Rp 16 Miliar Habis untuk Pilwakot – Ambon Ekspres
Politik

Rp 16 Miliar Habis untuk Pilwakot

AMBON, AE.—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ambon menghabiskan Rp 16 miliar dari Rp 26 miliar yang alokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwakot) Ambon 2017. Sementara KPU Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Buru dan Maluku Tenggara Barat belum melaporkan pengunaan anggaran.

Ketua KPU Kota Ambon, Marthinus Kainama, dalam rapat pembahasan bersama Komisi I DPRD Ambon, Kamis (2/3) di DPRD Ambon mengatakan, pihaknya telah membuat rincian penggunaan anggaran pilkada. Namum, akan diberikan secara resmi kepada pemerintah daerah, DPRD dan stakeholder terkait lainnya setelah penetapan calon terpilih.

“Jadi KPU telah menjelaskan ke DPRD sebagai lembaga pengawasan bahwa anggaran pilkada, KPU hanya memakai Rp 16 miliar. Karena itu uang negara, maka sisanya nanti akan dikembalikan ke Pemkot Ambon,” tandas Kainama.

Kainama melanjutkan, sisa anggaran pilwakot Rp 10 miliar itu akan dikembalikan ke Pemkot Ambon setelah selesai pelantikan walikota dan wakil walikota Ambon terpilih. “Soal kembalikan kapan, itu nanti setelah selesai pelantikan. Tapi uangnya kan di pemerintah daerah. Ketika mau dipakai baru diminta. Dan sisanya sekitar Rp 10 miliar itu tetap dikembalikan setelah selesai,” terangnya.

Selain KPU, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) juga hadir pada rapat tersebut . Ketua Komisi I DPRD Ambon, Zeth Pormes mengatakan, penting bagi DPRD selaku lembaga dengan fungsi anggaran untuk meminta klarifikasi dan informasi mengenai penggunaan anggaran daerah.

BELUM DISAMPAIKAN
Sementara itu, Ketua KPU Maluku Musa Toekan mengatakan, hingga kemarin KPU Maluku Tengah, Seram Bagian Barat (SBB), Buru dan Maluku Tenggara Barat (MTB) belum melaporkan pengunaan anggaran. Baik kepada KPU provinsi maupun pemerintah daerah masing-masing.

“Kalau saat ini belum ada yang melaporkan. Karena memang tahapan pemilihan belum selesai. Masih ada penetapan pasangan calon terpilih dan pelantikan,” ujar Toekan kepada Ambon Ekspres via seluler, kemarin.

Toekan menjelaskan, semua kegiatan KPU selama pilkada akan dihitung. Termasuk perjalanan dinas KPU dengan mengunakan anggaran itu. Sehingga jumlah penggunaan dalam dirincikan setelah semua tahapan selesai. “Dan sesuai undang-undang, laporan pertanggungjawaban anggaran dikembalikan ke kas negara paling lambat 3 bulan setelah tahapan pilkada selesai,” jelasnya.

Dia juga mengingatkan KPU di daerah agar tidak mengutang di pemerintah, perusahaan pencetak Alat Peraga Kampanye (APK) atau pihak swasta lainnya. Sebab, ketika anggaran sudah dikembalikan, tidak akan bisa diberikan lagi oleh pemda. “Dipastikan semua hal-hal sudah selesai, tidak ada yang belum. Karena ketika anggaran itu dikembalikan, tidak bisa lagi diambil kembali untuk membayar utang yang belum terselesaikan,” ingatnya.

Untuk diketahui, anggaran pilkada yang dilaokasikan untuk KPU MTB Rp 28 miliar, Buru Rp 19 miliar, SBB Rp 26 miliar dan Maluku Tengah Rp 38 miliar. Anggota Bawaslu Maluku, Abdullah Elly mengaku, panwaslih juga belum menyampaikan penggunaan dan pengembaliannya.

Tetapi mekanisme anggaran pengawasan akan disampaikan ke Bawaslu Maluku untuk melaporkan ke Bawaslu RI.  mengatakan, saat ini anggaran belum bisa dikembalikan. Masih menunggu sampai semua tahapan selesai. Karena untuk masa penetapan pasangan calon hingga pelantikan itu juga menjadi pekerjaan panwaslih. “Untuk waktu pengembalianya dilakukan setelah semua tahapan pemilukada selesai,” singkatnya.(ISL/WHB)

Most Popular

To Top