IRI, Terobosan di Bidang Pengelolaan Ekonomi Nasional – Ambon Ekspres
Ragam

IRI, Terobosan di Bidang Pengelolaan Ekonomi Nasional

Catatan dari FGD Ekayastra Unmada, Semangat Satu Bangsa (2-selesai) 

JOGJA, AE–Konsep gerakan Indonesia Raya Incorporated (IRI) direspons positif berbagai kalangan. Salah satunya dari petinggi Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD).

Gerakan Ekayastra Unmada, Semangat Satu Bangsa yang menggaungkan konsep Indonesia Raya Incorporated (bukan Indonesia Raya Intertcorporated), perlahan mulai mendapat tempat di sejumlah kalangan.

Di kalangan mantan petinggi TNI AD malah konsep ini disupport penuh. Ketua Umum PPAD, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri bahkan menilai konsep tersebut merupakan gagasan cemerlang yang dipandang sebagai satu upaya terobosan di bidang pengelolaan ekonomi nasional.

“Saya juga sampaikan terimakasih kepada panitia yang telah mengundang saya dalam forum yang amat prestisius ini,” ungkap Kiki, saat menjadi pembicara dalam Focus Grup Discussion (FGD) Indonesia Raya Incorporated, Energi sebagai Alat Strategis Pemersatu Bangsa di Gallery Hotel, Yogyakarta, Rabu 23 Februari.

Hadir bersama Kiki, mantan Kepala Badan Intelejen TNI AD, Mayjen Zacky Anwar Makarim, Ketua Gerakan Ekayastra Unmada, AM Putut Prabantoro, dan Akademisi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, DR. Y. Sri Susilo.
Kiki Syahnakri memandang, “Energi Alat Strategis Pemersatu Bangsa” yang dijadikan tema FGD sangat penting dan strategis.

Pasalnya, sepengetahuan dia hingga kini Indonesia belum memiliki strategi energi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang dibutuhkan sebagai perwujudan kesejahteraan sosial/keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi kita.

Kecenderungan pengelolaan SDA, kata dia, justru terkesan menggunakan “paradigma kolonial”, yakni; mengeruk sebanyak-banyaknya demi pendapatan negara atau pendapatan daerah, tanpa memperhatikan kepentingan nasional.

Untuk itu, Kiki meyakini IRI akan mampu menjadi lokomotif terwujudnya nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima. IRI yang digagas dan diinisiasi Gerakan Ekayastra Unmada Semangat Satu Bangsa, kata dia, bisa menjadi konsep dasar bagaimana sumber ekonomi dan energi dapat tersalurkan secara merata dalam skema wawasan nusantara.

Purnawirawan TNI ini mengingatkan, Indonesia saat ini tengah menghadapi perang generasi keempat, yakni perang yang menggunakan instrumen-instrumen sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Dulu, kata Kiki, penguasaan sebuah negara menggunakan hard power dengan kekuatan militer. Sekarang, negara-negara adi­daya menggunakan soft power melalui instrumen sosial, budaya, ekonomi, dan politik. “Negara adidaya ini masuk Indonesia dengan kulo nuwun (permisi, red),” tuturnya.

Saat ini, ada dua ancaman bagi Indonesia, yakni hegemoni global berupa perang dua kekuatan besar Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, serta ideologi transnasional, antara lain yang dikampanyekan oleh ISIS. AS dan Tiongkok sebagai negara hegemonik predatorik, kata Kiki, memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap Indonesia.

Negara-negara adidaya itu, tidak ingin Indonesia menjadi negara yang kuat dan besar. Kekuatan asing masuk ke Indonesia saat ini salah satunya lewat jalur politik dengan cara pembajakan negara. “Mereka mempengaruhi para pembuatan undang-undang. Konon, katanya, sudah ada lebih dari 100 undang-undang yang lahir sebagai turunan dari amendemen UUD 1945 yang terdapat campur tangan asing,” ungkapnya.

Situasi saat ini, di mana marak terjadi adu domba antarsuku, agama, ras, dan golongan, menurut dia, merupakan bagian dari hegemoni asing yang ingin membuat Indonesia tidak stabil. “Bagi Indonesia, situasi seperti itu menjadi ancaman. Nilai-nilai Pancasila luntur, toleransi menipis, dan terorisme mendapatkan angin,” tambahnya.

Namun demikian, kata Kiki, ancaman-ancaman itu tidak akan berarti apa-apa jika Pancasila, terutama sila ke-5 bisa diwujudkan. Dalam konteks ini, IRI bisa menjadi lokomotif bagi terwujudnya sila ke-5 Pancasila. “IRI merupakan terobosan dalam rangka mewujudkan sila ke-5. Jika keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat terwujud, hegemoni asing itu bisa ditangkal,” tuturnya.

Konsep IRI yang “mengawinkan” Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), menurut Ketua Umum PPAD ini, sesuatu yang positif agar terjadi pemerataan dan keseimbangan pendapatan daerah.

“Kondisi kekayaan masing-masing daerah tidak sama. Untuk itu, tujuan IRI adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkapnya.
Kiki mengaku yakin konsep IRI sangat bagus, asalkan ada political will dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Saat ini, kata dia, pihaknya bersama Gerakan Ekayastra Unmada sedang meminta jadwal untuk bertemu dengan Presiden RI, Joko Widodo guna memaparkan konsep Indonesia Raya Incorporated ini.

Saat FGD berlangsung, tak sedikit jurnalis yang hadir sebagai peserta menilai, konsep IRI sangat ideal diterapkan di Indonesia. Namun, mereka berharap gaung IRI ini tidak hanya dilakukan di kota-kota besar, tetapi juga merata disosialisasikan di seluruh Indonesia, termasuk Maluku.

Ketua Gerakan Eyastra Unmada, AM Putut Prabantoro mengungkapkan, FGD IRI sudah dilakukan di beberapa tempat, di antaranya di Solo 2016 lalu dan Batam, Kepulauan Riau, 23 Januari 2017.

“Di Yogyakarta ini yang ketiga. Dan di hampir setiap daerah kita coba melibatkan pihak eksekutif. Termasuk juga kita undang wartawan dari seluruh kota di Indonesia. Ke depan, kita akan upayakan juga untuk melakukan hal serupa di kota-kota besar lain di Indonesia,” terangnya.  (selesai)

Most Popular

To Top