Jokowi Efek Bagi Maluku – Ambon Ekspres
Amboina

Jokowi Efek Bagi Maluku

AMBON,AE.— Sudah empat kali Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Maluku dalam masa dua tahun lebih kepemimpinan. Kedatangan Jokowi tidak memberikan dampak ekonomi secara langsung. Namun, dinilai akan membawa dampak yang lebih besar bagi rakyat Maluku dengan perluasan lapangan kerja.

Presiden Jokowi mengunjungi Namlea, ibu kota kabupaten Buru saat panen padi raya, Februari 2015. Dilanjutkan dengan membuka acara Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) nasional, Oktober 2015, meresmikan Jembatan Merah Putih (JMP) April 2016 dan menghadiri sekaligus kunjungan kerja dan pemberian bantuan saat Hari Per Nasional (HPN) 9 Februari 2017, dna direncanakan kembali menghadiri kegiatan Tanwir Muhammadiyah di Ambon, 24-26 Februari.

Ekonom Universitas Pattimura (Unpattti) Teddy Ch. Leasiwal mengatakan, kedatangan Jokowi tidak memberikan dampak janga pendek yag signifikan. Apalagi hanya untuk menghadiri sebuah acara, lalu kembali lagi ke Jakarta.

“Lalu dampak apa yang didapat secara ekonomi bagi masyarakat Maluku? Saya cenderung melihat bahwa kedatangan presiden ke Maluku tidak akan memberikan dampak langsung ekonomi yang besar,” kata Leasiwal melalui email, Minggu (19/2).

Menurut Leasiwal, kunjungan Jokowi ke Maluku sebagai pertanda bahwa Maluku sudah aman. Dampak secara ekonominya di masa datang atau dalam beberapa tahun, orang akan berinvestasi di Maluku.

“Untuk itu saya melihat dengan kedatangan Presiden Jokowi sebanyak 4 kali di Maluku, mau menunjukkan bahwa Maluku aman dan selalu aman dalam bingkai NKRI. Sehingga siapapun yang ingin berinvestasi di Maluku akan aman dan nyaman sepanjang berada dalam koridor peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia maupun Maluku,”paparnya.

Semakin banyak pemodal membuka usaha dalam skala besar di Maluku, akan mendorong terjadinya akselerasi ekonomi di Maluku. Sebab, Maluku saat ini cukup menarik perhatian pemerintah pusat.

Dengan kekayaan alam yang cukup banyak, menjadikan Maluku sebagai daerah yang sangat potensial untuk dikembangkan dan akan memberikan pendapatan yang cukup signifikan bagi negara dimasa yang akan datang.

“Kekayaan Perikanan yang luar biasa besarnya, potensi wisata yang besar, ditambah lagi potensi Emas. Bahkan minyak dan gas yang besar, membuat suka tidak suka Maluku dilirik oleh pihak asing. Hal ini tentu menjadi perhatian khusus pemerintah pusat. Dengan angka pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi membuat Maluku semakin dilirik,”jelas Leasiwal.

Akan tetapi, kekayaan alam ini belum dikelola secara optimal untuk kesejahteraan rakyat Maluku. Ini terbukti dengan angka kemiskinan yang masih tinggi. Selain itu, ketergantungan Maluku terhadap pemerintah pusat lewat Dana Alokasi Umum (DAU) yang masih tinggi, bahkan mengalami peningkatan.

Menurut dia, kecenderungan ini menunjukkan masih lemahnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber pendapatan daerah secara optimal. Selain ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas, tata kelola perencaan yang belum matang, juga karena masalah stabilitas keamanan daerah.

“Salah satu faktor yang cukup memiliki pengaruh yang kuat dan masih merupakan masalah klasik  adalah kepercayaan investor terhadap kondisi keamanan Maluku. Baik keamanan internal maupun eksternal,”tukasnya.

Pengamat politik Unpatti, Johan Tehuayo mengatakan, Kedatangan Jokowi, menunjukkan bargaining politik yang baik dari pemerintah daerah di pusat. Apalagi, saat ini Maluku memiliki nilai tawar (bargaining position) yang kuat, karena punya SDM melimpah.

Diantaranya, tambang Gas abadi di Blok Masela yang dihitung akan menyumbang pendapatan signifikan bagi negara. Kemudian, SDA perikanan yang terbukti sudah berkontribusi.

“Maka dengan kedatangan presiden ke daerah, itu menunjukkan gubernur memiliki kapasitas yang memadai untuk mempengaruhi pempus agar mengakomodasi berbagai kepentingan daerah,”paparnya.

Akan tetapi menurut dia, sudah saatnya pemerintah daerah dan masyarakat Maluku menaikkan posisi tawar. Mengingat, tak hanya memiliki SDA, Maluku merupakan salah satu provinsi yang membentuk negara Indonesia.

Minimal, orang Maluku jadi menteri dalam setiap periode kepemimpinan pemerintahan. Harus ditetapkan dalam konstitusi, bahwa 8 provinsi di Indonesia mempunyai jatah dalam setiap pemilihan presiden untuk masuk dlm kabiner pemerintahan siapa pun Presidennya.

“Karena posisinya 8 provinsi ini berbeda dengan 26 provinsi lainya. Maluku dan 7 provinsi lainnya dapat dikatakan provinsi terhormat dalam konteks NKRI, Bihneka Tunggal Ika, UUD 45, dan Pancasila,”usulnya.(TAB)

Most Popular

To Top