KPU Mentahkan Dalil Pemohon – Ambon Ekspres
Amboina

KPU Mentahkan Dalil Pemohon

AMBON, AE–Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2017 Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB). Komisi Pemilihan Umum (KPU) MTB dan Maluku Tengah membantah dalil pemohon.

Dikutip dari website resmi MK, bantahan tersebut disampaikan kuasa hukum KPU MTB yang diwakili Charles B. Litaay dalam sidang di ruang sidang Panel Gedung MK, Rabu (22/3) dengan agenda mendengarkan jawaban termohon dan pihak terkait. Sidang digelar untuk dua perkara, yakni perkara yang dimohonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 Darma Oratmangun-Markus Faraknimella serta nomor 2 Petrus Paulus Werembinan Taborat-Jusuf Siletty.

Termohon menjelaskan pelaksanaan Pilkada Kabupaten MTB sesuai dengan perundang-undangan. Terkait dengan dalil pemohon yang menyebut terdapat Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda yang menguntungkan pasangan Petrus Fatlolon dan Agustinus Utuwaly (FATWA), termohon membantahnya.

“Sehingga alasan sebanyak 16.593 pemilih yang dilarang oleh termohon untuk tidak menggunakan hak pilihnya adalah sesuatu yang tidak beralasan menurut hukum. Karena termohon sendiri secara proaktif telah menganjurkan kepada para pemilih untuk pada tanggal 15 Februari itu harus menggunakan hak pilih,” ujarnya di hadapan sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK, Anwar Usman tersebut.

Sedangkan terkait politik uang, menurut termohon, hal tersebut bukan menjadi kewenangan MK. Kalaupun didalilkan oleh pemohon, hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, dalil ini tidak dapat dibenarkan secara hukum. Termohon meminta agar Mahkamah menolak permohonan pemohon.

Dalam sidang tersebut, hadir pula Taufik Basari yang mewakili Pasangan Calon Nomor Urut 1 Petrus Fatlolon dan Agustinus Utuwaly sebagai pihak terkait. Basari membantah semua dalil yang diungkapkan oleh para pemohon tentang kecurangan yang dilakukan pihak terkait.

Menurutnya, pihak terkait bukan petahana, justru yang menjadi petahana adalah pemohon sendiri, yakni Petrus Paulus yang menjabat sebagai wakil bupati petahana yang mencalonkan diri sebagai calon bupati. “Tidak relevan jika pemohon mempermasalahkan DPT dan keterlibatan aparatur sipil negara, padahal yang menjadi petahana adalah dirinya sendiri. Sementara pihak terkait sama sekali bukan pejabat eksekutif dan tidak memiliki akses apa pun kepada ASN dan perangkatnya,” urainya.

Pada sidang perdana, Jumat (17/3), MK telah memeriksa permohonan para pemohon yang menggugat Keputusan KPU Kabupaten MTB nomor 04/Kpts/KPUkab.MTB/II/2017 tentang Rekapitulasi Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017. Dalam perkara Nomor 12/PHP.GUB-XV/2017 yang diajukan Pasangan Darma Oratmangun dan Markus Faraknimella, pemohon menyebutkan selisih perolehan suara pemohon dan pihak terkait adalah 2,130 suara atau 3,84 persen. Tetapi seandainya dilakukan PSU sesuai dengan rekomendasi panwas, pemohon berkeyakinan akan mengubah konfigurasi suara.

Pemohon juga menyatakan telah terjadi politik uang yang dilakukan oleh Paslon Petrus Fatlolon dan Agustinus Utuwaly selaku pihak terkat di Desa Sangliat Dol, Desa Amdasa, Desa Watmuri, dan  Desa Wunlah. “Bagi kami ini tergolong pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif,” jelas Kuasa Hukum Pemohon Heru Widodo.
Heru menyebut kecurangan TSM bukan tanpa alasan.

Kecurangan tersebut, menurutnya, dilakukan untuk mengakali Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur terkait selisih ambang batas suara. Sementara pemohon Paslon Petrus P. Werembinan Taborat dan Jusuf Siletty menyebut terdapat Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda di berbagai desa. DPT ganda tersebut bertujuan agar pemilih dapat memilih Paslon Petrus Fatlolon dan Agustinus Utuwaly.

LEWAT TENGGAT WAKTU
Selain MTB, Pilkada kabupaten Buru dan Maluku Tengah juga digugat. Pilkada Malteng dengan nomor perkara 43/PHP.BUP-XV/2017 oleh pemohon Alter Sopacua dan Aswar Rahim, dan Pilkada Buru dengan nomor perkara 20/PHP.BUP-XV/2017 oleh pemohon Ir. Bakir Lumbessy dan Amarullah Madani Hentihu.
Kuasa Hukum KPU Maluku Tengah, Lattif Lahane menampik tudingan Alter Sopacua dan Aswar Rahim selaku pemohon. Dalil pemohon yang menyatakan adanya pemilih di bawah umur, menurut Lahane, tidak berdasar.

Dijelaskan Lattif, pemilih yang dianggap di bawah umur tersebut telah terdaftar sebagai DPT di Kecamatan Amahai. “Bahwa dalil yang pemohon utarakan mengenai pemilih di bawah umur dan diiming-imingi sejumlah uang adalah tidak benar karena pemilih tersebut adalah pemilih DPT yang sesuai dengan hukum,” tegasnya.

Selain itu, KPU Maluku Tengah sebagai termohon pun menjelaskan MK tidak dapat menerima permohonan karena melewati tenggat pengajuan permohonan yang diatur dalam Pasal 157 UU Pilkada, yakni 3 hari kerja. Pengumuman hasil rekapitulasi, lanjut Lahane, adalah 22 Februari 2016. “Namun pemohon baru mendaftarkan permohonannya pada 28 Februari 2016, padahal seharusnya batas akhirnya adalah tanggal 27 Februari 2016. Maka permohonan pemohon sudah melewati batas waktu,” urainya.

Hal serupa juga disampaikan oleh  pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tuasikal Abua-Marlatu L. Leleury (pihak terkait) yang diwakili oleh Helmy Sulilatu. Dalam jawabannya, paslon tunggal ini mendalilkan permohonan pemohon lewat tenggang waktu. Selain itu, jumlah perbedaan suara untuk Kabupaten Maluku Tengah seharusnya adalah 1,5 persen dari total suara sah.

“Akan tetapi, perbedaan jumlah suara pihak terkait dengan kotak kosong sebesar 86.921 suara yang artinya melebihi 1,5 persen sehingga pemohon tidak memenuhi persyaratan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan,” terangnya.

Sulilatu juga menyampaikan, MK tidak dapat menerima permohonan tersebut karena pemohon bukan merupakan pasangan calon ataupun pemantau pemilih seperti yang tercantum dalam PMK nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam PHP Gubernur, Bupati dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon.

Pemohon hanyalah pemilih yang tidak bisa secara otomatis mewakili suara kotak kosong yang berjumlah 61.055 suara. “Pemilih tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak mewakili suara pemilih yang tidak memilih dalam Pilkada calon tunggal Kabupaten Maluku Tengah,” papar Sulilatu.

Ketua KPU Provinsi Maluku, Musa Toekan mengatakan, sidang terhadap 50 perkara PHP Pilkada 2017 telah berakhir. Mulai kemarin MK melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (MPH) untuk menilai perkara-perkara tersebut.

Setelah RPH yang berlansgung hingga tanggal 30 Maret nanti, majelis hakim akan memanggil pemohon, termohon dan pihak terkait untuk mengikuti sidang lanjutan dengan agenda putusan. Apakah diputuskan Dismissal atau dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi.

“Nanti sidang itu baru diputuskan, apakah masing-masing perkara itu diputuskan Dismissal atau dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Kita tunggu saja, sesuai arahan dari majelis hakim MK,”kata Musa ketika dikonfoirmasi via seluler, Kamis (23/3).

Sebelumnya, Musa otimis, KPU akan menang atau gugatan pengguggat ditolak oleh hakim MK.”Oh, iya, KPU optimis menang, karena bukti-bukti gugatan kurang kuat,” tukas Toekan.(TAB/INT/humasmk)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!