Gubernur Temui Banyak Masalah di Manipa – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Gubernur Temui Banyak Masalah di Manipa

AMBON, AE.––Gubernur Maluku Said Assagaff membonyong seluruh pimpinan SKPD dan kasubag perencanaan untuk melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Desa Tomalehu Barat, Kecamatan Pulau Manipa, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Banyak masalah yang ditemui dan akan dibahas dalam rapat tersebut. “Kita melakukan rakerda di Manipa ini, sebagai wujud dari evaluasi terhadap seluruh program yang telah direncanakan tahun 2016. Kita evaluasi apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum kita kerjakan,” kata Assagaff kepada wartawan disela-sela pertemuan dengan masyarakat Pulau Manipa, Selasa (14/3).

Dikatakan, tujuan memboyong seluruh pimpinan SKDP, agar mendengar secara langsung kebutuhan masyarakat tersebut. “Saya sudah bilang, jika kita harus melakukan rapat, di desa-desa biar bisa langsung menyerap aspirasi masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan mereka,” tuturnya.

Dari pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat, kata Assagaff, dia mendapati sejumlah persoalan yang selama ini dialami. “Soal PLN yang hanya 12 jam, kemudian air bersih, jalan lingkar, pembangunan sejumlah mesjid dan gereja di Desa Tomalehu Timur yang hingga kini belum difungsikan,” terangnya.

BENTUK TIM KAJIAN
Oleh karena itu, Assagaff meminta agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dapat menggandeng Universitas Pattimura (Unpatti), guna membuat kajian terkait pembangunan di Pulau Manipa. Kata dia, masyarakat di Pulau Manipa, harus bisa hidup layak seperti masyarakat di Ambon dan daerah lainnya yang sudah maju.

“Saya minta kepala Bappeda segera buat studi tentang bagaimana pembangunan di Manipa. Bersama dengan Unpatti buat studi tersebut,” kata dia.

Dikatakan, kajian atau studi yang dibuat Bappeda dan Unpatti semata-mata hanya untuk mencari solusi bagaimana caranya agar pembangunan di Manipa bisa berjalan lancar. Tahun depan, kata dia, Bappeda sudah harus membuat survei untuk pembangunan dermaga, demi kelancaran transportasi di Pulau Manipa.

“Permintaan bupati untuk pembangunan dermaga, paling tidak tahun depan sudah harus ada survei, kemudian Amdal. Survei kan 3 bulan. Bulan ke empat kita buat Amdal, supaya kita bisa usul untuk pembangunan,” jelasnya.
Assagaff menambahkan, dimasa kepemimpinannya, ada tiga sektor yang akan dikembangkan tahun ini yakni sektor pariwisata, pendidikan dan perikanan. “Hampir semua daerah punya potensi itu,” tuturnya.

Diakui, kedatangannya kali ini, untuk mendengar masukan masyarakat sehingga nantinya akan dianggarkan serta diprioritaskan saat putusan program tahun 2018 di Kepulauan Aru. “Kita tinggal di rumah-rumah penduduk dengan tujuan agar kita bisa mengenal kondisi untuk masyarakat disini.

Permintaannya yang wajar-wajar untuk tingkatkan pendapatan ibu-ibu dan bapak-bapak,” tandasnya. Sementara itu, penjabat Bupati SBB Ujir Halid mengatakan, pertemuan gubernur bersama dengan masyarakat Manipa dihadiri 7 kepala desa di Pulau Manipa dan 11 dusun.

Di Kecamatan Pulau Manipa, menurutnya masih kurang infrastruktur jalan. “Jalan lingkar Manipa sepanjang 24 kilometer. Kalau dibuat maka kita sudah bisa mengelilingi pulau ini. Tambatan atau dermaga juga tidak ada di sini,” katanya.

Ujir juga mengeluhkan tidak adanya tenaga dokter di Puskesmas Manipa. Dia mengeluhkan susahnya komunikasi karena tidak ada jaringan.

Sementara itu, Arif Pellu, salah satu warga masyarakat Manipa sangat berharap agar Pemprov Maluku maupun Pemkab SBB bisa melihat kebutuhan masyarakat di Pulau Manipa saat ini. “Semoga jangan lagi datang kemudian tinggalkan janji kepada masyarakat tanpa harus mengimplemantasikan.

Masyarakat Manipa sangat membutuhkan uluran tangan untuk melihat kebutuhan yang ada. Terutama jaringan Telkomsel dan jalan lingkar Pulau Manipa,” tegasnya.

Mendengar keluhan warga Manipa, terkait insfrastruktur itu, Kadis PU Maluku, Ismail Usemahu mengatakan, persoalan jalan lingkar Manipa merupakan tanggungjawab Dinas PU SBB. “Itu tanggungjawab dinas PU kabupaten. Namun kita tetap membantu. Dan itu akan kita bicarakan bersama pihak cipta karya kementerian PU sehingga bisa dibantu,” tegasnya.

Soal tower, untuk mempermudah akses komunikasi, Kadis Infokom Maluku, Hallatu Roy menegaskan, pihaknya akan mengusulkan tahun depan. “Pembangunan tower itu bisa saja. Hanya saja kita butuhkan anggaran untuk satu tower sekitar Rp 2,5 miliar,” pungkasnya.(AHA)

Most Popular

To Top