KPU Tunda Penetapan Paslon Terpilih – Ambon Ekspres
Amboina

KPU Tunda Penetapan Paslon Terpilih

AMBON, AE.––Pleno penetapan calon terpilih yang diagendakan Rabu (8/3) kemarin oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditunda. Hal ini berdasarkan surat KPU RI Nomor 199 tahun 2017 yang menginstruksikan pihak penyelenggara pemilu (KPU) harus meminta Surat Keterangan Tidak Berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum melakukan penetapan calon terpilih.

Dari 5 kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada serentak 2017 di Maluku, hanya 2 kabupaten/kota yang tidak berperkara ke MK. Yakni Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Sementara 3 kabupaten lainnya yakni Maluku Tenggara Barat (MTB), Maluku Tengah (Malteng) dan Buru yang sementara berproses ke MK terkait dugaan pelanggaran pilkada.

Dengan demikian Kota Ambon dan SBB telah menjadwalkan penetapan calon terpilih yang akan diplenokan pada 8 Maret 2017. Namun berdasarkan surat KPU RI itu, seluruh pihak penyelenggara pilkada serentak (KPU) yang tidak berproses di MK, harus mengantongi Surat Keterangan Tidak berperkara di MK. Setelah itu, baru bisa menjadwalkan kembali untuk pleno penetapan pasangan calon terpilih dari hasil penetapan KPU.

Ketua KPU Maluku, Musa Latua Toekan menjelaskan, alasan penundaan pleno penetapan calon terpilih sesuai instruksi KPU RI. Dimana seluruh KPU provinsi/kabupaten/kota untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dan yang tidak berproses di MK, harus meminta Surat Keterangan Tidak Berperkara di MK. Ini agar bisa melakukan tahapan penetapan calon terpilih.

“Seluruh KPU provinsi/kabupaten/kota yang tidak berproses di MK dan melaksanakan pilkada serentak 2017, harus meminta Surat Keterangan Tidak Berperkara di MK sebelum melakukan pleno penetapan. Dan surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh MK tanggal 13 Maret 2017. Makanya pleno penetapan ditunda,” tandas Toekan kepada Ambon Ekspres ketika dikonfirmasi, Rabu (8/3).

Menurutnya, KPU tidak bisa melaksanakan pleno penetapan tanpa mengantongi surat keterangan dari MK. Olehnya itu, pihak penyelenggara harus menghadap MK guna meminta surat tersebut. Dan setelah mengantongi surat keterangan itu, barulah bisa dibuat jadwal baru untuk penetapan calon terpilih hingga pengusulan nantinya ke DPRD.

“Jadi untuk Maluku, surat KPU RI ini hanya berlaku bagi Kota Ambon dan SBB. Karena Malteng, Buru dan MTB kan sementara berproses di MK. Jadi harus menunggu sidang selama 5 hari baru berproses kembali sesuai hasil putusan MK,” cetusnya.

Ketua KPU SBB, Silehu Achmad mengakui, pihaknya telah mendapat instruksi dari KPU RI melalui surat yang dilayangkan untuk melakukan penundaan pleno penetapan calon pemenang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati SBB. “Sesuai jadwal tanggal 8 Maret pleno penetapan pemenang. Tapi ada surat dari KPU pusat yang menginstruksikan kepada kami agar pleno penetapan pemenang Pilkada SBB ditunda. Dan nanti kita lihat selanjutnya,” kata Silehu.

Dijelaskan, alasan surat KPU RI disampaikan berdasarkan surat dari Mahkamah Agung (MA) tentang beberapa daerah yang sementara menempuh gugatan ke MK. Maka dari surat MK itulah kemudian ditindaklanjuti oleh KPU RI untuk diteruskan ke seluruh KPU provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada serentak 2017 dan tidak berproses di MK.

“Meskipun SBB tidak ada pasangan calon yang menempuh gugatan ke MK, tetapi karena surat dari KPU pusat seperti itu jadi kita ikuti. Karena bukan saja SBB, tetapi ini berlaku secara nasional,” tuturnya.

Ketua KPU Kota Ambon, Marthinus Kainama melalui surat pemberitahuan kepada partai politik menyebutkan, telah disepakati perubahan keputusan tahapan dan jadwal penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan selisih hasil pemilihan 2017 tanggal 14 – 16 Maret 2017.

Dan pengusulan pengesahan pengangkatan paslon terpilih tanggal 15-17 Maret 2017. “Penetapan paslon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan tanggal 8 – 10 Maret dirubah menjadi 14 – 16 Maret 2017. Dan pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih tanggal 9-11 Maret 2017 dirubah menjadi 15-17 Maret 2017,” tandas Kainama.(ISL)

Most Popular

To Top