PDIP Siapkan Penantang Assagaff – Ambon Ekspres
Hukum & Politik

PDIP Siapkan Penantang Assagaff

AMBON, AE— Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan akan ada penantang buat Said Assagaff selaku petahana pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku 2018 nanti. Penantang yang diusung PDIP akan berdasar pada mekanisme partai dan keputusan prerogatif ketua umum Megawati Soekarnoputri.

Pada masa gubernur pak Karel saja ada penantang. Padahal, kepemimpinan dia dan kekuatan saat itu cukup kuat. Jadi, pastilah ada penantang untuk pilgub kali ini,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD PDIP Maluku, Tobhyhend Jacksinantho Sahureka saat dimintai tanggapan wacana ‘kotak kosong’ di Pilgub Maluku, via seluler, Kamis (23/3).

Mantan anggota DPRD Maluku dengan nama pendek Hendrik itu menegaskan, PDIP memiliki kekuatan yang tak diragukan lagi. Dari persyaratan pencalonan, PDIP memiliki 7 kursi di DPRD Maluku dengan perolehan suara hasil pemilu 2014 sebanyak 147.159.

PDIP juga memiliki segudang kader potensial yang bisa didorong maju sebagai calon Gubernur Maluku. ”Ada Lucky Wattimury, Hendrik Sahureka dan Ever Kermite. Masih ada banyak kader lainnya,” sebut dia.

PDI Perjuangan juga memiliki insfrastruktur dan suprastruktur politik yang memadai. Kepengurusan partai terbentuk dari tingkat provinsi hingga desa. Begitu pula puluhan anggota DPRD di 11 kabupaten/kota.

Untuk mendapatkan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang potensial, PDIP mengacu pada aturan dan mekanisme organisasi dengan membuka pendaftaran dan serangkaian tahapan setelahnya.

Terkait pendaftaran, Hendrik telah mengkomunikasikan dengan ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun dan direncakan Mei atau Juni mulai dibuka. ‘’Semua hal perlu pertimbangan yang matang. Soal pendaftaran, saya sudah sampaikan ke pak Komar, kalau bisa Mei atau Juni sudah dibuka,” katanya.

LAWAN WACANA KOTAK KOSONG
Terkait kotak kosong, menurut Hendrik, kemungkinan hanya sebatas wacana. Dia sependapat dengan Komarudin, bahwa banyak orang Maluku yang memiliki potensi untuk menjadi calon gubernur. “Ada upaya bahwa seakan-akan nanti PDIP cukup sebatas calon wakil gubernur saja.

Seakan hanya satu pasangan calon. Lalu, orang Maluku dikerdilkan. Jangan begitu dong. Ahok (gubernur DKI Jakarta non aktif) saja yang dinilai berhasil, ada penantangnya,” tandas dia.

Dia menyatakan, pernyataan Komarudin mengenai kesiapan PDIP bertarung dalam kontestasi Pilgub adalah bagian dari petunjuk. PDIP tidak mau hanya maju sebagai wakil gubernur. “Suara pak Komar itu suara partai, karena pak Komar orang DPP partai. Itu suara partai. Kita tetap pada perspektif itu,” jelasnya.

Kalaupun akhirnya terjadi konfigurasi ‘kotak kosong’, tegas Hendrik, Golkar yang harus di posisi wakil gubernur. Sebab, dari jumlah kursi, PDIP ungguli Golkar yang hanya memiliki 6 kursi dengan 115.241 suara. “Kursi PDIP lebih banyak dari Golkar. Siapa yang jadi gubernur ? Kalau realitas politik, PDIP nomor 1 (calon gubernur) dan golkar nomor 2 (calon wakil gubernur) dong,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, Edwin Adrian Huwae mengatakan, sebagai partai terbuka, PDIP memberikan ruang bagi semua kandidat untuk mendaftar. Kemudian, mengikuti tahapan verifikasi, pemaparan visi dan misi serta disurvei.

“Terkahir baru rekomendasi. Dan untuk gubernur, itu rekomendasi biasanya langsung dari ibu Megawati. Ya, karena PDI Perjuangan ini partai terbuka, jadi siapa pun diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri. Kalau pak Assagaff berkeinginan, ya silakan mendaftar dan berproses,” kata Edwin di kantor DPRD Maluku.

Disingung soal wacana kotak kosong dan koalisi Golkar-PDIP, ketua DPRD itu menilai, masih terlalu dini untuk dibicarakan lebih jauh. ”Saya kira masih jauh. Kan semua yang ada baru sekadar keinginan-keinginan untuk maju. Partai-partai juga belum membuka pendaftaran,” ungkapnya.

Edwin juga tidak merespons serius pernyataan Komarudin. “Saya tidak mengomentari statement (pernyataan) pak Komar. Saya mau bilang saja, bahwa sebagai partai terbuka, siapapun bisa mendaftar. Termasuk pak Assagaff. Kecuali PDI Perjuangan tidak membuka pendaftaran,” pungkas ketua DPRD Maluku itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Edwin mengaku siap berpasangan dengan Assagaff, sebagai calon wakil gubernur. Dengan harapan, terjadi perwakinan politik antara Golkar-PDIP. “Saya kira selaku kader PDIP pasti tunduk terhadap mekanisme aturan partai. Dan siapapun yang ditunjuk DPP, tetap dijalankan, termasuk saya. Jika dipercayakan oleh Pak Assagaff sebagai wakil, sudah pasti siap,” katanya.

Tetapi, sejumlah analis dan pengamat politik memprediksi, koalisi Golkar dan PDIP sulit terjadi. Gafur Djali, Direktur Indonesia Research dan Strategy (IRS) mengatakan, kultur dan sejarah politik kedua partai ini berbeda.
Selain faktor kultur politik, PDIP akan turun kelas apabila pada akhirnya rela menjadi ‘ban serep’ dalam pemerintahan Maluku periode 2018-2023. Di sisi lain, PDIP adalah partai petarung. Belum lagi faksi yang menajam di internal.

Sementara pengamat politik Universitas Pattimura (Unpatti) Paulus Koritelu menilai, semua kemungkinan dapat terjadi untuk mendapatkan kekuasaan. PDIP bisa saja menyerah dan rela jadi balon wakil gubernur dengan catatan akan memimpin setelah periode kedua Assagaff berakhir.

Akan tetapi, kedua partai tetap bertarung, maka sejarah perebutan kekuasaan eksekutif partai merah (PDIP) dan kuning (Golkar) di Maluku terus berlanjut. “Kalau memang skenarionya seperti itu, maka PDIP ingin mempertahankan pertarungan politik merah versus kuning,” tambah dia. (TAB)

Most Popular

To Top