Proses Hukum Harus Transparan – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Proses Hukum Harus Transparan

AMBON, AE–Beberapa kasus narkoba di daerah ini melibatkan anggota Polri. Terakhir ada keterlibatan 5 oknum polisi di Polres Buru. Olehnya itu, diharapkan Polda Maluku lebih transparan dalam proses hukum. Harus ada langkah tegas sampai pada tahap pemecatan. Demikian disampaikan Ketua DPC Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Kota Ambon, Ahmad Ilham Sipahutar kepada koran ini di Graha Ambon Ekspres, kemarin.

Menurutnya, anggota yang bermasalah kasus narkoba Kapolda Maluku Brigjen Ilham Salahudin harus Lebih tegas dalam menuntas kasus-kasu tersebut, dan bila perlu sampai pada Pemecatan Tanpa Dengan Tidak Hormat (PTDH).

”Granat berharap polisi dalam hal ini tingkat Polda agar pak Kapolda untuk kasus narkoba melibatkan aparat penegak hukum harus ditindak tegas sampai pemecatan. Kan sudah jelas intruksi pak Presiden di hari anti narkoba internasional kalau memungkinan dan terindikasi bila perlu di dorr (tembak), ” tandas Ahmad Ilham Sipahutar, kemarin.

Akan menjadi masalah, kata Ilham, kalau aparat penegak hukum terlibat narkoba pastinya ada ketikdakpercayaan masyarakat terhadap proses hukum di negara ini terlebih khususnya lagi di Maluku. ”Jadi bagi saya kalau aparat sudah kemudian tidak lagi dipercaya masyarakat, lalu masyarakat mau lapor kemana gitu, dan ini kan jadi masalah dan menjadi rahasia umum bahwa ada indikasi ada aparat yang terlibat dalam lingkaran setan soal narkoba.

Perspektif publik itu tidak bisa kita control. Jadi harus menjawab itu benar tidak dan itu bisa dibuktikan dari akuntabilitas dari proses-proses yang berjalan terkait kasus-kasus melibat anggota kan begitu,” cetusnya.

Untuk itu, kata Sipahutar, Polda Maluku juga harus lebih terbuka dalam proses hukum terkait kode etik kepolisian yang harus terbuka kepada publik sehingga tidak menimbulkan kecurigaan terhadap proses hukum. Baik secara internal kepolisian mapun untuk tindak pidana umum.

”Kapolda kita berharap nanti bisa terbuka terhadap proses hukum. Jadi prosesnya harus terbuka dan transparan supaya masyarakat juga bisa mengikuti setiap perkembangan dari proses tahapan ke tahapan dan tidak boleh apriori. Sehingga tidak ada anggapan miring dari dari masyarakat dan terkesan melindungi anggota bermasalah,” tandasnya.

Dia juga menandaskan, sangat diharapkan kapolda lebih bijaksana dalam menyikapi persoalan anggotanya berhukum terkait kasus narkoba. Dan akhir keputusan ini juga harus disampaikan ke publik dan tidak juga tertutup. ”Kita harapkan juga kapolda bisa arif dan bijak untuk kemudian teranparan dalam semuah proses pentahapan ini,” jelasnya.

Untuk polisi terlibat narkoba yang ditangani Polres Ambon ada Bripka AK alias Anthony yang bertugas di Satintelkam Polres Ambon dan Bripka EH alias Edwin (40) anggota di Brimob Polda Maluku. Terkait kasus ini, penyidik kepolisian sudah melimpahkan tahap II berkas tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) beberapa waktu lalu.

Terkait kasus ini juga Wakapolres Ambon Kompol Agung Tribawanto memastikan pihaknya telah mendorong hingga proses hukum bila perlu ditindak tegas sampai pemecatan. Namun tindak lanjutnya menunggu hasil salinan putusan pengadilan untuk proses kode etik kepolisian.

”Kita tentunya mengarah kepada prosedur perundang-undangan yang ada kalau memang terlibat kita proses, proses terakhir kita pecat atau pidana umumnya kita proses juga, disiplin atau kode etik tindak pidan umum tetap jalan sesuai dengan mekanisme hukum yang ada. Kemungkinan besar akan kita tindak tegas sampai pada pemecatan,” kata Tribawanto.

Kemudian terakhir dibulan Maret ini, ada 4 anggota oknum Polres Buru diamanakan lantaran menjadi bandar dan pengedar narkoba. Mereka masing-masing Brigpol WM alias Wardi, Bripka GS alias Gunawan, Brigpol NRS alias Noer dan Bripka AP alias Abas. Dan kasus ini juga ditangani Ditresnarkoba Polda Maluku.

Sebelumnya, Kabid Dit Propam Polda AKBP Agus Sutrisno juga memastikan untuk kasus ini proses cerara internal menunggu hasil inkrah dari pengadilan. ”Tindak lanjutnya nanti ke kita nanti setelah putusan pengadilan untuk pidana umum kan masih proses. Kalau perlu dipecat saja bikin malu institusi,” kata Agus belum lama ini.(ERM)

Most Popular

To Top