Tolak Perubahan Tarif di Pelabuhan Ambon – Ambon Ekspres
Amboina

Tolak Perubahan Tarif di Pelabuhan Ambon

AMBON, AE–Perubahan sistem dan tarif di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon oleh PT Pelindo IV Cabang Ambon mendapat penolakan dari Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) di Maluku. Padahal penataan sistem dan tarif ini dilakukan dalam proses peningkatkan status pelabuhan dari konvensional menjadi pelabuhan peti kemas yang akan dideklarasikan akhir Maret 2017.

Ketua ALFI, HB Sirait menilai, aturan yang ditetapkan PT Pelindo akan berdampak pada harga barang di daerah ini. “Kalau aturanya tarif menjadi seperti yang awalnya truk ekspedisi bayar Rp 25 ribu per hari sekarang jadi Rp 3 juta per tahun, secara otomatis akan berdampak pada harga barang di pasaran,” ungkapnya kepada koran ini, Kamis(2/3).

Menurutnya, tarif yang diberlakukan diluar aturan. Alasannya, status Pelabuhan Ambon masih tetap menjadi pelabuhan konvensional dan belum menjadi pelabuhan peti kemas. Sehingga perubahan tarif itu seharusnya dilakukan apabila sudah ditetapkan status pelabuhan peti kemas. “Harus ada koordinasi dengan pihak terkait dan musti ada tim terpadu. Terkait status pelabuhan ini masih tetap menjadi pelabuhan konvensional,” katanya.

DEKLARASI
Menanggapi persoalan tersebut, GM PT Pelindo IV Ambon, Farid Padang menjelaskan, pihaknya sama sekali tidak menaikkan tarif. Melainkan menata tarif yang awalnya tarif sesuai status pelabuhan yang masih konvensional menjadi tarif peti kemas. Karena sesuai aturan dan secara umum tarif antara pelabuhan konvensional dan peti kemas berbeda.

“Kalau tarif dengan status pelabuhan konvensional pembayaran dilakukan secara terpisah. Sementara untuk tarif di pelabuhan peti kemas lebih mudah dengan pembayaran paketan untuk aktivitas bongkar muat,” jelasnya.

Hal ini dilakukan, lanjutnya, guna mempersiapkan peningkatan status pelabuhan yang akan dideklarasikan akhir Maret 2017 ini menjadi pelabuhan peti kemas. “Kalau kita tidak atur mulai sekarang, nantinya saat status pelabuhan ini sudah merubah pasti akan kesulitan karena status sudah berubah, sementara kita baru menyesuaikan. Makanya kita buat perubahan secara bertahap sampai dengan penetapan aturan sesuai status pelabuhan peti kemas,” tuturnya.

Selain itu, kata Farid, pihaknya tetap memberikan kelonggaran bagi para pengguna jasa pelabuhan. Misalnya, truk pangkalan yang mendapat orderan dari pihak ekspedisi bisa membayar tarif PAS per hari jika sudah ada orderan. Tapi kalau truk ekspedisi otomatis harus memiliki PAS tahunan.

“Efek dari pemberlakukan sistem dan tarif tersebut, untuk menertibkan ekspedisi-ekspedisi liar yang masuk melakukan bongkar muat peti kemas diluar pengetahuan Pelindo dan tidak ada barang yang hilang dalam pelabuhan. Kemudian truk pangkalan juga jangan masuk kalau belum ada order sehingga tidak mempersempit lahan yang ada,” tegasnya.

Diakuinya, sosialisasi masalah sistem dan tarif ini dilakukan secara bertahap. Terutama bagi pihak Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dan berbagai pihak lainnya. “Kita akan bahas kembali bersama KSOP, perusahaan pelayaran serta EMKL dan asosiasi untuk hal ini. Untuk pembahasan sebelumnya memang telah dilakukan hanya saja beberapa pihak yang tidak hadir tidak mengetahui proses dan tujuannya sehingga terjadi penolakan,” ucapnya.

Padahal dengan pemberlakukan ini, lanjutnya, otomatis yang melakukan aktivitas di dalam pelabuan, khususnya bongkar muat peti kemas hanya yang memang sudah terkoordinasi dengan baik. Sehingga dengan area yang sangat minim ini, masih bisa ditata untuk aktivitas bongkar muat dan juga penumpukan peti kemas.

“Dampaknya, arus barang bisa lancar dan harga juga bisa stabil karena bongkar dan suplai ke pasaran tepat waktu tidak menumpuk lama di area peti kemas. Kedepan memang pasti ada protes tapi tetap dijalankan karena ini aturan dan dampaknya pasti akan dirasakan.

Kalau ditata area ini dengan aturan yang diberlakukan banyak kapal akan datang dan investor berminat untuk berinvestasi serta perusahaan pelayaran juga makin banyak yang datang dan perusahaan cargo juga pasti senang karena ekspor diaksanakan langsung di Ambon,” paparnya.

Di sisi lain, salah satu pengamat ekonomi Maluku, DR Tonny Matitaputty menilai, sistim pelabuhan itu dikelola PT Pelindo dan diatur UU transportasi kepelabuhanan. Tentu dari pihak pengelola pastinya menarik pendapatan dari apa yang dibayar oleh masyarakat. Terkait sistim dan tarif yang diubah pihak pengelolan, kata dia, itu merupakan tahap pengenalan kepada pihak ekspedisi untuk bisa menggunakan tarif harian maupun tahunan, sebelum aturan pemberlakuan tarif itu betul-betul diterapkan akhir Maret mendatang.

“Jadi sebenarnya masih ada peluang bagi pihak ekspedisi. Terserah mau membayar tarif harian atau tahunan. Padahal kalau dihitung jika bayar per hari Rp 25.000 pasti lebih besar dari yang tahunan Rp 3 juta. Maka, ini kesempatan bagi pihak ekspedisi bisa menggunakan harian atau tahunan sepanjang sistem dan tarif itu memang diberlakukan usai penetapan status pelabuhan menjadi pelabuhan peti kemas,” ujarnya.
rangka sosialisasi, kata dia, maka tahap pengenalan bisa jadi persiapan bagi pihak ekspedisi untuk bisa menyesuaikan sistem dan tarif sesuai aturan pelabuhan peti kemas. “Yang dilakukan Pelindo mungkin memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait aturan yang nantinya diberlakukan jika status pelabuhan Ambon sudah menjadi pelabuhan peti kemas.

Karena Pelindo juga tidak bisa memaksakan saat ini langsung membayar tarif secara tahunan, melainkan memberikan kebebasan bagi pihak ekspedisi sampai aturan itu berlaku akhir Maret nanti,” tuturnya.

Menurutnya, jika aturan itu diberlakukan dengan adil, jujur dan tegas maka semua orang pasti akan mengikuti aturan tersebut. Oleh sebab itu, Pelindo harus transparan kepada masyarakat baik terkait tarif dan sistem yang berlaku.

“Saya pikir ini aturan seperti itulah yang harus ditaati. Selama aturan lewat UU itu dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, semua pihak pasti harus mengikuti,” paparnya.

Sementara, terkait buruh juga harus memiliki identitas, Matitaputty mengungkapkan, sistim yang dibuat Pelindo merupakan sistim keteraturan.

Di pelabuhan selama ini sebagian besar masyarakat tidak pernah tahu seberapa banyak buruh bongkar muat yang bekerja dan terdaftar. Apalagi, jika buruh yang terdaftar tapi tidak mendapatkan proyek akibat diambil buruh yang tidak terdaftar.

“Kita butuh keteraturan seperti ini, jauh lebih baik. Sehingga siapapun yang bekerja di pelabuhan, hak dan kewajibannya tentu diperhatikan. Intinya, semua butuh aturan untuk mengatur. Dan yang terpenting adalah lewat program ini tujuan utamnya untuk meningkatkan pemasukan bagi daerah. Dengan harapan apa yang dilakukan Pelindo, daerah bisa tahu berapa besar pendapatan daerah yang bisa didapat dari Pelindo,” pungkasnya.(IWU)

Most Popular

To Top