Isu Suap Ditender Balai Jalan – Ambon Ekspres
Amboina

Isu Suap Ditender Balai Jalan

Ambon, AE.––Tangkap tangan kasus suap di Balai Pembangunan Jalan dan Jembatan Maluku-Maluku Utara tidak membuat pejabatnya kapok. Tender diatur, lalu sejumlah pejabat mendapat duit haram dari kontraktor yang dimenangkan. Ini terjadi lagi dalam tender beberapa proyek jumbo tahun 2017.

Informasi yang dihimpun Ambon Ekspres beberapa hari terakhir, menyebutkan atur-atur proyek untuk kepentingan kontraktor tertentu sudah biasa terjadi di Balai Jalan. Apalagi setelah pihak Kementerian PUPR mulai keder nyali untuk bernegosiasi soal alokasi proyek di daerah dengan bayaran tertentu.

Pejabat di daerah pun mulai liar. Kontraktor langsung bernegosiasi dengan pejabat di Balai Jalan, setelah KPK terus melirik pejabat Kementerian PUPR di Jakarta. Tender online, justeru membuat pejabat Balai dan kontraktor bebas mengatur proyek. Tidak ada saling mengawasi antar kontraktor.

Hubungan terlarang antara kontraktor dan pejabat bukannya renggang malah kian harmonis. Ada kontraktor disiapkan untuk proyek tertentu dengan anggaran tertentu. Setelah dapat, komitmen fee diberikan kepada pejabat di Balai.

“Ada kontraktor lebih awal menyetor loh sebelum dapat proyeknya. Pastinya kontraktor itu sudah tahu proyek apa yang akan dia kerjakan. Bahkan ada pejabat di Balai yang ambil dari duit dari kontraktor lokal, juga kontraktor dari luar daerah. Ini terjadi sekarang. Jadi jangan harap korupsi bisa dituntaskan di Balai,” kata sumber koran ini di BPJN Maluku-Malut.

Proyek yang sudah ditentukan untuk kontraktor tertentu tersebar di beberapa satuan kerja, seperti Seram, di Maluku Utara, dan beberapa satker lainnya. “Untung kalian mengungkap kejahatan dalam tender, kalau tidak, semua tender proyek semua diatur. Tidak ada yang murni tender ditetapkan secara profesional,” kata sumber itu lagi.

Dia mencontohkan kasus tiga paket proyek jalan di MBD yang dibatalkan, tanpa alasan. Kata sumber ini, pembatalan terjadi, karena ada dugaan proyek yang memang sudah dititipkan untuk kontraktor tertentu. “Sekarang mereka tender ulang lagi,” kata dia.

Soal suap, kata sumber lainnya, itu sudah terjadi dan akan terjadi, karena itu KPK tidak boleh fokus pada kasus yang sedang ditangani saja, tapi pengawasan perlu dilakukan saat ini.

“Kalau KPK awasi, banyak pejabat Balai ditahan tuh. Semua dilakukan secara terbuka. Gratifikasi pasti ada. Kalau tidak ada, mana bisa pejabat di Balai Jalan Maluku-Maluku Utara itu kaya raya, punya rumah mewah. Padahal mereka hanya ASN,” kata sumber ini.

Kepala BPJN Maluku-Maluku Utara, Sahfwan AR, saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu pernah membantah adanya isu suap, termasuk atur-atur proyek untuk kepentingan kontraktor tertentu. “Tidak ada itu. Semua dilakukan secara profesional,” kata dia saat itu.

Hanya saja sejumlah asosiasi konstruksi yang pernah di wawancarai koran ini, mengaku atur-atur proyek di Balai Jalan bukan hal baru. Ini sudah lama terjadi. “Ini bukan barang baru,” kata Ketua Aspekindo Maluku, Yopi Waas, saat itu.

Sebelumnya, asosiasi pengusaha konstruksi Indonesia wilayah Maluku, resmi melaporkan tindak kejahatan Balai Pembangunan Jalan dan Jembatan III Maluku-Maluku Utara, ke DPRD Maluku. Ini dilakukan setelah asosiasi itu menemukan sejumlah bukti rekayasa dalam pelaksanaan tender atau lelang tiga paket proyek di Maluku Barat Daya.

“Kita sudah resmi melaporkan ke DPRD Maluku. Ke Komisi A,” kata Ketua umum Aspekinda Wilayah Maluku, Yopi Waas kepada Ambon Ekspres kemarin. Ada beberapa hal yang dilaporkan, termasuk dugaan rekayasa untuk memuluskan langka kontraktor tertentu memenangkan tender proyek di MBD.

Di MBD ada tiga paket proyek yang dilaksanakan. Tiga paket proyek itu bernilai lebih dari Rp100 miliar. Tender pertama proyek ini dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2016. Namun pada tanggal 9 Januari 2017, mereka membatalkan proyek, dengan alasan semua peserta salah dalam menetapkan metode pelaksanaan proyek.

Menurut sejumlah asosiasi alasan Balai Jalan tak rasional, karena sangat tidak mungkin semua peserta tender untuk tiga paket proyek salah dalam membuat metode pelaksanaan. “Metode pelaksanaan itu makanan hari-hari kontraktor. Apalagi yang ikut kontraktor besar. Kalau hanya satu yang salah, mungkin masuk akal. Ini semuanya salah, kan tidak masuk akal,” ungkap Ketua Gapeknas Maluku, Amir Latuconsina beberapa waktu lalu.

Koordinator Indonesia Democraty Reform Institute (INDEI) Maluku Wahada Monny, meminta DPRD Provinsi Maluku untuk mengevaluasi seluruh kinerja pihak Balai itu. Apalagi dugaan ketidak beresan itu terjadi di lembaga tersebut.

“Yang kami harapkan itu, Balai mesti lebih transparan, kemudian tidak ada lagi unsur nepotisme yang berakibat pada timbulnya image negatif bagi lembaga itu. Untuk itulah DPRD harus mengevaluasi secara total, tanpa menunggu laporan dari pihak-pihak terkait,”kata dia.(AHA)

Most Popular

To Top