Kriteria Gubernur Ideal Versi Rakyat – Ambon Ekspres
Politik

Kriteria Gubernur Ideal Versi Rakyat

AMBON, AE.—Masyarakat punya kriteria tersendiri bagi para kandidat bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku 2018. Ini sebagai masukkan kepada partai politik yang mengorbitkan pemimpin lokal, agar tidak mengutamakan mahar dan kepentingan politik semata.

Secara umum, syarat untuk menjadi calon kepala daerah telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 7 ayat 1 dan menyebutkan, ada 20 persyaratan yang harus dipenuhi.

Mulai dari bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa hingga tidak menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Sementara kriteria yang diimpikan masyarakat cukup beragam.
Mahasiswa asal Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Semy Luanmasar mengatakan, sosok Gubernur Maluku ke depan harus memiliki kesiapan sebagai pelayan rakyat.

Tidak boleh membangun sekat dengan masyarakat, yang nantinya menimpulkan antipati. “Esensi dari pada pemimpin itu adalah menjadi pelayan dalam mengutamakan nilai-nilai moral warganya,” kata Semy kepada Ambon Ekspres, Jumat (10/3).

Kohesi antara pemimpin lokal (gubernur) dengan rakyat, lanjut dia, memiliki dampak yang baik. Gubernur akan melihat dan mendengarkan secara langsung kebutuhan warganya. Dan di lain sisi, warga akan berpartisipasi dalam penentuan kebijakan pemerintah daerah.

Kriteria atau cirri-ciri pemimpin yang dekat dengan masyarakat menurut dia, diantaranya mantan Walikota Solo yang kini Presiden Indonesia Joko Widodo, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Walikota Bandung Ridwan Kamil.

“Selain itu pula melihat pada apa yang menjadi kebutuhan warga yang mesti diprioritaskan dengan terus menjalin hubungan emosional dengan masyarakatnya. Sehingga partisipasi warga terhadap pimpinan daerah dalam mendorong pemerintah daerah kedepan, dapat berjalan dengan efektif,” jelas Semy.

Sementara itu, bagi Dahlan Rumalean, para calon gubernur harus memiliki rekam jejak (track record) yang baik. Menurut dia, kriteria ini sangat penting, karena pemilih akan mengetahui secara detil tindak tanduk kandidat sebelum memilih. ‘’Rekam jejak ini kan berkaitan dengan tindak tanduk para kandidat bakal calon gubernur.

Melalui kriteria ini, kita bisa memilah, mana calon yang pantas untuk dipilih karena prestasinya baiknya dan tidak memilih mereka yang berpretasi buruk,” kata Dahlan, kemarin.

Merujuk hasil jajak pendapat Kompas 2016 lalu, mahasiswa STIA Alazka Ambon semester akhir ini mengatakan, menjelang Pilkada serentak 2017 yang sudah lewat, mayoritas pemilih menjadikan rekam jejak sebagai kriteria utama untuk memilih. Sebagaimana jajak pendapat Kompas, sebanyak 95,7 persen responden memilih kriteria calon kepala daerah yang memiliki rekam jejak atau prestasi baik.

Karena pentingnya kriteria ini, lanjut dia, dalam tahapan pilkada Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempublikasikannya untuk ditanggapi oleh masyarakat. Ini bertujuan untuk memastikan, orang yang menjadi calon kepala daerah bersih dari catatan buruk berupa pidana (hukum) dan pelanggaran moral.

Sesuai informasi yang dia peroleh, di Maluku belum pernah ada gubernur atau wakil gubernur terlibat kasus korupsi. Namun, beberapa bupati dan wakil bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat terlilit korupsi.
Dia menyebut mantan Bupati Kepulauan Aru Teddy Tengko dan wakilnya Umar Djabumona.

Keduanya divonis bersalah dan memiliki keputusan hukum tetap. Sementara beberapa bupati lainnya juga dipusaran korupsi, meski pada akhirnya belum terbukti. “Oleh karena itu, penting bagi calon gubernur maupun wakil gubernur memiliki rekam jejak yang bersih. Sehingga kita tidak memilih kucing dalam karung (memilih sesuatu tanpa melihat terlebih dahulu),” paparnya.

Selain rekam jejak, menurut dia, gubernur juga harus amanah atau bisa merealisasikan visi dan misi yang disampaikan saat kampanye. Untuk itu dibutuhkan sosok pekerja keras, sesuai karakteristik wilayah Maluku yang berciri kepulauan.

Disinggung soal kinerja kepemimpinan Said Assagaff dan Zeth Sahuburua selama 3 tahun ini, dia menilai, sudah baik. Terutama visi memantapkan pembangunan Maluku yang rukun, religius, damai dan aman.

Sementara misi menjadikan Maluku yang berkualitas dan sejahtera, mewujudkan pembangunan provinsi Maluku yang adil dan demokratis berbasis kepulauan secara berkelanjutan, belum sepenuhnya terealisasi. Salah satu indikatornya, adalah terjadinya ketimpangan distribusi sarana dan prasana pendidikan di kabupaten dan kota.

“Kalau dari aspek pembangunan ekonomi, belum merata di semua kabupaten/kota di Maluku. Tetapi saya yakin, sisa dua tahun ini, visi dan misi telah ditetapkan bisa dituntaskan,” pungkas warga asal kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) itu.

KEPENTINGAN RAKYAT
Saiful Sukur, salah satu warga Buru Selatan (Bursel) mengatakan, gubernur dan wakil gubernur ke depan harus mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi dan kelompok. Terutama kebutuhan dasar air bersih dan listrik serta infrastruktur jalan. “Sosok pemimpin Maluku yang tepat bagi saya, adalah yang bisa memperjuangkan segala kepentingan warga Maluku,” kata Saiful.

Sebab, menurut dia, masih ada ketimpangan pembangunan. Seperti di Bursel dan tujuh kabupaten lainnya, yakni Maluku Tengah, Maluku Barat Daya (MBD), Maluku Tenggara Barat (MTB), Kepulauan Aru, Buru, Bursel, Seram Bagian Barat (SBB) dan Seram Bagian Timur (SBT), merupakan kabupaten tertinggal di Maluku sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131/2015 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015-2019.

Dalam Perpres itu ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria, perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah. “Karena Bursel saat ini masih menjadi salah satu kabupaten terbelakang. Dan jika Pak Assagaf masih terpilih di periode berikutnya, maka harus melanjutkan segala pembangunan yang merata untuk seluruh kabupaten/kota di Maluku,” harapnya.

MASUKAN BAGI PARPOL
Pengamat politik Universitas Pattimura (Unpatti) Johan Tehuayo mengatakan, pemimpin lokal dengan pengalaman pemerintahan sangat diperlukan. Selain itu, juga memiliki kecerdasan intelektual serta tegas dalam mengambil kebijakan.

Di lain sisi, lanjut dia, tentu memiliki visi dan misi yang berorientasi pada pembangunan daerah di bidaang ekonomi, perikanan, kelautan, pendidikan dan kesehatan. “Kepemimpinan yang harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat. Pemimpin yang amanah, jujur dan adil terhadap semua lapisan masyarakat Maluku,” papar Johan.

Menurut Johan, kriteria-kriteria calon gubernur dan wakil gubernur menurut warga tersebut, harus menjadi catatan penting bagi parpol untuk memberikan rekomendasi. “Parpol harus memberikan rekomendasi berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah lima tahun ke depan. Kemudian figuritas. Saya kira, sejumlah kriteria yang disampaikan menjadi masukan dan catatan bagi parpol,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, Pilgub Maluku akan diselenggaran 2018 mendatang. Meski masih sekitar satu tahun lagi, namun sejumlah nama mulai muncul. Diantaranya, gubernur sekarang Said Assagaff, dua mantan calon gubernur Herman Adrian Koedoeboen dan Abdullah Vanath serta anggota DPR RI Komarudin Wattubun.(ISL/TAB)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!