Tidak Ada Gugatan ke MK – Ambon Ekspres
Politik

Tidak Ada Gugatan ke MK

AMBON, AE–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku memastikan, hingga kemarin tidak ada gugatan perselisihan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh pasangan calon yang kalah ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, selisih perolehan suara lebih dari 2 persen.

“Sampai dengan saat ini belum ada informasi soal gugatan ke MK. Kalau dari faktor perolehan suara, kan semuanya lebih dari 2 persen suara,” ujar Ketua KPU Maluku, Musa Latua Toekan kepada Ambon Ekspres di sela-sela acara penutupan tanwir Muhammadiyah di Islamic Center, Minggu (26/2).

Musa mengatakan, sesuai aturan, batas pengajuan gugatan ke MK 3 x 24 jam atau 24 – 27 Februari 2017. Dia menjelaskan, memang dari unsur perolehan suara, sudah tidak mungkin. Tapi pasangan calon bisa menggugat proses pemilukada. “Ya, tapi kan orang bisa gugat prosesnya,” kata Musa.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPU lima daerah yaitu Kota Ambon, Kabupaten Buru, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat dan Maluku Tenggara Barat telah menetapkan pemenang Pilkada. Selisih perolehan suara lebih dari 2 persen.

Kota Ambon, pasangan Richard Louhenapessy – Syarif Hadler ditetapkan sebagai pemenang dengan perolehan suara 82,904 suara dan Paulus Kastanya – Muhammad Armin Syarif Latuconsina (PANTAS) 68,679 suara. Selisih suara dari kedua pasangan calon mencapai 14.225 suara dari total suara sah 151.583.

Sementara itu, pasangan Ramly Umasugi – Amus Besan (RAMA) memenangkan Pilkada Buru dengan perolehan suara 41.678 dan pasangan Bakri Lumbessy – Amrullah Madani Hentihu (BARU) mengantongi 29.016 suara. Selisih suara RAMA atas BARU sebanyak 12,662. Kemudian, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal-Marlatu Leleury (TULUS) menang atas kotak kosong.

Sedangkan di MTB, pasangan Petrus Fatlolon – Agustinus Utuwaly (FATWA) menang dengan perolehan 22.053 suara atas pasangan Dharma Oratmangun – Markus (DOA) 19.923 dan pasangan Petrus Werembinan-Jusuf Siletty (Power Justice) 13.522 suara.

Pasangan Yasis Payapo – Timotius Akerina (YAKIN) ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU SBB dengan memperoleh sebanyak 40.831 suara (37,18 persen). Disusul pasangan Samson Attapary – Suhfi Majid (INA AMA ) 30.720 suara (28,18 persen), Semuel Puttileihalat – Amiruddin (RODAL) 24.413 suara (22,23 persen) dan Sanadjihitu Tuhteru – Izaac Suripatty (TUNTAS) 13,846 suara (12,60 persen).

Disinggung soal Pilkada Malteng, Musa mengatakan, sudah legal standing. Artinya, tidak ada pihak yang bisa mengadukan hasilnya ke MK. Baik perkara perselisihan hasil maupun prosesnya. “Maluku Tengah legal standing. Calon yang gugat kan tidak ada. Yang hanya bisa (gugat) adalah pemantau. Tapi kan pemantau juga tidak ada yang daftar,” jelas dia.

Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku, Fadli Silawane mengatakan, pihaknya juga belum mendapatkan informasi dari Bawaslu pusat mengani gugatan Pilkada Maluku. “Tapi soal gugatan ke MK, belum ada. Kalau ada perkara gugatan, biasanya MK menyurati Bawaslu untuk untuk menyiapkan keterangan dan lain-lain untuk menjawab gugatan,” kata Fadli.

TIDAK PUAS
Sementara itu, Dharma Oratmangun yang berpasangan dengan Markus Faraknimela (DOA) yang dihubungi wartawan via seluler mengungkapkan, pihaknya bersama tim pasangan Paulus Werembinan dan Jusuf Silety (Power Justice) tidak menyetujui hasil pleno yang telah ditetapkan KPU.

Disinggung soal hasil akhir pilkada yang menunjukan kemenangan pasangan FATWA, politisi Golkar itu menegaskan akan menerima hasil jika dilaksanakan sesuai aturan. “Tetapi nyatanya terjadi pelanggaran yang perlu ditindaklanjuti KPU. Ini berarti kinerja KPU gagal. Kami tidak akan kompromi terhadap pelanggaran yang telah dinyatakan oleh penyelenggara pilkada dalam hal ini Panwaslih,” tegasnya.

Sementara itu tim pemenangan pasangan Power Justice, Andre Taborat ketika dikonfirmasi mengaku, pihaknya telah menerima hasil perhitungan suara di KPUD MTB. Hanya saja, sesuai mekanisme yang berlaku, ada ruang yang diberikan oleh undang-undang paslon dapat menempuh jalur hukum. “Kita mengakui hasil pilkada dan kita menghormati. Tapi, ada ruang konstitusi yang diberikan bagi pasangan calon. Bila ada bukti yang kuat silakan untuk menempuh jalur hukum,” tandasnya.(SAT)

Most Popular

To Top