Pemerintah Gantung Kasus Romang – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Pemerintah Gantung Kasus Romang

AMBON, AE.–– Usai pemaparan hasil riset lingkungan di Romang, Maluku Barat Daya, Pemerintah Provinsi Maluku, PT Gemala Borneo Utama dan tim ahli Universitas Pattimura, melakukan rapat bersama di kantor Gubernur Maluku. Ini sekaligus mendengar langsung hasil kajian tim akhir tersebut.

Hanya saja di tengah rapat sementara berlangsung, ketegangan antara kelompok pendukung dan penolak ditutupnya tambang tersebut. Aksi adu mulut antara kedua kelompok terjadi selama beberapa kali.

Kepala Bapedda Provinsi Maluku Anthonius Sihaloho menjelaskan, rapat yang melibatkan Dinas ESDM, Dinas Kehutanan, Lingkungan, Biro Hukum, Biro Humas, pihak GBU dan tim ahli Universitas Pattimura itu guna mendengar laporan akhir dari kerja tim kajian tersebut.

“Tadi (rapat) merupakan laporan akhir namun belum selesai, masih dalam pembahasan. Jadi kesimpulan tutup atau tidak belum bisa kami berikan, karena masih perlu dilengkapi, “kata dia, kepada wartawan usai memimpin rapat tersebut.

Ditanya soal gambaran paparan hasil tim kajian itu, mantan Kadis Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, mengaku paparan yang disampaikan tim kajian itu terkait dengan kerusakan lingkungan yang ada di pulau Romang.

“Jadi parameter yang dilaksanakan Unpatti itu dari aspek geografis, ekologis, ekonomis dan sosial. Itu yang dibahas. Kemudian kami juga minta masukan-masukan dari SPKD dengan dinamika pertanyaan. Ini belum akhir laporannya. nanti kalau sudah selesai baru kami sampaikan,”tutur dia.

Soal kondisi pulau Romang sendiri, Sihaloho menambahkan pengelolaan tambang di Romang sendiri juga masuk dalam pembahasan rapat tersebut, mengingat hal itu diatur sesuai dengan Undang-Undang nomor 27 tahun 2007, jounto Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

“Pulau-pulau kecil boleh ada pertambangan, tetapi 10 persen dari luas wilayah. Romang kan 1.700 Ha, kalau 10 persen berarti 170 Ha, kawasan GB itu hanya 38 ha, jadi masih dibawa 170 Ha dan masih dikatakan wajar,” katanya.
Untuk keputusan tutup atau tidaknya tambang itu, dia menegaskan, masih menunggu rapat lanjutan.

Namun entah kapan rapat lanjutan itu dilaksanakan kembali, semuanya berpulang pada tim kajian Unpatti, bila sudah memperbaiki laporannnya itu.

“Nanti, kita tunggu saja, entah mau sebelum HPN atau sesudah HPN. Tunggu laporan perbaikan dari Unpatti terkait masukan-masukan rapat tadi. nanti kita beritahukanlah,”kuncinya.

Diluar kantor gubernur puluhan masa pendukung terutama koalisi Save Romang, menagih janji gubernur terkait penutup tambang di pulau romang itu. “Gubernur telah mengatakan, akan tutup. Tapi kemudian sampai saat ini bahkan sudah melakukan rapat kedua kalinya, gubernur juga belum mengambil langkah tegas. Gubernur tidak konsisten dengan apa yang dai katakan,” teriak ketua koalisi Save Romang Colling Lippuy, didepan kantor gubernur Maluku, siang kemarin.

Dia menegaskan, gubernur Maluku dianggap tidak berani mengambil tanggungjawab dan komitmen atas persoalan yang terjadi di pulau Romang itu. “Saya menduga ada deal-deal tertentu antara orang-orang digedung yang mulia (kantor gubernur red), dengan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga proses ini masih diperlambat. Kita butuh kejelasan,”tegas dia.

Bila proses penutupan itu masih diperlambat maka, pemerintah seolah memberikan ruang kepada perusahaan untuk merusak lingkungan yang ada di pulau Romang itu.”Perusahaan ini masih bekerja dan masih mengirimkan sampel. Kerusakan lingkungan disana telah ditemukan, hasil uji laboraturium telah ditemukan logam berat bahkan merukuri juga,”paparnya.

Dengan temua itu, lanjut Lippuy mestinya, gubernur langsung mengambil sikap menutup tambang di Pulau Romang hal itu guna menyelamatkan kehidupan masyarakat disana, yang saat ini mulai dirusaki oleh perusahaan.
Dari hasil analisa kimia lingkungan terhadap aktivitas tambang di Pulau Romang, Maluku Barat Daya mencengangkan. PT Gemala Borneo Utama (GBU) sebagai perusahaan pengelola, terbukti menggunakan merkuri (Hg).

Prosentasinya sudah melebihi ambang batas dan berpotensi mencemari lingkungan. Analisa ini juga membuktikan PT.GBU telah melakukan pengelolaan berkedok eksplorasi.

Hasil analisa labotoratorium ini dipaparkan oleh ahli kimia lingkungan yang juga anggota Tim Universitas Pattimura (Unpatti) DR. Netty dihadapan Direktur Pencegahan, Penindakan dan Pemberian Sanksi Administrasi, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati dan Komisi Amdal provinsi Maluku di ruang rapat pasca Sarjana Fakultas Kehutanan Unpatti (PGSD), Senin (30/1). Penggunaan merkuri, kata Netty sudah mencapai 69.79 miligram/kilogram.

Ketua Tim Lingkungan Unpatti, Profesor Agus Kastanya mengatakan, dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tambang bagi warga di tiga desa tersebut sangat buruk, jika tidak segera diatasi. Baik dampak kerusakan lingkungan maupun konflik.

Sementara itu, Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, hasil penelitian dan analisa tim Unpatti menjadi acuan bagi KLHK untuk mengambil keputusan. Namun, untuk memastikan hal itu, ia dan beberapa stafnya sudah ke Romang kemarin sore.

“Tugas kami sesuai UU adalah mengecek izin lingkungannya. Kewajiban dan ketaatan. Sebagian besar perusahaan di seluruh Indonesia, mereka tidak melihat ini. Mereka hanya melihat ini (izin) sebagai dokumen administratif. Yang kedua, izin PPLH dan ketiga peraturan perundang-undangan,”kata Vivien. (AHA)

Most Popular

To Top