan pernyataan Kajati Maluku kemarin bahwa, pihaknya masih menunggu hasil pertimbangan dari Kejagung RI. Dan hingga sekarang belum ada,” Ucap Samy kepada koran ini, Selasa (31/1).

Setelah mendapat pertimbangan dari Kejagung selaku penuntut Umum tertinggi nantinya maka, penuntut umum dalam perkara ini yakni Kejaksaan Negri (Kejari) Ambon akan akan bertindak sesuai dengan pertimbanagn atau petunjuk dari Kejagung.

“Awal prosesnya adalah, diteliti oleh penuntut umum Kejari Ambon di tahap II kemarin, dan dalam hasil teliti tersebut tim merasa ada hal-hal yang perlu di pertimbangkan lagi terkait unsur perbuatan yang mengarah pada tindak pidana korupsi (Tipikor) dan nepotisme. Sehingga, JPU perlu meminta pertimbangan dari Kejagung RI,” Jelas Samy.

Lebih lanjut kata juru bicara Kejati Maluku menegaskan, perkara yang menjeret mantan bupati dua priode ini tetap masih dalam tahap penuntutan dan kewenanganya ada pada Kejari Ambon selaku penuntut umum. “Perkara Vanath masih dalam tahap penuntutan oleh Kejari Ambon selaku penuntut umum,” Tandas Samy.

Informasi yang dihimpun koran ini menyebutkan, Kejati Maluku telah melakukan expose di Kejagung RI pada 18 Desember 2016 lalu. Dan hasilnya diduga perkara tersebut dihentikan ditahap penuntutan dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Perkara di Tahap Penuntutan (SKP2).(AHA/MG1)

Most Popular

To Top