Nelayan Maluku Masih Terpinggirkan – Ambon Ekspres
Amboina

Nelayan Maluku Masih Terpinggirkan

AMBON, AE.—Gubernur Maluku Said Assagaff mengatakan, nelayan Maluku masih tertinggal dan terpinggirkan. Nelayan belum mendapatkan manfaat dari pemanfaatan sumber daya laut Maluku yang melimpah. “Jika kita melihat kenyatannya saat ini, begitu ironis dengan kekuatan potensi sumber daya laut, karena geliat ekonomi sektor perikanan belum sesuai harapan,” Assagaff dalam sambutannya yang dibacakan staf ahli, Paulus Kaiahatu dalam Seminar Tanwir Muhammadiyah ‘Kedaulatan Maritim dan Kesejateraan Rakyat di Negara Kepulauan’ di Aula Gedung Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Minggu (26/2).

Assagaff mengungkapkan, sebagai provinsi kepulauan, Maluku memiliki laus 712.479.69 Km2. Dimana 92.4 persen adalah luas laut dan luas daratan hanya 7.6 persen. Maluku juga memiliki 1.340 buah pulau.

Sehingga secara geo-politik maupun geo-ekonomi, memposisikan Maluku sebagai salah satu situs dalam jaringan metropopulasi sumber daya perikanan nasional, bahkan dunia. Tercaat potensi perikanan Maluku mencapai 26,52 persen dari potensi perikanan nasional setiap tahun.

Namun, kata Assagaff, masyarakat nelayan sebagai pemangku kepentingan utama perikanan, masih tertinggal dan menjadi masyarakat terpinggirkan. “Karena belum memperoleh keuntungan dan manfaat dari pengelolaan sumber daya laut,” papar Assagaff.

Sementara itu, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Sjarief Widjaja yang hadir sebagai pemateri mengatakan, dibutuhkan kerja keras dalam mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. “Kini saatnya kita mengembalikan semua potensi laut yang ada di Indonesia. Karena lautan merupakan masa depan peradaban Indonesia,” kata Sjarief.

Sehingga, lanjut dia, untuk mewujudkan peradaban sektor laut yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggagas berbagai misi. Pertama adalah kedaulatan laut, yaitu dengan mencegah Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing.

“Diplomasi melawan IUU Fishing merupakan salah satu misi utama KKP. Selain itu juga kami juga fokus pada penanganan kasus HAM, pemulangan ABK asing korban perdagangan orang, serta proses hukum tindak pidana perdagangan orang,” terang Sjarief.

Reformasi tata kelola perikanan tangkap yang dicanangkan oleh KKP yaitu dengan moratorium izin kapal ikan eks asing. “Kami telah memoratorium terkait larangan alih muatan di tengah laut untuk ke luar negeri, peningkatan layanan perizinan, serta ratifikasi Port State Measure Agreement (PSMA),” jelas Sjarief.

Kedua, lanjut dia, KKP telah melakukan konservasi untuk menjaga produktivitas Sumber Daya Alam (SDA) yang bersumber dari kelautan. “Ketiga yaitu kesejahteraan. Kami tengah berusaha meningkatkan indikator produksi, konsumsi, ekspor, pendapatan dan juga terbentuknya pulau-pulau mandiri,” kata Sjarief.

Ketiga misi tersebut, kata Sjarief, tidak akan tercapai jika mengabaikan kedaulatan dan keberlanjutan. “Misi kesejahteraan tidak akan tercapai apabila mengabaikan kedaulatan dan keberlanjutan,” pungkasnya.(TAB)

Most Popular

To Top