Kesenjangan Ekonomi Jadi ANCAMAN – Ambon Ekspres
Amboina

Kesenjangan Ekonomi Jadi ANCAMAN

Muhammadiyah Rumuskan 5 Poin Tuntutan

AMBON, AE— Pelaksanaan Tanwir Muhammadiyah yang berlangsung sejak 24 Februari 2017 resmi ditutup, Minggu (26/2) kemarin. Penutupan secara resmi dilakukan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Gedung Islamic Center. Ada 5 poin tuntutan yang dihasilkan dari kegiatan tersebut.

JK mengatakan, kesenjangan ekonomi di Indonesia masih cukup tinggi. Kesenjangan ini telah menyebabkan ketidakadilan dan konflik. Semua komponen negara harus bekerja sama untuk mengatasi permasalahan klasik ini.

“Kesenjangan adalah suatu hal yang berbahaya. Kita semua harus bekerja keras untuk mendorong inovasi dan melibatkan ilmu dalam kerja. Keadilan dapat diciptakan dengan dukungan pemerintah. Kita perlu afirmasi,” ujar Jusuf Kalla dalam sambutannya pada penutupan Tanwir Muhammadiyah di Islamic Center, Minggu (26/2).

JK mengungkapkan, sejak Indonesia merdeka hingga kini, telah terjadi 15 konflik besar dan menelan ribuan korban jiwa. Termasuk Posso, Sulawesi Tengah dan konflik Maluku. Dia melanjutkan, hal itu terjadi akibat ketidakadilan, politik, ekonomi dan lain-lain.

Pemerintah, akui dia, telah berupaya keras untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi yang telah diamanahkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. “Ketidakadilan juga disebabkan karena kesenjangan. Banyak hal yang telah dilakukan, memberikan kesehatan, klinik murah dan lain-lain. Tapi itu tidak cukup untuk menutupi ketidakadilan. Harus ada langkah bersama untuk melakukan penegakan keadilan,” imbuh JK.

5 POIN RESOLUSI
Untuk mewujdukan Indonesia yang berkemajuan, melalui tanwir kali ini, Muhammadiyah merumuskan lima poin resolusi atau tuntutan. Pertama, Muhammadiyah menyerukan pentingnya kedaulatan dan keadilan sosial.

Kedaulatan yang dimaksudkan adalah kemerdekaan, bebas dari belenggu perbuatan yang bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan seperti penjajahan, penindasan, tirani dan dominasi baik yang dilakukan oleh individu, kelompok dan bangsa lain.

Kemudian, perwujudan keadilan sosial yang yang berarti pemerataan kesejahteraan secara proporsional bagi seluruh rakyat. Siapapun dan dimanapun mereka berada dengan tetap memberikan penghargaan kepada yang berprestasi, kesempatan yang terbuka bagi yang mau bekerja, pemihakan kepada yang lemah dan perlindungan bagi yang tidak berdaya.

Keempat, Muhammadiyah berharap dan mendorong pemerintah agar mengatasi kesenjangan ekonomi yang semakin menganga. Sebab, kesenjangan sudah terjadi di semua aspek dan elemen masyarakat.

Kelima, Muhammadiyah mengingatkan agar negara hati-hati dalam memberi ruang bagi pemodal asing dan dalam negeri yang hanya menumpuk kekayaan dan melahirkan kesenjangan ekonomi.

“Negara tidak boleh takluk oleh kekuatan pemodal asing maupun dalam negeri yang memecah belah dan memporak porandakan tatanan negara demi melanggengkan kekuasaannya,” demikian bunyi poin lima resolusi atau tuntutan yang lahir dari tanwir Muhammadiyah yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti pada penutupan tanwir di Islamic Center, Minggu (226/2).

KESENJANGAN MELEBAR
Pada acara pembukaan tanwir, Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, kesenjangan ekonomi masih cukup tinggi. Indonesia merupakan negara peringkat ke-4 negara paling timpang di dunia.

Tahun 2014 Bank Dunia (World Bank), ungkap Haedar, merilis data 1 persen penduduk Indonesia menguasai 55 persen kekayaan Indoensia. “Bahkan, pak Presiden mengasumsikan mungkin melebihi darinya,” kata Haedar dalam sambutannya pada acara pembukaan tanwir Muhamamdiyah, Jumat (24/2).

Kesenjangan ekonomi dan keadilan sosial ini, lanjut mantan ketua umum PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah, merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Bila tidak, berpotensi melahirkan sentimen dan kerenggangan sosial yang dapat berubah menjadi benih ketegangan konflik, kekerasan dan anarkis sosial.

Dalam kondisi yang pelik ini, kata dia, negara harus hadir secara maksimal untuk menegakkan keadilan sosial melalui kegiatan-kegiatan yang pro rakyat, sehingga rakyat akan menjadi tuang di negerinya sendiri. Sebaliknya, negara jangan membiarkan, apalagi memanjakan siapapun yang merusak tatanan negara.

“Jika Indoensia mampu mengatasi kesenjangan sosial secara signifikan, kami yakin akan menjadi modal untuk negara ini maju, sekaligus juga akan mencegah potensi kerawanan nasional,” ungkapnya.

YAKIN TERCAPAI
Sementara itu, Gubernur Maluku Said Assagaff dalam sambutannya mengaku optimis, konsep Indonesia berkemajuan yang menjadi perjuangan Muhammadiyah akan tercapai. Sebagai salah satu bukti manisfestasi komitmen di bidang pendidikan dan kesehatan, DPP Muhammadiyah dan pemerintah provinsi Maluku sudah meletakan batu pertama untuk pembangunan Unversitas Muhammadiyah dan Rumah Sakit Muhammadiyah, selain penyerahan Klinik Apung.

“Kami juga yakin, dengan hadirnya bapak Wakil Presiden RI pada hari ini, isu-isu kemaritiman dan bagaimana upaya memperjuangkan DAU untuk Maluku agar sesuai dengan tantangan kewilayahan di daerah ini akan semakin mendapatkan perhatian,” ungkap Assagaff.

Setelah menutup tanwir Muhammadiyah, Jusuf Kalla yang didampingi istri, Mufidah Jusuf Kalla dan rombongan bergerak menuju Bandara Pattimura untuk kembali Makassar. Sementara pimpinan Muhammadiyah dan peserta Tanwir dijamu makan oleh Gubernur Maluku di rumah dinasnya, tadi malam.(TAB)

Most Popular

To Top