Kadis PU MTB Mengelak – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Kadis PU MTB Mengelak

AMBON, AE.––Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten MTB, Ronny Watumlawar mengelak mengatur skenario dugaan korupsi atas proyek Bantuan Rumah Tak Layak Huni tahun 2016 di Kabupaten MTB senilai Rp 20 miliar. Dia menyebut, pelaksanaan proyek tersebut (Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya atau BSPS) sudah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam klarifikasi secara tertulis, Watumlawar menyebutkan bahwa proyek ini disalurkan langsung kepada penerima melalui suplaiyer yang ditunjuk oleh masing-masing penerima. Penerima sebanyak 1.218 yang tersebar pada 24 desa di 6 dari 10 kecamatan di Kabupaten MTB. “Kalau dibilang kami belanjakan sendiri bahan material itu tidak benar, fitnah itu. Dibelanjakan oleh suplaiyer kok,” tandasnya.

Dia menjelaskan, proyek BSPS ini berasal dari Dana DAK afirmassi dari Kementerian PUPR senilai Rp 18,27 miliar (bukan Rp 20 miliar) yang dialokasikan secara swakelola.

Tentang tudingan kalau sebagian kegiatan tidak berjalan alias fiktif, dia menyebutkan kalau tudingan tidak benar. Sebab pihaknya mengantongi bukti Berita Acara Penerimaan bahan material yang diteken kades dan para penerima. Material yang disalurkan berupa semen, zenk, paku dan kayu.

Celakanya saat ditanya tentang jumlah suplayer untuk menyuplai ribuan ton material dia akui hanya satu suplair dari Surabaya. “Tapi penentuan suplaier diluar kewenangan kami,” katanya berkelit.

Sementara itu mengenai dana perencanaan sebesar Rp 4 miliar di Dinas PU yang dicairkan setelah kegiatan fisik dilaksanakan dan dibagi-bagi dikalangan pejabat, dia mengaku bahwa dana Rp 4 miliar itu merupakan akumulasi pembiayaan untuk 46 paket kegiatan perencanaan dan pengawasan.

“Perencanaan sudah dilaksanakan sebelumnya mendahului lelang. Buktinya ada dokumen lelang berupa HPS, RAB dan gambar sebagai acuan untuk lelang. Mana mungkin paket-paket dilaksanakan sebelum perencanaan,” tandasnya.

Hanya saja, dia mengaku kalau memang perencanaan dilakukan secara swakelola karena keterbatasan tenaga konsultan perencanaan dan pengawasan di MTB.  “Mekanisme swakelola diatur dalam Perpres 54 dan perubahannya pada Perpres 70.

Sudah ada verifikasi dengan Kementerian PUPR terkait perencanaan dan pengawasan swakelola untuk mempercepat penyerapan dan tidak bertentangan dengan aturan,” tandasnya.(*/ASI)

Most Popular

To Top