Kesalahan Ganda Balai Jalan – Ambon Ekspres
Amboina

Kesalahan Ganda Balai Jalan

AMBON, AE.–– Setelah dinyatakan pembatalan lelang Balai Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah III untuk tiga mega proyek di Maluku Barat Daya tidak diatur dalam peraturan presiden, lelang ulang juga dinyatakan tak sah. Karena itu, pihak Balai Jalan dinilai telah melakukan dua kesalahan.

“Lelang tidak sah, karena pepres tidak mengatur tentang pembatalan lelang. Yang diatur hanyalah gagal tender. Gagal tender juga ada syaratnya. Kalau alasan yang dipakai Balai Jalan untuk tiga paket proyek bukan juga termasuk syarat gagal tender,” ungkap Ketua Aspekinda Maluku, Yopi Waas, dalam beberapa kesempatan.

Menurut dia, pemeriksaan terhadap Kepala Balai Jalan, Sahfwan HR, perlu dilakukan, setelah perpres Nomor 4 tahun 2015 dilanggar. Pelanggarannya, karena ada pembatalan lelang. Padahal tidak ada aturan yang menjelaskan pembatalan lelang.

“Selain alasan yang tak masuk akal seperti mekanisme pelaksanaan proyek, juga karena tidak dikenal dalam perpers yang disebut dengan pembatalan lelang. Dalam email yang dikirim kepada peserta tender 3 paket di MBD, disebutkan lelang dibatalkan tanpa menyebut alasan apapun,” kata Yopi.

Beberapa waktu lalu, Sahfwan kepada Ambon Ekspres mengaku telah membatalkan tiga paket proyek itu, karena semua peserta tender salah dalam pembuatan pelaksanaan proyek maupun jadwal pelaksanaan proyek.

Wakil Ketua Komisi C, DPRD Provinsi Maluku Raden Ayu Hindun Hasanussy ketika dikonfirmasi soal pemanggilan Balai Jalan, mengatakan, masih menunggu laporan dari sejumlah asosiasi konstruksi maupun pihak yang merasa dirugikan atas kinerja institusi itu. Hal itu dianggap penting, sebagai bahan evaluasi.

“Sampai saat ini belum ada laporan yang kami terima. Kami sendiri sifatnya menanti laporan itu, kalau memang pihak-pihak yang merasa dirugikan ingin laporkan kepada kami. Ini juga penting sebagai bahan evaluasi kami nantinya,”kata dia, kepada koran ini, akhir pekan kemarin.

Menurut politisi partai Hanura ini, Komisi C sendiri telah mengagendakan dalam waktu dekat akan melakukan rapat kerja, baik dengan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat, Balai Sungai maupun Balai Jalan dan Jembatan.

Baginya rapat kerja, yang akan dilaksanakan nanti juga sebagai bagian dari evaluasi pihaknya terhadap para institusi itu. “Memang kita juga sudah mendengar informasi, tetapi bila ada laporan secara resmi, maka itu lebih baik lagi,”tegas dia.

Untuk itu, dirinya berharap, agar para asosiasi kontruksi dan pihak yang dirugikan itu, segera malaporkan langsung kepada pihaknya sehingga tidak lagi menimbulkan opini publik dimasyarakat.

Terpisah Koordinator Indonesia Democraty Reform Institute (INDEI) Maluku Wahada Monny, meminta DPRD Provinsi Maluku untuk mengevaluasi seluruh kinerja pihak Balai itu. Apalagi dugaan ketidak beresan itu terjadi di lembaga tersebut.

“Yang kami harapkan itu, Balai mesti lebih transparan, kemudian tidak ada lagi unsur nepotisme yang berakibat pada timbulnya image negatif bagi lembaga itu. Untuk itulah DPRD harus mengevaluasi secara total, tanpa menunggu laporan dari pihak-pihak terkait,”kata dia, tadi malam.

Sebelumnya, sejumlah asosiasi konstruksi di Maluku, akan melaporkan Kepala Balai Pembangunan Jalan dan Jembatan Nasional, Sahfwan HR, ke DPRD Maluku. Selain alasan pembatalan tender tiga paket proyek tak rasional, ada indikasi perusahaan “titipan” pejabat di Balai berada diperingkat buncit atau paling bawah. (AHA/WHB)

Most Popular

To Top