KontraS: Tambang Harus Ditutup Selamanya – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

KontraS: Tambang Harus Ditutup Selamanya

AMBON,AE.—Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (KontraS) mengapresiasi penghentian sementara aktivitas pertambangan emas di desa Hila, Kecamatan Pulau Romang, Maluku Barat Daya. Namun, KontraS menilai, tambang Romang harusnya ditutup selamanya.

Melalui Press Release resmi yang diterima Ambon Ekspres, Jumat (17/2) malam, Koordinator Badan Pekerja KontraS, Haris Azhar mengapresiasi langkah Gubernur Maluku menerbitkan keputusan penghentian sementara kegiatan pertambangan emas PT Gemala Borneo Utama di Pulau Romang.

“Di samping itu, kami berterima kasih pada Menteri KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) atas respon cepat pengaduan KontraS tentang konflik yang terjadi di Romang,”kata Hariz.

KontraS juga menyatakan apresiasi pada Pangdam XIV Pattimura Mayjen TNI Doni Munardo yang selama ini berkoordinasi dengan masyarakat sipil dalam membantu menyalurkan aspirasi. Juga, kepada Kapolda Maluku Brigjen Ilham Salahudin yang telah menarik anggotanya dari Pulau Romang sebagai bentuk respon positif dalam memberi kepercayaan kepada masyarakat.

Kendati demikian, Haris menegaskan, pertambangan di desa Hila harus ditutup selamanya. Pasalnya, telah membawa dampak negatif bagi masyarakat setempat. “Sejak kehadiran PT GBU di Pulau Romang, setidaknya sejumlah dampak timbul di masyarakat, seperti konflik sosial masyarakat, kerusakan lingkungan, dan lebih parah lagi menutupi masalah sistemik yang terjadi di pulau kecil, seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan yang jauh dari kata layak,”tegas dia.
tersebut didukung pula dengan temuan Tim kajian dampak lingkungan pertambangan emas Romang oleh Tim Analisa Dampak Lingkungan Pengelolaan Mineral Universitas Pattimura (Unpatti) yang secara nyata memperlihatkan dampak pertambangan terhadap lingkungan di Pulau Romang. Karena itu, KontraS akan menempuh segala cara mendorong pemerintah menutup pertambangan di Pulau Romang, baik melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi.
meyakini bahwa potensi alam yang ada di Pulau Romang dapat diolah dan dipergunakan dengan baik yang memberi manfaat pada masyarakat, tanpa harus ada kegiatan pertambangan. “Keindahan sumber daya alam dari sektor laut maupun daratan dapat menjadi bahan dasar untuk pemerintah mengimplementasikan program yang bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,”demikian Hariz.

Tokoh masyarakat MBD juga mengadvokasi kasus tambang Romang, Oyang Orlando Petrusz mengatakan, masyarakat adat Romang juga menyampaikan terima kasih kepada gubernur. Sikap gubernur, memberikan kepastian terhadap warga yang kontra tambang.

Terkait dengan indikasi kebohongan oleh PT.GBU seperti dikatakan gubernur Jumat lalu di beberapa media lokal dan nasional, menurut Oyang harus menjadi catatan penting bagi rencana penutupan permanen tambang Romang. Sebab dia menduga, Bupati MBD dan Kepala Dinas ESDM Maluku juga bagian dari itu.

“Pak gubernur bilang dibohongi oleh pihak PT.GBU. Tapi, menurut kami, bukan hanya PT.GBU, tapi juga Bupati MBD dan Kadis ESDM Maluku karena mereka berdua ini adalah tempat bertanya pak gubernur,”kata Oyang.

Seperti diketahui, Gubernur Maluku Said Assagaff telah mengeluarkan keputusan nomor 70 tahun 2017, tanggal 16 Februari 2017 tentang Penghentian Sementara Kegiatan operasi tambang emas PT.Gemala Borneo Utama (GBU) di Pulau Romang kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Keputusan ini diambil berdasarkan laporan akhir kajian dampak lingkungan pertambangan emas Romang oleh Tim Analisa Dampak Lingkungan Pengelolaan Mineral Universitas Pattimura (Unpatti) yang menyatakan bahwa terjadi pencemaran bahan berbahaya dan tingkat sosiologi ekonomi masyarakat menurun.

“Kita hentikan sementara kegiatan pertambangan di Romang, sampai semua rampung. Kita akan lakukan penelitian yang benar. Apakah lingkungan benar-benar rusak atau tidak. Sampai ada rekomendasi dari saya ulang, baru kegiatan jalan,” kata Gubernur, Kamis (16/2).

Assagaff mengaku, penghentian sementara ini juga berdasarkan hasil rapat bersama Pangdam dan Kapolda serta masukan dari berbagai pihak. Termasuk dari pihak kementerian terkait di Jakarta.

Butir (a) klausal memutuskan dari keputusan gubernur tersebut berbunyi, seluruh kegiatan operasi pertambangan PT. Gemala Borneo Utama di Pulau Romang dinyatakan dihentikan sementara dan atau ditutup sementara sambil menunggu hasil kajian Tim Inspektur tambang kementerian ESDM.

Sedangkan butir (b) disebutkan, segala kewajiban PT. Gemala Borneo Utama sepanjang mengenai kegiatan operasi usaha pertambangan di pulau Romang agar diselesaikan setelah ditetapkannya keputusan itu.

Kemudian butir(c), keputusan Gubernur Maluku nomor 281 Tahun 2016, tanggal 25 Juli tentang perubahan atas keputusan Gubernur Maluku nomor 260.a Tahun 2015 tentang persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi emas kepada PT.GBU, keputusan Gubernur Maluku nomor 282 tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Maluku nomor 260.b tahun 2016 tentang persetujuan Izin Usaha

Pertambangan produksi emas, dan keputusan Gubernur Maluku nomor 282 tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang perubahan atas keputusan gubernur Maluku nomor 260.c tahun 2016 tentang persetujuan Izin Usaha Mangan kepada PT.GBU dinyatakan dibekukan dan atau dihentikan sementara waktu sampai ditetapkannya keputusan gubernur yang baru. (TAB)

Most Popular

To Top