Seram tak “Ditinggalkan” KPK – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Seram tak “Ditinggalkan” KPK

AMBON, AE— Tahun lalu, ada paket proyek di Seram yang dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah operasi tangkap tangan. Kini paket ini diatur lagi untuk kepentingan kontraktor lain. Kontraktor yang terbilang dekat dengan pejabat di Balai Jalan Nasional Maluku-Maluku Utara.

Paket pembangunan Infrastuktur jalan Seram ini telah memakan korban. Banyak orang kini sudah ditahan oleh KPK, termasuk mantan Kepala Balai Amran Mustary. Sebagian sudah menjalani sidang bahkan vonis, sebagian lagi masih menunggu persidangan.

KPK sendiri masih membidik ruas jalan ini, termasuk proses tender untuk pembangunan jalan di paket Seram. “Setelah tahun lalu, bukan berarti kita tidak lagi membidik paket Seram. Nanti dilihat saja kedepan,” kata salah satu penyidik KPK kepada Ambon Ekspres, kemarin.

Dia menolak berkomentar ketika ditanya soal kasus apa yang dibidik. Hanya saja dia mengingatkan pihak Balai dan kontraktor untuk tidak main-main. “Kasus tahun lalu harus menjadi pelajaran,” kata dia.

Soal adanya monopoli proyek di Satuan Kerja Seram, Kepala Balai Jalan Nasional Maluku-Maluku Utara, Sahfwan membantahnya. Kata dia, semua proses tender dilakukan secara professional. “Mana ada monopoli proyek. Semua yang dapat itu bersaing secara sehat dengan penawaran masing-masing. Yang menang itu sesuai hasil evaluasi kelompok kerja yang memenuhi syarat sesuai dokmen lelang yang ada,” kata dia.

Sebelumnya dia memastikan tidak ada monopoli dalam paket proyek di balai oleh perusahaan tertentu. Tender dilakukan secara profesional.

Kepada Ambon Ekspres, Sahfwan mengatakan, dalam aturan tidak masalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) menduduki jabatan satker. Tapi tidak boleh lebih dari tiga tahun di tempat yang sama.

Namun, kata Wahada Mony, lamanya seseorang menduduki jabatan basah, justeru akan memperkuat adanya kongkalikong antara satker dan kontraktor. “Kalau dia bersih dan berlaku jujur tak masalah. Tapi kita tahu bersama, Satker di Balai Jalan itu kekayaannya lebih besar dari gajinya bertahun-tahun,” sindir aktivis anti korupsi ini.

AMRAN MUSTARY DITUNTUT 9 TAHUN PENJARA
Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut hukuman pidana selama 9 tahun kepada mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary. Amran juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

“Menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa Amran HI Mustary terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama,” kata Jaksa KPK Subari Kurniawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (22/3).

Amran dinilai melanggar pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Dalam pertimbangannya, perbuatan Amran dinilai tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi, tidak mengakui seluruh perbuatan dan tidak mengembalikan seluruh uang yang diperoleh dari hasil kejahatannya.
Amran juga dinilai terlibat aktif dalam kasus dugaan suap pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara.

Uang suap yang diberikan kepada sejumlah anggota Komisi V DPR diperoleh dari sejumlah rekanan. Amran awalnya melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota DPR. Mereka adalah Damayanti Wisnu Putranti (PDI-P), Budi Supriyanto (Golkar), Andi Taufan Tiro (PAN) dan Musa Zainuddin (PKB) untuk mengupayakan program pembangunan tersebut masuk dalam program aspirasi anggota Komisi V.

Amran mengupayakan agar proyek tersebut dikerjakan oleh perusahaan para pengusaha atau disebut sebagai rekanan. Rinciannya, dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir, sejumlah Rp 7,275 miliar dan SGD 1,143,846; dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng sebesar Rp 4,980 miliar; dari Direktur PT Sharleen Raya (JECO Group), Hong Artha John Alfred, sebesar Rp 500 juta.

Kemudian, dari Komisaris PT Papua Putra Mandiri, Henock Setiawan alias Rino sejumlah Rp 500 juta; dan dari Direktur CV Putra Mandiri, Charles Franz alias Carlos sejumlah Rp 600 juta.

Selain itu, Amran juga dinilai terbukti memberikan uang suap kepada sejumlah pejabat Kementerian PUPR. Suap itu berupa tunjangan hari raya dan dana suksesi pencalonannya sebagai Kepala BPJN IX.

JPU menilai Amran terbukti menyuap Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjojono sebesar USD 10.000. Selain itu, uang juga diberikan kepada sejumlah direktur dan pejabat di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Amran juga dianggap terbukti menyerahkan uang kepada Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan sebesar Rp 6,1 miliar. Uang tersebut digunakan Rudi untuk pencalonan sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku Utara.(YAN/JPNN)

Most Popular

To Top