Wacana Jual Kantor Walikota Sejak 2015 – Ambon Ekspres
Amboina

Wacana Jual Kantor Walikota Sejak 2015

AMBON, AE.––Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengakui adanya rencana penjualan kantor Walikota Ambon. Dana penjualan akan digunakan untuk pembangunan Kantor Gubernur Maluku yang baru. Tentu dengan garansi, Pemkot Ambon akan menduduki Kantor Gubernur Maluku saat ini di Jalan Pattimura Ambon.
Rencana penjualan ini sudah dibicarakan sejak tahun 2015 lalu. Namun soal taksiran biaya penjualan, masih menunggu tim appraisal independen yang menilai.

Sekretaris Kota (Sekot) Ambon, AG Latuheru mengatakan, rencana penjualan kantor Walikota Ambon yang disampaikan Gubernur Maluku Said Assagaff merupakan wacana yang sebelumnya telah dibangun bersama Pemkot Ambon ketika dipimpin Richard Louhenapessy.

Yang mana kantor Gubernur Maluku rencananya dibangun di Wailela, Kecamatan Teluk Ambon. “Apa yang disampaikan Gubernur Maluku ini sudah dibicarakan tahun 2015 lalu ketika Kota Ambon masih dipimpin Richard Louhenapessy (calon walikota terpilih periode 2017-2022).

Jadi istilahnya itu tukar guling. Dimana pemerintah kota akan duduki kantor gubernur saat ini nantinya. Dan kalau disampaikan pak gubernur, yang pasti akan terjadi,” tandas Latuheru kepada awak media di ruangannya, Senin (20/3).

Diakuinya, untuk proses rencana penjualan kantor Walikota Ambon ini masih cukup panjang. Karena nantinya tim appraisal independent yang akan menilai dan mentaksir berapa besar anggaran penjualan kantor Walikota Ambon. Tim ini juga akan mengukur soal lahan dan sebagainya.

Dan soal rencana penjualan kantor ini, tambah Latuheru, harus diketahui oleh DPRD Kota Ambon. Karena harus mendapat persetujuan dari DPRD. Ini karena yang akan dijual adalah aset milik pemerintah kota. “Ini kan masih berbicara soal untung rugi dari tukar guling ini. Sehingga secara teknis harus ada tim yang menilai yakni tim appraisal untuk mengetahui berapa besar yang akan dibangun dan berapa nilainya.

Dan baru kemudian dibahas di DPRD untuk mendapat persetujuan DPRD. Intinya harus ada pertimbangan DPRD dan persetujuan DPRD. Karena itu akses yang kemudian harus dibebaskan dengan mendapat pengganti kantor Gubernur Maluku,” terangnya.

Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappekot) Ambon, Dominggus Mattulapelwa mengatakan, rencana penjualan kantor Walikota Ambon ini sudah diketahui sejak beberapa tahun lalu. Namun hal tersebut tidak berani disampaikan ke pada publik. Karena belum ada informasi soal lanjutan rencana penjualan kantor alias tukar guling.

“Rencana jual atau tukar guling ini memang sudah menjadi wacana di tahun-tahun kemarin. Namun saya belum bisa berbicara apa-apa soal ini. Karena ini kewenangan penjabat maupun pak Sekot. Dan saya belum tahu informasi soal rencana tukar guling tersebut,” singkatnya.

Sementara itu, Kepala Bapeda Maluku Anthonius Sihaloho yang dikonfirmasi terkait rencana pembangunan kantor gubernur dikawasan Wailela, Kecamatan Teluk Ambon lebih memilih hemat berbicara. Mantan Kadis PU Maluku itu, bahkan menyarankan untuk segera menemui bagian pemerintahan.

“Tanya di pemerintahan saja. Itu bagian mereka,” kata dia singkat saat dicegat oleh Ambon Ekspres di Kantor Gubernur Maluku, kemarin.

Sementara itu Asisten I Pemerintah Provinsi Maluku, Angky Renjaan mengatakan, bagian pemerintahan hanya menangani persoalan pembebasan lahan untuk pembangunan kantor gubernur itu. ‘’Kalau soal pembangunan kantor gubernur itu di Bappeda. Kami hanya menangani persoalan lahan yang sampai saat ini lagi diupayakan untuk diselesaikan,” jelas dia.

Pembangunan kantor gubernur Maluku dipastikan akan dibangun diatas lahan seluas 4,4 hektar, yang berada dikawasan Wailela. “Aspek perencanaan dan pembangunan kantor itu ada di Bappeda dan PU. Lahan memang 4,4 hektar dan itu yang sementara kita lagi upayakan untuk diselesaikan pembebasan lahan. Tinggal beberapa saja, yang akan kita selesaikan,” tandas dia.

Informasi lain yang diperoleh menyebutkan, lahan pembangunan kantor gubernur Maluku itu sudah diukur oleh pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan pertanahan Nasional (ATR/BPN) Maluku, pada 4 Oktober 2016 silam. Lahan itu bahkan telah mendapat penilaian dari tim appraisal yang menindaklanjuti pengukuran dari badan pertanahan itu. Proses pembebasan lahan sementara terus berjalan. Dan dipastikan, dalam waktu dekat akan diselesaikan.(ISL/AHA)

Click to comment

Most Popular

To Top