Maret, Pengeboran PLTP – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Maret, Pengeboran PLTP

Ambon, AE.–– Pembangunan Pusat Listrik Panas Bumi (PLTP/Geothermal) Tulehu, berkapasitas 2 x 10 Mega Watt pada awal Maret 2017 sudah masuk tahap mobilisasi peralatan pengeboran. Ini dilakukan setelah sengketa lahan diselesaikan dengan mediasi DPRD Maluku.

Mobilisasi peralatan pengeboran diperkirakan sekitar 2-3 bulan, sedangkan proses pengeborannya sendiri ditargetkan selesai Februari 2018 mendatang, dan akan dilanjutkan dengan pembangunan sarana pembangkitnya di Maret 2018 sampai Maret 2019.

Manajer Unit Pelaksana Proyek Maluku Muhammad Guntur melalui releasenya, kemarin, mengatakan Sebelumnya telah dilakukan kegiatan persiapan sarana dan prasarana berupa penyiapan jalan hantar, penyiapan Wellpad A, B, C, D dan E serta penyiapan water line system yang ditargetkan selesai akhir Februari 2017.

Terkait penyelesaian pekerjaan persiapan sarana prasarana khususnya pada lokasi wellpad B, General Manager PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Maluku, Didik Sudarma menyampaikan apresiasi kepada DPRD Maluku khususnya Komisi A yang telah melakukan mediasi penyelesaian secara kekeluargaan kepada para pihak yang bersengketa pada lahan wellpad B tersebut.

Manajemen PLN (Persero) UIP Maluku juga mengapresiasi langkah masyarakat Tulehu khususnya 19 warga Tulehu dan Keluarga Pattirane, Negeri Suli yang pada rapat dengan Komisi A 20 Februari 2017, telah menyepakati penyelesaian sengketa lahan wellpad B secara kekeluargaan dan siap mendukung PLN.

Menurut Muhammad Guntur potensi geothermal (PanasBumi) di Maluku cukup besar, karena itu pembangunannya menjadi perhatian Pemerintah Joko Widodo. Geothermal menjadi pengganti Batubara dan BBM. Apabila tidak ada hambatan, PLTP Tulehu kapasitas 2 x 10 MW ditargetkan dapat beroperasi di tahun 2019.

Sebelumya, Komisi A DPRD Maluku, melakukan pertemuan dengan 19 warga Desa Tulehu dan Keluarga Sitanala dan Pattirane dari Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Pertemuan itu untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan PLTPB yang diklaim kedua belah pihak.

Pantauan koran ini pertemuan yang berlangsung diruang rapat paripurna DPRD Maluku itu dipimpin oleh ketua Komisi A Melikas Frans. Hadir dalam pertemuan itu, Manager PT PLN Persero Wilayah Maluku-Maluku Utara, Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maluku, Biro Hukum Setda Maluku serta kedua belah pihak dari Tulehu dan Suli.

Ketua komisi A dalam pertemuan itu, meminta dua pihak tidak memperpanjang persoalan hingga dibawa ke pengadilan. Karena itu perlu ada kesadaran agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Penyelesaian lewat pengadilan, tentu membutuhkan waktu yang cukup lama hingga ada putusan. Sementara proyek PLTPB adalah proyek pemerintah pusat yang perlu diselesaikan untuk kepentingan masyarakat Maluku.(WHB)

Most Popular

To Top