3 Tim Penutupan Gunung Botak – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

3 Tim Penutupan Gunung Botak

AMBON, AE.––Pemprov Maluku tidak akan main-main dalam menyikapi persoalan Gunung Botak (GB). Setelah diputuskan tutup, tim kini telah dibentuk. Bahkan dalam waktu dekat tim segera diterbitkan SKnya, dan akan turun ke Pulau Buru, untuk melaksanakan sosialisasi maupun penelitian terhadap lingkungan di kawasan GB.

Informasi yang diperoleh koran ini di Kantor Gubernur Maluku, menyebutkan, tim yang dibentuk salah satunya akan melakukan sosialisasi terhadap para penambang illegal yang melakukan aktivitas pasca penarikan aparat keamanan akhir 2016 lalu. Mereka terdiri dari unsur pemerintah daerah, Kementerian ESDM, Kemenkopolhukam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), kepolisian, TNI dan kejaksaan serta akan melibatkan insan pers.

Kabag Humas Pemprov Maluku, Bobby Kin Palapia mengatakan, pemerintah provinsi telah membentuk tim sebagaimana yang disampaikan gubernur saat rapat koordinasi penutupan Gunung Botak. “Terkait dengan penutupan Gunung Botak, setelah dikoordinasikan tim sudah dibentuk.

Dan ternyata ada tiga SK buat tim itu yakni SK untuk tim penutupan sementara Gunung Botak, kemudian SK khusus untuk penertiban penambang illegal serta ada SK untuk tim kajian maupun sosialisasi,” kata dia, kemarin.

Menurut Palapia, tim ini melibatkan berbagai pihak terkait. SK juga akan dikeluarkan untuk tim tersebut yang selanjutnya akan turun di kawasan Gunung Botak. “Tim akan melibatkan sejumlah pihak. Baik pemerintah provinsi dan ada dari tiga kementerian yakni ESDM, LHK dan Polhukam serta pihak TNI dan Polri,” jelas dia.

Juru bicara Pemprov Maluku ini mengaku, tim tersebut nantinya akan bekerja selama 20 hari setelah SK disahkan Gubernur Maluku, Said Assagaff. “SK tim sementara disusun dan segera ditandatangani pak gubernur. Setelah itu tim langsung bekerja. Dan terhitung masa kerja tim 20 hari pasca SK dikeluarkan,” ujarnya.

Disinggung soal kajian apa saja yang dilakukan oleh tim tersebut, Palapia menambahkan mulai dari dampak peredaran zat-zat berbahaya, baik mercuri maupun cianida dikawasan Pulau Buru. “Dampak lingkungan, apakah tercemar zat-zat berbahaya itu sudah sampai dimana dan dampaknya seperti apa. Pokoknya tim kajian itu akan dilakukan sebagaimana tugas dan tupoksi mereka. Prinsipnya kita inginkan yang terbaik buat masyarakat,” paparnya.

Dia menegaskan, dalam waktu dekat tim sosialisasi maupun kajian Gunung Botak segera diturunkan ke Pulau Buru. “Kita tunggu saja, yang pasti dalam waktu dekat. Tim itu juga melibatkan teman-teman pers,” tegas dia.

Keterlibatan media dalam tim tersebut, sebagai bentuk transparansi pemerintah daerah kepada masyarakat atas persoalan Gunung Botak. “Untuk berapa banyak orang dalam tim sampai saat ini kami belum menerima laporan lebih jelas. Termasuk siapa ketua tim itu. Kalau sudah ada pasti kami sampaikan,” janjinya.

Terpisah, anggota Komisi B DPRD Maluku, Ikram Umasugi mengatakan, langkah yang diambil oleh Pemprov Maluku untuk menutup serta menertibkan kembali penambang illegal dikawasan Gunung Botak itu merupakan langkah yang sangat arif demi menyelamatkan masyarakat Buru dari hal-hal yang merugikan.

“Langkah yang cukup baik dalam menata kembali kawasan Gunung Botak dari penambang illegal yang selama ini membawa dan menggunakan zat-zat berbahaya. Ini langkah yang baik dan cukup strategis dalam menyelamatkan masyarakat dan generasi kita di Pulau Buru,” kata dia ketika dihubungi koran ini, tadi malam.

Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapil Buru dan Buru Selatan ini juga menghimbau kepada penambang illegal maupun seluruh masyarakat Buru agar taat terhadap segala aturan yang berlaku. Karena langkah yang dilakukan pemerintah provinsi ini murni untuk kepentingan masyarakat sendiri.

“Masyarakat harus taat terhadap aturan kemudian mendukung langkah pemerintah provinsi. Karena apa yang dilakukan pemerintah itu sudah mempertimbangkan segala aspek. Baik itu aspek lingkungan, sosial dan sebagainya. Makanya tidak ada kata lain selain masyarakat harus setuju dan dukung langkah pemerintah ini,” tegas dia.

KASUS TAMBANG ROMANG
Sementara itu, dugaan kesalahan yang dilakukan Kepala Dinas ESDM Maluku, Martha Nanlohy dalam upaya penyelesaian kasus Tambang Romang di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dinilai tak dapat ditolerir lagi. Gubernur Said Assaggaf diminta untuk mencopot Nanlohy.

Setidaknya ada kesalahan yang diduga melibatkan Nanlohy. Pertama, penyampaian informasi dari Nanlohy selaku kadis mengenai aktivitas PT Gemala Borneo Utama (GBU) yang tidak akurat ke gubernur. Disampaikan bahwa selama ini perusahaan itu belum melakukan eksplorasi. Hanya mengambil dan mengirimkan sampel untuk diuji.

Persoalan ini membuat gubernur marah besar. Sebab, dia merasa telah ditipu. Selama ini PT GBU mengaku hanya melakukan aktivitas eksplorasi sesuai izin dari Pemprov Maluku. Kesalahan Nanlohy berikutnya, tidak melibatkan tim dari Universitas Pattimura (Unpatti) dalam proses pengambilan data dan sampel oleh tim Inspektur Pertambangan saat keberangkatan ke Romang.

Padahal, Unpatti adalah institusi yang dipercayakan oleh pemerintah provinsi melalukan penelitian mengenai dampak sosial dan lingkungan dari pertambangan emas di Pulau Romang. Dan dalam rapat akhir sebelum SK pengehentian sementara PT GBU dikeluarkan, gubernur sudah menyampaikannya.

Alhasil, gubernur mergukan dan menolak hasil penelitian dan pengambilan sampel oleh Tim Inspektur Pertambangan. Baik dari Dinas ESDM Maluku maupun dari Kementerian ESDM. Gubernur juga meminta agar dilakukan penelitian ulang.

Ketua Koalisi Save Romang Island, Collin Leppuy mengatakan, kebijakan Kadis ESDM sudah melewati ambang batas. Dia juga dinilai sudah tidak menghiraukan perintah Gubernur Maluku. Padahal selaku pimpinan SKPD, Nanlohy harus mentaati perintah atasannya. “Saya sangat setuju dengan keputusan yang diambil oleh pak gubernur dengan alasan karena tim Unpatti tidak dilibatkan ke lokasi bersama dengan tim Inspektur Pertambangan.

Dan ini harus dipertanyakan, ada apa ? Kemudian kebijakan Kadis ESDM kami nilai sudah berlebihan dan sudah melawan sehingga tidak patut terhadap perintah gubernur,” ujar Collin Kepada Ambon Ekspres via seluler, Selasa (28/2).

Olehnya itu, dirinya mendesak agar Gubenrur Maluku harus segera mencopot Kadis ESDM Martha Nanlohy dari jabatannya. “Saya kira kalau semua ini bisa aman, satu-satunya jalan Kadis ESDM harus dicopot dari jabatannya. Karena yang bersangkutan merupakan biang kerok dari segala-galanya untuk masalah tambang di Pulau Romang. Jadi kami minta agar Kadis ESDM Martaha Nanlohy harus dicopot,” katanya.

Anggota DPRD Maluku asal daerah pemilihan (Dapil) Maluku Tenggara Barat (MTB) dan MBD Melkias Frans mengatakan, pihaknya sangat mendukung langkah Gubernur Maluku untuk menolak hasil penelitan yang dilakukan oleh tim Inspektur Pertambangan. Namun, dia mengingatkan gubernur agar tidak menerima hasil penelitian dari pihak manapun apabila dalam prosesnya tidak melibatkan Unpatti.

“Mereka ini kan hanya melakukan penelitian pembanding saja dan bisa saja sebaliknya melakukan pembelaan. Olehnya itu selama penelitian dilakukan tidak melibatkan tim Unpatti, hasilnya harus ditolak. Jangan diterima hasil mereka. Saya mendukung kebijakan yang diambil oleh Gubernur Maluku untuk menolak hasil penelitian mereka dan itu sangat tepat,” tandas politisi Demokrat itu. (AHA/WHB)

Most Popular

To Top