3 ASN Jadi Tersangka Korupsi – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

3 ASN Jadi Tersangka Korupsi

AMBON, AE.––Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Dataran Hunipopu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) resmi menetapkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), Robby Silooy sebagai tersangka korupsi. Dia disangkakan terlibat penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Kabupaten SBB tahun anngaran 2015 senilai Rp 1,9 miliar.

Selain Silooy, penyidik juga menetapkan Bendahara aktif BPMD, Amelia Hatayane dan mantan Bendahara BPMD, Meggie Pattirane sebagai tersangka. Penetapan ketiga tersangka oleh tim penyidik setelah dilakukan gelar perkara dengan Kepala Kejari Dataran Hunipopu, Rustam, Kamis (23/2) kemarin.

“Ya, hari ini (kemarin) resmi kami menetapkan Kepala BPMD Kabupaten SBB, Robby Silooy, Bendahara BPMD, Amelia Hatayane dan mantan bendahara BPMD, Meggie Pattirane sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana ADD tahun 2015 senilai Rp 1,9 miliar. Dana itu dipertuntukan guna pembayaran gaji-gaji kades dan raja di Kabupaten SBB,” ucap Kasipidsus Kejari Dataran Hunipopu, Jino Talakua kepada koran ini via telephone selulernya, Kamis (23/2).

Menurutnya, Silooy Cs sebagai tersangka telah memenuhi mekanisme penyidikan yang jelas dan cermat. Penetapan tersangka telah memenuhi duan unsur alat bukti kuat yang mengarah kepada perbuatan pidana yang mengakibatkan atau berpotensi merugikan keuangan negara atau perekonomian daerah.

“Penetapan tersangka telah memiliki dua alat bukti kuat. Malahan lebih yang tentunya mengarah kepada perbuatan pidana. Dan bukti-bukti serta dokumen-dokumen yang telah disita akan dibuktikan dipersidangan nantinya,” tandas Jino.

Diberitakan sebelumnya, tahun anggaran 2015 Kabupaten SBB melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) memberikan ADD bagi 92 desa se-Kabupaten SBB sebesar Rp 1,9 miliar yang dialokasikan dari APBD Kabupaten SBB untuk pembayaran gaji kades dan raja di kabupaten setempat.

Kemudian, dana Rp 1,9 miliar dicairkan berdasarkan disposisi dari Kepala BPMD SBB, Robby Silooy oleh Amelia Hatayane tahun 2015. Dalam peruntukan dana tersebut diduga, pembayarannya tidak sesuai.
Beberapa kades dan raja di kabupaten tersebut belum dibayarkan dari tahun 2015 hingga masuk 2017. Selain itu, ada beberapa kades dan raja yang hanya menerima Rp 200 juta bahkan hingga Rp 250 juta yang tidak sesuai dengan pertanggungjawabannya.(MG1)

Most Popular

To Top