Jaksa Diminta Proses Paket Rumah di MTB – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Jaksa Diminta Proses Paket Rumah di MTB

AMBON, AE–Jajaran kejaksaan di Maluku diminta dapat mengambil langkah hukum terhadap indikasi korupsi terhadap pelaksanaan proyek Bantuan Rumah Tak Layak Huni tahun 2016 senilai Rp 18 miliar di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

‘’Daripada menjadi polemik, sebaiknya aparat kejaksaan baik Kejaksaan Negeri Saumlaki maupun Kejati Maluku segera mengambil langkah hukum,’’ tandas salah satu tokoh muda MTB, Fransiskus Ongen Rangkore kepada koran ini, kemarin.

Dia menyebutkan, ada kejanggalan yang harus ditelusuri. Misalnya paket proyek sebanyak 1.218 rumah, ternyata ditangani hanya oleh satu orang suplaiyer. ‘’Apakah secara kebetulan masyarakat desa sepakat hanya menunjuk satu suplaiyer, apalagi suplaiyer berkedudukan di Surabaya. Ataukah memang ada arahan dari Dinas PU. Dengan nilai sebesar itu, yang patut dipertanyakan, kenapa tidak dilakukan tender,’’ katanya.

Rangkore mengingatkan, pelaksanaan di masing-masing rumah bisa saja dilakukan secara swakelola karena telah mendapat bantuan dari pemerintah. Namun penunjukan suplaiyer harus melalui mekanisme tender. ‘’Harus ditenderkan dong. Masak belasan miliar rupiah uang negara kok tidak melalui mekanisme tender. Ini patut dipertanyakan,’’ tandasnya.

Menurutnya, dengan ribuan penerima tentu bentuk pertanggungjawaban tidak bisa hanya sebatas diatas kertas (BAP). Namun aparat kejaksaan minimal dapat mengambil sampel pada beberapa desa pada kecamatan tertentu untuk mengetahui apakah benar seluruh bantuan tersalurkan ataukah tidak alias fiktif. ‘’Kami kira aparat dapat melakukan verifikasi langsung kepada penerima bantuan untuk memastikan bahwa bantuannya tersalur sebagaimana mestinya,’’ kata dia.

Soal perencanaan swakelola juga dinilai sarat masalah. Sebab mana mungkin semuanya dilakukan oleh Dinas PU tanpa melibatkan pihak ketiga.  Dia juga mengingatkan kalau aparat penyidik dapat menelusuri dugaan dana perencanaan yang dicairkan setelah pelaksanaan fisik.

‘’Bukti-bukti lelang fisik dan bukti lelang perencanaan yang diduga fiktif harus ditelusuri sehingga kasus ini benar-benar terang benderang. Langkah hukum perlu  dilakukan sehingga pemerintahan MTB yang baru nanti, tidak lagi dibebani dengan berbagai persoalan,’’ tandasnya.

Dilansir media ini sebelumnya, proyek Bantuan Rumah Tak Layak Huni tahun 2016 senilai Rp. 18 miliar di Kabupaten MTB dilaporkan bermasalah. Paket pada 24 desa dan enam kecamatan (Tansel, Tanut, Kormomolin, Yaru dan Wuarlabobar) diduga sarat masalah.

Selain tidak melalui mekanisme tender, sebagian paket proyek ini tidak sampai ke tangan masyarakat alias fiktif. Selain itu, dilaporkan dana perencanaan senilai Rp. 4 miliar di Dinas PU MTB diduga dikantongi para pejabat sebab pelaksanaan proyek sudah berjalan sementara proyek perencanaannya berlangsung setelah proyek fisik.

Kepala Dinas PU MTB, Rony Watumlawar membantah tudingan tersebut. Dia menyebut, pelaksanaan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Bantuan berupa semen, zenk, paku dan kayu sudah disalurkan sampai ke tangan penerima melalui satu orang suplaiyer yang ditunjuk oleh penerima. Sedangkan dana perencanaan senilai Rp 4 miliar di Dinas PU dicairkan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. (*/ASI)

Click to comment

Most Popular

To Top